Kementerian PU Usul Anggaran Rp 28,5 Triliun untuk 3 Inpres Baru 2025

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) tengah mengusulkan penerbitan 3 instruksi presiden (Inpres) baru di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Dengan kebutuhan total anggaran sebesar Rp 28,55 triliun. 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU tengah berdiskusi dengan Kementerian PPN/Bappenas. Khususnya untuk kelanjutan dari instruksi presiden sebelumnya, semisal Inpres Irigasi, Inpres Air Minum dan Limbah, serta Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Ini sedang diskusi dengan Bappenas. Harapan kami bulan ini, draft-draft Inpres tersebut sudah bisa langsung ke meja bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, dikutip Kamis (5/12/2024).

Inpres Jalan Daerah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga memakan porsi anggaran terbesar, sekitar Rp 15,07 triliun. Ini merupakan kelanjutan dari IJD yang telah digulirkan sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Selanjutnya, Inpres Percepatan Penyediaan Irigasi untuk mendukung program swasembada pangan, berupa rehabilitasi irigasi seluas 294 ribu ha. Anggaran senilai Rp 7,36 triliun itu nantinya akan dipegang oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Kemudian, ada Inpres Percepatan Air Minum dan Layanan Pengolahan Ar Limbah Domestik di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang diusulkan sebesar Rp 5,11 triliun pada 2025.

Adapun total, Kementerian PU pada 2025 usul tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Selain untuk pelaksanaan Inpres, tambahan suntikan dana ini akan dialokasikan untuk kelanjutan proyek IKN sebesar Rp 14,87 triliun, dukungan DOB Papua Rp 4 triliun, dan kegiatan strategis lainnya sebesar Rp 13,18 triliun.

Dukungan tambahan anggaran untuk IKN akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol IKN, dan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan SPAM Saritas, Gedung Kantor Pemerintah, Kantor Keamanan seperti Polri dan BIN.

Lalu, untuk dukungan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan dialokasikan sebesar Rp4 triliun. Digunakan untuk pembangunan jalan nasional menuju KPP dan jalan akses nasional ke KPP di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Selanjutnya pekerjaan DOB Papua juga meliputi pembangunan gedung DPRD, Kantor Gubernur, beserta sarpras air minum dan sanitasi.

Sementara kegiatan strategis lainnya yang akan diusulkan lewat penambahan anggaran sebesar Rp 13,18 triliun. Akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Becakayu, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan bebas hambatan Serang - Panimban dan akses pelabuhtan Patimban.

Selain itu juga dialokasikan untuk pembangunan prasarana olahraga, pasar, perguruan tinggi, SPAM, dan prasarana air limbah, dan beberapa kegiatan strategis lainnya seperti pembangunan beberapa bendungan dan penanganan bencana pasca letusan gunung berapi.

Sebelumnya, Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan Ibu Kota Nusantara (IKN) masuk dalam program Quick Wins Kementerian PU.

Program Quick Win merupakan program yang disusun Kementerian PU untuk melaksanakan arahan Presiden RI. Dengan penyusunan program Quick Wins pembangunan infrastruktur itu untuk dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis Kementerian/lembaga negara (K/L) lainnya meliputi pembangunan giant sea wall/NCICD, IKN, konektivitas (jalan dan jembatan), pasar rakyat, air minum, sanitasi/air limbah, persampahan, sarana olah raga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan (pariwisata, industri, area terdampak bencana dan pengungsian),” tutur Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam peringatan Hari Bakti PU ke-79 di Jakarta, Selasa (3/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Program Quick Wins 3 Kementerian PU merupakan ketahanan pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi.

Lalu pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk food estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain.

Sedangkan Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air.

Kementerian PU membidik pembangunan/renovasi sekolah untuk 11.420 Unit, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pantai utara Jakarta membutuhkan kehadiran investasi.

Anggaran pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jakarta dari wilayah Banten hingga Bekasi diperkirakan mencapai Rp123 triliun untuk delapan tahun ke depan.

AHY juga menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.