Bejibun Catatan Banjir Bekasi: Tanggul dan Normalisasi Sungai Mangkrak

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, kesuksesan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (pemda).

Pernyataan ini diberikan lantaran mangkraknya proyek tanggul dan normalisasi sungai, yang membuat banjir Bekasi terjadi. Dody menyoroti bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tapi juga administratif. Terutama dalam hal pembebasan lahan

"Infrastruktur pengendali banjir pasti kita bangun dan kelola. Tapi tanpa kesiapan lahan dari pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

Menurut catatan Kementerian PU, pembangunan tanggul di Kali Bekasi saat ini baru mencapai 13,8 im dari total kebutuhan 33 km. Normalisasi Sungai Ciliwung juga baru terealisasi 17 km dari target 33 km.

Dody mengatakan, banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum bertanggul. Menunjukkan bahwa percepatan proyek ini sangat diperlukan.

Masalah Sampah

Selain lahan, masalah sampah juga menjadi perhatian serius Menteri PU. Ia mengingatkan, meskipun infrastruktur sudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah, maka sistem pengendalian banjir tidak akan optimal.

Dody pun telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda, dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. Jika pemda tidak bergerak cepat, ia mengaku siap turun tangan langsung.

"Saya akan maksimalkan peran aktif pemda, khususnya dalam kesiapan lahan. Kalau ini nggak bergerak, ya saya yang turun tangan," tegasnya.

Ia menilai, permasalahan banjir Bekasi tidak bisa dilepaskan dari tata ruang perumahan yang dikelola pemda. Oleh karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, pemda juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi di masa depan.

Adapun banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3/2025), terus menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir.

Antara lain, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu.

Kondisi lapangan terakhir per Selasa (4/3/2025) malam, air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam. Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan pendataan korban serta fasilitas umum yang terdampak.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Bekasi serta survey ke lokasi terdampak bencana, untuk membantu langkah-langkah tanggap darurat guna mengurangi dampak bencana.

Selain memobilisasi perahu karet, Tim BPPW Jawa Barat juga telah mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian daerah Kemang Pratama.

Dukungan sarana dan prasarana air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi para pengungsi juga telah didistribusikan di posko-posko logistik milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Salah satunya di Perumahan Pondok Gede Permai.

Di lokasi tersebut sudah terpenuhi sanitasi, namun masih membutuhkan kebutuhan air bersih. Saat ini, tim tanggap darurat Cipta Karya telah memobilisasi 1 unit mobil tangki air dan 2 unit hidran umum untuk di lokasi pengungsian.

Dukungan juga diberikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU. Dengan menurunkan alat berat berupa 6 unit dump truck beserta 4 pompa air berkapasitas 250 liter per detik, serta sandbad sebanyak 250 di Kemang Pratama dan 500 sandbag di daerah Rawalumbu Kota Bekasi.