Target Kredit UMKM 30% Sulit Tercapai, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM masih sanksi jika target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penyaluran kredit UMKM oleh perbankan sebesar 30 persen pada 2024 bisa tercapai.

Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana bilang, target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena bermacam faktor. Lantaran, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.  

"Target 30 persen sulit achieve. Pasar memang lagi melemah sekarang. Ekspansi kredit bisa betul-betul dilaksanakan kalau pasar bergairah, betul-betul butuh suplai banyak. Suplainya siap, tapi pasarnya enggak siap terima. Demand-nya berkurang," ujarnya dalam sesi bincang bersama media di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Berkaca pada data penyaluran kredit UMKM di 2023 yang hanya 19,6 persen, Temmy menyebut masih ada sejumlah PR yang belum terselesaikan dengan baik. Khususnya terkait pengenaan suku bunga rata-rata untuk kredit non KUR masih terlampau tinggi, di atas 10 persen. 

Padahal, kredit UMKM mayoritas dinikmati oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah yang bukan pemegang kredit usaha rakyat (KUR).

"Dari 19,6 persen itu, ternyata kredit kecil menengah menempati porsi yang besar, sebesar 53,79 persen. Artinya kalau kita bicara ada Rp 1.364 triliun kredit kepada UMKM, lebih dari 50 persen adalah kredit skala kecil dan menengah. Ini tidak ada insentif dari pemerintah," bebernya. 

"Kalau mikro, itu ada KUR, PNM dan lain-lain. Sementara kecil dan menengah yang di atas Rp 500 juta itu diserahkan kepada rata-rata industri, kepada suku bunga perbankan normal," kata Temmy. 

Menurut dia, pelaku UMKM skala kecil dan menengah masih terbebani oleh tingginya suku bunga kredit tersebut. Temmy lantas membandingkannya dengan beberapa negara tetangga Indonesia. 

"Dari hasil yang disampaikan ke kami dari teman-teman, suku bunga untuk kredit kecil dan menengah masih relatif tinggi di tahun 2021, sebesar 8,59 persen. Sementara negara ASEAN seperti Malaysia 3,45 persen, Singapura 5,42 persen," terangnya  

Artinya, dia menambahkan, pemerintah perlu melakukan kajian kredit skala kecil dan menengah bisa diberikan semacam insentif maupun subsidi. Sehingga aksesibilitas penggunaannya bisa lebih tinggi. 

"Walaupun jumlahnya hanya sekitar 250 ribu pelaku usaha untuk kecil menengah, tapi mereka kita harapkan bisa menjadi pendorong ekspor, termasuk penyerapan tenaga kerja," imbuh dia. 

Nada pesimistis terhadap target kredit UMKM 30 persen pun dilontarkan Kementerian PPN/Bappenas, yang memprediksi realisasinya mentok di angka 24 persen. Di sisi lain, Kemenkop UKM masih menunggu realisasi realisasi penyalurannya hingga Desember 2024. 

"Mudah-mudahan sih di akhir triwulan tiga ini ada perbaikan yang signifikan ya terhadap kondisi perekonomian kita. Karena biasanya menjelang pelantikan (kabinet Prabowo Subianto) ini pasar masih wait and see," tuturnya. 

"Kebijakan 100 hari pertama biasanya yang bisa jadi trigger untuk teman-teman di pelaku ekonomi, baik perbankan maupun pelaku usaha," pungkas Temmy. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah tokoh yang dianggap berjasa terhadap Negara, dan bangsa. Salah satunya Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di wilayahnya sudah on the track. Penghargaan itu makin mengukuhkan semangatnya mengantar pelaku UMKM Bandar Lampung naik kelas.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hadir menyerahkan langsung penghargaan dari Presiden itu, pada puncak Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional, di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (5/9/2024) malam.

Selain Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hadir juga Pj. Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi, Kepala Dinas Koperasi Sumatera Selatan Amiruddin, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, serta kepala dinas Koperasi dari seluruh Indonesia, dan undangan lainnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pelaku koperasi dan UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sudah begitu besar kontribusinya kepada negara. Ia mengungkapkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

“Sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM yang kontribusinya terhadap PBB sekitar 61% dan 97% lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh UMKM. Karena itu, pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pelaku UMKM para penggerak UMKM yang sudah begitu besar kontribusinya kepada negara,” tegas Menkop UKM Teten Masduki.

Presiden Joko Widodo menganugerahkan Satyalancana Wira Karya itu, kepada para tokoh atas jasa-jasanya dalam memberikan dharma bhaktinya yang besar kepada Negara dan Bangsa Indonesia, terutama di bidang koperasi dan UMKM, sehingga bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Tanda kehormatan ini juga diberikan kepada sejumlah tokoh lainnya yang berjasa dalam pengembangan koperasi dan UMKM.

Bagi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, penghargaan dari negara ini, jelas merupakan pengakuan bahwa pemberdayaan UMKM di wilayahnya sudah on the track. Bukan apa-apa.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Bandar Lampung tercinta. Semoga di masa depan kami bisa berbuat lebih banyak lagi untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Eva.