MedcoEnergi Genjot Produksi Gas hingga 70%, Perkuat Investasi EBT

Liputan6.com, Jakarta MedcoEnergi menegaskan bahwa selama delapan tahun terakhir, telah mengukuhkan komitmennya untuk mendukung transisi energi dengan memperluas produksi gas, yang saat ini sebesar 70 persen dari total produksi minyak dan gas.

”MedcoEnergi telah memperluas investasi yang strategis pada energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi, serta tembaga yang mendukung elektrifikasi,” kata Director and Chief Executive Officer MedcoEnergi Roberto Lorato dikutip Sabtu(26/10/2024).

Lebih jauh, Roberto mengungkapkan bahwa perusahaan ini juga tengah mengeksplorasi potensi penyimpanan CO2 di reservoir yang dioperasikan di lepas pantai antara Singapura dan Malaysia.

Menurutnya, transisi energi adalah tantangan kompleks yang memerlukan kerja sama erat antara negara-negara di kawasan. Kolaborasi yang kuat antara Indonesia dan Singapura, merupakan hasil dari pendekatan pragmatis yang agresif dengan menekankan pemahaman akan kebutuhan masing-masing negara.

“MedcoEnergi bersama dengan banyak perusahaan energi terkemuka di Asia Tenggara terus menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi pada transisi energi. SIEW menjadi sebuah wadah penting bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk saling bertukar pengalaman dan ide agar transisi energi dapat berjalan baik untuk masa depan kawasan ini,” pungkasnya.

Medco Power Indonesia memperoleh Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (PSP-E) Samosir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terletak di Sumatra Utara, Samosir PSP-E diperkirakan memiliki potensi panas bumi hingga 40 MW dan secara strategis berlokasi dekat dengan jaringan listrik Sumatera.

Penugasan ini diserahkan pada acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (18/9/2024).

"Penugasan ini sejalan dengan komitmen kami untuk menyediakan solusi energi bersih dengan tingkat pengembalian yang menarik," ujar Direktur Utama Medco Power Eka Satria dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Tingkatkan EBT

CEO MedcoEnergi Roberto Lorato menambahkan, pihak ya bertekad untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) minimal menjadi 30 persen pada 2030.

Menurut dia, pengembangan portofolio EBT alias energi hijau jadi salah satu agenda penting dari strategi iklim perusahaan.

"Kami berkomitmen untuk mencapai emisi nol karbon untuk cakupan 1 dan 2 pada 2050 dan nol karbon untuk emisi cakupan 3 pada 2060, untuk mendukung tujuan Indonesia dalam mencapai emisi nol bersih pada 2060," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa birokrasi perizinan investasi di sektor energi hijau, khususnya dalam membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal masih berbelit-belit.

Sehingga, proses izin investasi bisa memakan waktu hingga 5-6 tahun sebelum proyek pembangkit listrik panas bumi bisa mulai dikerjakan. 

"Ya biasa, urusan perizinan-perizinan di kita masih banyak yang mumet. Itu yang harus dibenahi, membenahi sistem, sehingga terjadi kecepatan, pemangkasan-pemangkasan," kata Jokowi di sela acara IIGCE 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

"Contoh urusan AMDAL sampai 1-2 tahun. Belum izin-izin yang lainnya. Kalau sampai 6 tahun itu, siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai 6 tahun," dia menambahkan. 

Jokowi mengatakan, seluruh dunia mini sedang berlomba-lomba untuk masuk ke energi hijau. Menurut dia, itu jadi peluang bagi Indonesia yang punya potensi kekayaan sumber daya yang sangat besar. 

Semisal panas bumi, yang menyimpan potensi untuk sumber daya kelistrikan hingga 24.000 MW. Meskipun investasi di sektor tersebut sudah didorong sejak empat dekade silam, namun pemanfaatannya masih sangat minim.

"Contoh kek tadi, geothermal 24.000 MW, gede banget. Dia dikerjakan sejak tahun 80an sampai sekarang baru 11 persen. Berarti hanya 2.600 MW. Kecil sekali," ujar Jokowi.

"Padahal yang ngantri pingin menggunakan buanyak sekali. Ada apa, ya tadi dijawab pak Menteri ESDM, izinnya terlalu lama. Itu yang harus dibenahi," pinta dia.