Belum Nikah Dilarang Check-In di OYO!

Liputan6.com, Jakarta Platform penginapan budget-friendly, OYO, memberlakukan aturan baru yang mengharuskan pasangan belum menikah untuk menunjukkan bukti surat nikah sebelum melakukan check-in di hotel mitranya. Kebijakan OYO ini mulai berlaku pada Januari 2025 di Meerut, sebuah kota di wilayah utara India.

Dalam pernyataannya, manajemen OYO menegaskan bahwa pasangan harus menyediakan dokumen pendukung, bahkan jika mereka memesan kamar secara daring.

"Pasangan wajib menunjukkan dokumen yang relevan, termasuk untuk pemesanan online," demikian disampaikan oleh manajemen OYO, seperti dilansir Times of India pada Minggu (26/1/2025).

Hotel mitra OYO juga diberi kewenangan untuk menolak pemesanan jika pasangan tidak dapat memenuhi persyaratan ini.

Menyesuaikan dengan Sensitivitas Sosial

Kepala Wilayah OYO India Utara, Pawas Sharma, menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat berdasarkan masukan dari masyarakat sipil setempat di Meerut.

"Kami menerima berbagai masukan yang mendesak langkah ini sebagai respons terhadap kepekaan sosial di wilayah tersebut," ujar Sharma.

Meski saat ini kebijakan tersebut hanya berlaku di Meerut, ada kemungkinan akan diperluas ke kota-kota lain di India. Beberapa wilayah lain telah mengajukan permohonan serupa untuk melarang pasangan belum menikah check-in di hotel OYO.

OYO menegaskan komitmennya untuk menerapkan praktik perhotelan yang aman dan bertanggung jawab, sambil tetap menghormati kebebasan individu.

"Kami memahami tanggung jawab kami untuk mendengarkan dan bekerja sama dengan penegak hukum serta kelompok masyarakat sipil di wilayah tempat kami beroperasi," jelas manajemen OYO.

Perusahaan juga berencana meninjau kebijakan ini secara berkala untuk mengevaluasi dampaknya.

Kebijakan baru ini menuai berbagai tanggapan dari netizen, dengan banyak yang menyampaikan pendapat melalui meme di media sosial.

Salah satu pengguna platform X (@CoconutShawarma) menyebut langkah ini sebagai keputusan yang kontroversial:

"OYO menggali kuburnya sendiri di India," tulisnya, menggambarkan sentimen publik terhadap kebijakan tersebut.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com