Maju-Mundur Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Kapan ASN Hijrah?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Adapun woro-woro pemindahan ibu kota ke IKN telah dimulai Jokowi pada Agustus 2019 silam. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi, dikutip Selasa (18/2/2025).

Sejak saat itu, pemerintahan di era kabinet Jokowi 2019-2024 terus menggencarkan pembangunan IKN, khususnya proyek infrastruktur dasar seperti jalan, bendungan, hingga Kantor pemerintahan.

UU IKN

Dalam pembangunannya, Jokowi juga telah meresmikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)

Mengutip lampiran II salinan UU IKN, Minggu (20/2/2022), penahapan pembangunan ibu kota baru akan dimulai tahun ini hingga 2045. Proses tersebut turut diiringi migrasi penduduk ke wilayah IKN Nusantara dalam lima tahap.

Merujuk Bab IV lampiran II salinan UU IKN soal Rencana Penahapan Pembangunan dan Skema Pendanaan Ibu Kota Negara, pemerintah coba memetakan karakteristik penduduk awal yang bakal menempati ibu kota baru dalam tahap I, yakni pada 2022-2024.

Adapun kelompok masyarakat yang bisa menempati IKN Nusantara selama periode tersebut antara lain; aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kementerian/lembaga tertentu, TNI/Polri/BIN (direncanakan pindah terlebih dahulu pada tahap I), keluarga PNS-TNI-Polri-BIN, tenaga kerja (konstruksi, perdagangan, akomodasi makanan minuman, dan jasa-jasa) dan keluarganya, serta penduduk lokal.

Pada tahap pembangunan berikutnya hingga 2045, pemerintah juga memetakan adanya migrasi tiga kelompok masyarakat tambahan ke IKN Nusantara. Diantaranya; investor/pengusaha, akademisi/peneliti dan keluarganya, serta mahasiswa.

"Berdasarkan analisis kegiatan ekonomi, jumlah penduduk sebagai konsekuensi dari kegiatan ekonomi tersebut, diproyeksikan terus meningkat dari awal tahun perencanaan hingga 2045," bunyi Bab IV Lampiran II salinan UU IKN.

Kendati begitu, proses pemindahan ASN atau PNS dari Jakarta menuju IKN belum kunjung terlaksana sesuai jadwal awal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) periode sebelumnya, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sekitar 6.000 ASN akan pindah ke IKN pada tahap awal.

Proses pemindahan PNS ke IKN tahap pertama ini akan terjadi pada Juli 2024, sebelum upacara peringatan HUT RI ke-79 digelar pada 17 Agustus 2024.

Anas menyampaikan, total 6.000 ASN yang bakal hijrah ke IKN itu meliputi PNS lintas kementerian/lembaga, TNI/Polri, hingga pejabat pemerintahan yang berstatus eselon I.

"Dari total kurang lebih 9 ribu, yang siap kurang lebih 6 ribuan. Nah ini sedang kita siapkan, itu berbagi dengan TNI/Polri, dan kita sudah siapkan kita address eselon 1 siapa di kementerian, eselon 2 siapa sudah jelas. Nanti disesuaikan," jelasnya pada Februari 2024.

Anas melanjutkan, proses pemindahan PNS pusat ke IKN gelombang berikutnya akan dilakukan pada September 2024. Lantaran jumlah tempat tinggal atau Rusun ASN yang tersedia sudah terisi untuk para abdi negara yang pindah per Juli nanti.

"Kemudian atas arahan dari Mensesneg yang terbaru, koordinasi dengan Kemenpan RB Insya Allah nanti sebelum Oktober. Kira-kira September, karena di Agustus nanti masih akan digunakan untuk upacara. Sehingga sebagian apartemen tersedia untuk keperluan Agustus," terangnya.

Secara total, menurut catatan Kementerian PANRB, kurang lebih 12 ribu pegawai terdiri dari JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana dari 38 Kementerian/lembaga secara bertahap pindah ke IKN sampai dengan Desember 2024.

"Penentuan jumlah Pegawai ASN dan PNS instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN," beberapa Anas dalam kesempatan terpisah.

Memasuki awal 2025, proses pemindahan PNS ke IKN kembali ditunda, dari yang sebelumnya dijadwalkan pada Januari tahun ini. Keputusan itu tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan. Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," tulis surat Kementerian PANRB yang diterbitkan 24 Januari 2025.

Pasalnya, Kementerian PANRB dalam surat itu menyatakan, penataan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansi.

Selaras dengan gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, masih dalam penyesuaian hingga akhir 2024 lalu lantaran adanya perubahan jumlah kementerian/lembaga.

Itu turut dikonfirmasi oleh Menpan RB saat ini, Rini Widyantini. Menurut dia, pemindahan PNS ke IKN masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

"Kita kan nunggu, Perpres-nya kan belum ditandatangani oleh Presiden, Perpres pemindahannya, jadi kita juga menunggu arahan dari," kata Rini di Istana Negara pada Januari 2025 lalu.