Badan Bank Tanah Bidik Perolehan Tanah hingga 140 Ribu Ha pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Badan Bank Tanah merencanakan target perolehan tanah seluas 140.000 hektare (Ha) pada 2025. Sepanjang 2024, Badan Bank Tanah mencatatkan perolehan tanah seluas 14.637,2 Ha atau naik 194 persen secara tahunan. 

Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menjelaskan tanah-tanah tersebut akan bersumber dari penetapan pemerintah yang meliputi tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan Kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, dan lainnya sebagaimana tertuang dalam PP 64 Tahun 2021.

Selain itu juga bersumber dari pihak lain yang penetapannya berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan lainnya.

"Kami optimistis tahun ini bisa mendapatkan perolehan tanah melampaui target yang sudah kami peroleh di 2024,” kata Perdananto. 

Pada kesempatan yang sama, deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat menambahkan, dari total aset persediaan tanah yang dimiliki Badan Bank Tanah di 45 kabupaten/kota, sebanyak 13 kabupaten/kota telah dilakukan pemanfaatan tanah. 

"Bahwa secara rasio ini sudah mencapai 28,89 persen. Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, UMKM, perumahan MBR, pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik,” ujar Hakiki.

Badan Bank Tanah juga telah menyediakan lahan total 3.793,9 Ha untuk reforma agraria yang terdapat di 4 Lokasi. Dalam kegiatan ini, Masyarakat sama sekali tidak akan dikenakan biaya hingga menjadi sertifikat. 

Salah satu pemanfaatan tanah dari Badan Bank Tanah adalah pembangunan perumahan MBR di Kendal, Jawa Tengah. Proyek ini digarap oleh PT Asatu Realty Asri, developer pemenang lelang tanah dari Badan Bank Tanah.

Perumahan tersebut dinamai Bumi Svarga Asri (BSA). Direktur Asatu Realty Asri, Yudi Irawan menjelaskan proyek ini bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, yaitu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). 

Selain itu pembangunan ini juga bekerja sama dengan Semen Indonesia Group (SIG) dari sisi supply batu bata hasil residu limbah semen. Yudi menyebut ini merupakan proyek percontohan perumahan MBR hijau pertama di Indonesia.

"Luas lahan perumahan Bumi Svarga Asri sebesar 4,2 hektare. Kita menargetkan bisa terbangun sekitar 386 unit rumah,” kata Yudi kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

Yudi menambahkan, saat ini sudah ada hampir 100 rumah yang dibangun dengan sekitar 50 rumah sudah siap huni. Adapun sudah ada 20 unit yang telah melakukan akad dengan pembeli.

Yudi menuturkan rumah subsidi ini memiliki satu tipe rumah dengan luas bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter. Adapun mekanisme penjualan rumah ini sama seperti rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Badan Bank Tanah menutup 2024 dengan kinerja positif dalam perolehan tanah. Pada periode tersebut, Badan Bank Tanah mencatatkan perolehan tanah seluas 14.637,2 hektare (Ha) atau naik 194 persen (yoy). 

Dengan demikian, total aset persediaan tanah Badan Bank Tanah adalah seluas 33.115,6 Ha yang berada di 45 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengapresiasi kinerja positif ini. Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan semua stakeholder terkhusus Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah dan juga masyarakat.

"Alhamdulillah tahun ini kami berhasil mencatatkan perolehan terbesar sejak pertama kali Badan Bank Tanah berdiri. Kami berkomitmen tanah-tanah yang kami peroleh, akan kami kelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan di Indonesia,” kata Parman dalam Media Gathering Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Parman juga menyampaikan, Badan Bank Tanah juga turut mendukung program Asta Cita milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 

Hal ini dalam hal penyediaan dan pengendalian tanah yang akan memberi dampak secara langsung pada pertumbuhan ekonomi termasuk dalam rangka pemerataan ekonomi melalui program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. 

“Melalui Badan Bank Tanah, memberi jaminan kepastian hukum melalui hak di atas HPL, kepastian harga dan kecepatan proses investasi. Ini merupakan salah satu upaya dari kami dalam mendukung pemerintah. Karena kami juga merah putih,” jelasnya. 

Bank Tanah merupakan Badan Hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan bersifat sui generis untuk menyediakan dan mengelola tanah negara dalam rangka kepentingan Pembangunan Nasional, Investasi, dan Masyarakat. 

Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah clean dan clear, serta kepastian hukum hak atas tanah untuk berbagai kepentingan dan pemerataan ekonomi .Bank Tanah mendapatkan tanah berupa Hak Pengelolaan (HPL).

Bank tanah juga menjamin minimal 30 persen dari tanah negara yang diberikan kepada Badan Bank Tanah untuk digunakan pada Program Reforma Agraria.