Penyaluran Bansos dan Subsidi Bakal Makin Tepat Sasaran, Begini Caranya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, membahas strategi percepatan transformasi digital pemerintah bersama Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pada Senin (13/1/2025).

Rini juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait percepatan transformasi digital. Salah satu yang disampaikan adalah pentingnya Digital Public Infrastructure (DPI), sebagai fondasi utama dalam membangun dan mengelola platform strategis.

DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi di dunia dengan fokus pada sistem dasar sebagai basis pembangunan layanan.

"DPI meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment. Tentunya platform strategis ini yang mampu mendukung kebutuhan hajat hidup orang banyak," ujar Rini.

Saat ini, pemerintah telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital. Platform itu telah merilis secara terbatas tiga produk digital, meliputi layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan publik (INAku), dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov).

Menurut dia, implementasi pemerintah digital berbasis DPI di beberapa negara terbukti berhasil menyukseskan penanganan berbagai isu dan prioritas strategis pemerintah. Termasuk dalam distribusi bantuan sosial (bansos), subsidi secara tepat sasaran dan tepat pemanfaatan, serta pertukaran dan interoperabilitas data yang semakin baik.

Sebanyak 57 negara sudah mengimplementasikan sistem identitas digital. Dengan 93 negara sudah mengimplementasikan sistem pembayaran digital, dan 103 negara sudah mengimplementasikan sistem pertukaran data.

"Melalui percepatan transformasi digital yang dilakukan, harapannya kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah akan terakselerasi. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rini menjelaskan, pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan percepatan, penyelarasan, dan keterpaduan implementasi agenda prioritas transformasi digital pemerintah.

"Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting digitalisasi, yaitu digital ID, digital payment, dan data exchange. Pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara hari ini adalah untuk membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait percepatan transformasi digital," tandasnya.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) kembali mendapat amanah dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2025. Pada awal tahun ini, BUMN yang dikenal dengan brand PosIND itu melakukan penyaluran bansos di Kecamatan Bengkong, Batam.

Koordinator Lapangan sekaligus juru bayar Kantorpos Batam Anton Hernomo menjelaskan penyaluran bansos sembako dan PKH di wilayahnya berjalan lancar. Menurut Anton, jumlah penerima manfaat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Proses penyaluran PKH tahun ini bisa dibilang lancar dan jumlah penerimanya juga bertambah. Ini menjadi tantangan bagi kami sebagai penyalur untuk menyelesaikan proses ini dengan baik," ujar Anton.

Anton menjelaskan persiapan penyaluran melibatkan pengecekan data penerima, yang dibagi per kecamatan dan direkap ulang. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan staf kelurahan, khususnya pendamping PKH, untuk memastikan kelancaran. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan.

Ada tiga mekanisme penyaluran yang dilakukan Kantorpos. Pertama, dibagikan langsung kepada KPM di Kantorpos.

“Kedua, mekanisme komunitas yang dilakukan di kantor desa atau lokasi lain dengan bantuan petugas kecamatan dan kelurahan," ujar Anton.

Terakhir, mekanisme door to door untuk penerima yang memiliki keterbatasan, seperti disabilitas, lansia, atau sedang sakit keras.

Penyaluran bansos sembako dan PKH mendapat apresiasi dari salah satu KPM, Arno. Ia mengungkapkan rasa syukurnya setelah menerima bantuan sebesar Rp1,2 juta.

"Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari kami. Saya ini sudah lansia dan pengangguran. Jadi bantuan ini benar-benar meringankan beban kami," kata Arno.

Hal serupa diungkapkan oleh seorang penerima lainnya yang tinggal di Batam Center. "Senang sekali, apalagi ini pertama kali saya menerima bantuan. Uangnya sangat berguna untuk kebutuhan keluarga di rumah," tuturnya.

Proses penyaluran door to door juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Seorang warga mengaku sangat terbantu dengan mekanisme ini, terutama untuk mereka yang memiliki keterbatasan.

"Terima kasih kepada kantor pos yang telah menyalurkan bantuan langsung ke rumah kami," ujar salah satu penerima.

Anton berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan cakupannya diperluas di masa depan.

"Semoga tahun-tahun berikutnya semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat," kata dia.

Penyaluran PKH dan sembako oleh Kementerian Sosial melalui PosIND ini memang sangat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, juga menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap warganya yang membutuhkan.