BUMN Sudah Kasih Rp 2.000 Triliun ke Negara sejak 2020

Pada 2020-2023, setoran pajak dari BUMN mencapai Rp 1.391,4 triliun. Diikuti dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan setoran lainnya senilai Rp 354,2 triliun.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 02 Sep 2024, 14:15 WIB
Diterbitkan 02 Sep 2024, 14:15 WIB
FOTO: Erick Thohir dan DPR Bahas Penyelamatan Perbankan Akibat COVID-19
Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat bersama DPR di Ruang Pansus B Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Rapat membahas antisipasi skema penyelamatan perbankan akibat COVID-19 ini juga diikuti Gubernur BI, Pimpinan BIN, hingga Pimpinan KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan kontribusi perusahaan pelat merah ke kas negara hampir mencapai Rp 2.000 triliun dari 2020-2023. Angka terbesar disumbangkan oleh pajak yang dipungut negara.

Dia menyampaikan, secara akumulasi, setoran BUMN ke negara mencapai Rp 1.940 triliun pada periode 2020-2023 tersebut.

"Untuk kinerja sendiri tentu tidak lain, tadi saya sudah sampaikan terima kasih daripada pendampingan, penekanan dan solusi-solusi yang diberikan bahwa selama tahun 2020 sampai 2023 total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 1.940 triliun," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024).

Dia menguraikan, pada 2020-2023, setoran pajak dari BUMN mencapai Rp 1.391,4 triliun. Diikuti dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan setoran lainnya senilai Rp 354,2 triliun. Serta dividen sebesar Rp 194,4 triliun.

"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan kita bisa terus meningkat karena tidak lain memang tentu berupa dari pajak dan lain-lain yang memang kinerja perusahaan sendiri membaik dan alhamdulillah kalau kita lihat dari tahun 2022 sekitar Rp 410 triliun lalu meningkat di 2023 menjadi Rp 457 triliun," ucapnya.

Meski begitu, dia menyadari adanya penurunan pada setoran PNBP. Faktornya adalah fluktuasi harga yang terjadi pada hasil sumber daya alam (SDA) yang digarap BUMN. Baik kelapa sawit, maupun batu bara.

"Tetapi kita juga bisa melihat dividen ini di tahun 2023 adalah di angka Rp 81 triliun setelah kita ada swing ketika di tahun 2021-2022 ini tentu penurunan karena ada Covid, jadi ada swing-nya tetapi abis itu double di tahun 2023," pungkasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Minta Tambahan Anggaran

Menteri BUMN Erick Thohir
Sejumlah isu terkini juga dibahas bersama dalam rapat Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk pagu anggaran tahun 2025 mendatang. Menurutnya, sejumlah prestasi telah dicatatkan oleh BUMN.

Dia mengatakan, pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp 277 miliar. Angka ini lebih rendah dsri pagu anggaran 2024 sebesar Rp 284,36 miliar.

"Tentu kita berharap dari Komisi VI bisa mendorong kembali dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada Menteri Keuangan dimana pagu ada adjustment tahun 2024 itu (jadi) Rp 284,36 miliar sedangkan yang kita dapatkan di pagu 2025 ini hanya Rp 277 miliar," tutur Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia menuturkan, dengan tambahan anggara itu, Kementerian BUMN diharapkan mendapat alokasi Rp 344 miliar di tahun 2025 mendatang. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut juga tidak sebanding dengan banyaknya prestasi yang dicatatkan perusahaan pelat merah.

"Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar sehingga kurang lebih angkanya jadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar ini juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan dengan prestasi yang memang Komisi VI sudah didorong untuk kepada kami dan kami harapkan juga ada kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan," bebernya.

Erick kembali menegaskan, tambahan anggaran Rp 66 miliar tadi akan digunakan untuk peningkatan pengawasan dari Kementerian BUMN kepada perusahaan negara. Dia berharap, tambahan ini bida diakomodir pada Oktober 2024 mendatang.

"Angka 4p 66 miliar ini tidak lain kita ingin terus meningkatkan sistem daripada pengawasan yang selama ini tentu kalau kita lihat ini salah satu yang terus kita bisa perbaiki kedepannya," katanya.

"Dan tentu kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya denger juga hari ini ada rapat yang akan mendiskusikan, jadi kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," sambung Erick Thohir.

 


Realisasi Anggaran 2024

Pada kesempatan ini, Erick juga membeberkan sejumlah penggunaan anggaran Kementerian BUMN. Hingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp 119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar untuk tahun 2024.

Angka tersebut setara dengan 42,11 persen dari total pagu anggaran.

"Alhamdulillah kita terus mendorong realisasi, kalau kita lihat rata-rata realisasi kita nanti di penutup tahun biasanya 98-99 persen, hari ini kita sudah secara cash basis Rp 42,11 persen yaitu Rp 119,75 miliar," katanya.

"Adapun kalau actual basis itu kurang lebih Rp 169,62 miliar, jadi trennya kita masiu positif, di akhir tahun kita bisa menyerap di 90-an (persen)," imbuhnya.

Infografis Erick Thohir Bakal Pangkas BUMN Jadi Hanya 30. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis Erick Thohir Bakal Pangkas BUMN Jadi Hanya 30. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya