Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Menteri PUPR Masih Cari Pembiayaan Infrastruktur ke AIIB

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Kegiatan itu dilaksanakan di sela-sela kunjungan kerja menghadiri pertemuan The 3rd Asia International Water Week (AIWW) di Beijing, China pada 22-24 September 2024.

Pertemuan ini membahas mengenai peluang kerja sama antara Kementerian PUPR dengan AIBB terkait dukungan skema Public Private Partnership (PPP), atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan, terutama untuk mendukung program utama pemerintahan baru yang segera akan bekerja.

Basuki berharap AIIB sebagai salah satu mitra pembangunan internasional yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR terus menjalin kerjasama dengan Pemerintah RI. Dalam mempercepat program pembangunan infrastruktur pada pemerintah baru untuk 5 tahun ke depan.

"Kami telah mengidentifikasi beberapa proyek infrastruktur yang bisa kita diskusikan dan dalami sebagai peluang kerja sama antara AIIB dan Kementerian PUPR untuk periode pemerintahan berikutnya," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9/2024).

Kemampuan pendanaan Pemerintah yang terbatas dalam pembangunan infrastruktur menjadi dasar untuk mengupayakan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui investasi dari berbagai pihak, termasuk AIIB.

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan support AIIB, diantaranya Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) senilai USD 250 juta. Itu bermanfaat untuk meningkatkan layanan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi sumber daya air dan sistem irigasi serta penguatan kelembagaan dan peningkatan manajemen operasional dan pemeliharaan.

Kementerian PUPR juga mengusulkan dukungan pembangunan infrastruktur bidang konektivitas. Antara lain dengan melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Jambi-Rengat, pembangunan jembatan bentang panjang Batam-Bintan.

Selain itu, di bidang sanitasi berupa pengelolaan sampah padat untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kemudian program pembangunan 3 juta rumah yang dikombinasikan dengan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman.

Sebelumnya, ekonom senior Indef Dradjad Wibowo menyebut pertumbuhan ekonomi 8 persen masih bisa dicapai (attainable growth). Hal itu dikatakan Dradjad saat memberikan studium generale di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Sabtu (7/9/2024). Angka tersebut menurutnya, bukanlah angka pertumbuhan rata-rata selama kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Dradjad menjelaskan, dalam kurun waktu tahun 1961 sampai tahun 2023 pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia 5,11%, dan hanya lima kali tumbuh 8% atau lebih. Yaitu tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%) dan 1995 (8,22%).

“Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8% adalah sekitar 8% juga. Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan,” ujar Dradjad.

Dradjad menambahkan, investasi fundamental menjadi hal yang sangat penting. Investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Namun, jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.

“Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,” kata Dradjad.

Stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun. Dijelaskan Dradjad, tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.

Yang pertama adalah kebijakan produktifitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktifitas yang masih tinggi.

Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Dan yang terakhir hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.

"Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi.,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, belanja tidak dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pengajaran saja. Tapi untuk pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak didik di desa terpencil bersekolah.

“Penyediaan pasar melalui APBN bagi generasi milenial dan Generasi Z di bidang teknologi informatika, pelatihan vokasional untuk manufaktur dan jasa, peningkatan produktifitas pekerja melalui standarisasi,” Dradjad memaparkan.

Dalam kesempatan itu, Dradjad juga menjelaskan dari mana sumber dananya. Menurutnya, berasal dari pendapatan negara yang bersifat adhoc.

“Sudah dicoba waktu saya memimpin unit di BIN (Badan Intelijen Negara) dan sudah menghasilkan. Adhoc itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya, digitalisasi pajak dan cukai. Mulai dari PPN (pajak pertambahan nilai). Nanti di kesempatan lain akan saya uraikan lebih rinci,” Dradjad memastikan.