Keamanan Sertifikat Elektronik Diragukan, Nusron Wahid: Data Center Anti Bobol

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, menanggapi berbagai pihak yang meragukan keamanan sertifikat elektronik.

Menurutnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa sertifikat elektronik tidak aman adalah sebuah informasi yang sesat dan menyesatkan.

"Kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa sertifikat tanah elektronik itu tidak aman, itu berita yang sesat dan menyesatkan. Karena ini bahwa bulan puasa, sesat menyesatkan tuh bahasanya sesat dan menyesatkan," kata Nusron dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ia menjelaskan, bahwa sistem sertifikat elektronik memiliki sistem backup berlapis yang sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dibobol atau diretas.

"Nah, pertama tidak mungkin yang namanya barang yang sudah elektronik, dengan backupnya itu yang berlapis, itu kalau di hack orang atau dibobol-bobol semua, nggak mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, Nusron menyatakan bahwa data sertifikat elektronik disimpan di lima lokasi berbeda, dengan sistem pengamanan yang bertingkat.

"Simpannya itu sampai di lima tempat. Berlapis disini, disini, di pickup dan sebagainya. Ada first line, second line, lapis tiga, lapis empat, sampai lapis lima, sampai berlapis-lapis," ujarnya.

Kata Nusron, hal ini memastikan bahwa sertifikat yang sudah terdaftar secara elektronik dapat dengan mudah diakses melalui berbagai perangkat, seperti laptop atau ponsel, tanpa risiko kehilangan akibat kecelakaan atau bencana alam.

Nusron Wahid juga mengingatkan bahwa tuduhan mengenai ketidakamanan sertifikat elektronik ini berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia menilai bahwa upaya delegitimasi terhadap program pemerintah ini merupakan reaksi dari mereka yang khawatir dengan kekuatan pemerintahan saat ini.

"Ini mohon maaf kata, adalah upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang stres. Stres menghadapi kuatnya pemerintahan sekarang. Karena pemerintahan yang kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak," ujarnya.

Nusron Wahid menekankan pentingnya masyarakat memahami bahwa sertifikat elektronik adalah solusi modern yang aman dan efisien untuk melindungi aset properti, serta bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pertanahan di Indonesia.

"Beda-beda kalau malah itu analog, kalau itu kertas. Begitu bapak rumahnya dicolong, dicuri, dirampok, hilang yang satu, hilang semua. Kebakaran, hilang semua. Kalau ini (digital) dicek di laptop bisa, dicek di HP bisa, dicek ini bisa. Kemudian di sini firewallnya kuat. Yang nomor dua, data centernya berlapis, disimpan," jelasnya.

Legalitas kerap menjadi masalah yang sering dihadapi konsumen ketika ingin membeli rumah, seperti tanah yang belum jelas, keabsahan sertifikat, hingga sengketa yang rumit. Untuk itu masyarakat dihimbau perlu memperhatikan legalitas serta track record pengembang sebelum membeli rumah.

Dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat, pemerintah melalui kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menerbitkan aturan pelaksanaan sertifikat tanah atau e-sertifikat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat Elektronik.

Peraturan ini sudah dimulai sejak 2021, sampai saat ini terdapat 104 kantor pertanahan yang siap bertransformasi menuju sertifikat elektronik salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Sertifikat Elektronik bertujuan untuk mengurangi kendala dan kejahatan yang kerap kali terjadi saat masyarakat membeli rumah. Dilengkapi dengan QRcode masyarakat dapat dengan mudah melihat keabsahan informasi sehingga meningkatkan keamanan serta meminimalisir risiko terkait sertifikat palsu dan duplikasi. Selain itu dengan teknologi membantu mempercepat proses pembuatan sertifikat.

Berada di wilayah yang siap bertransformasi, Kota Jababeka di Cikarang yang merupakan salah satu proyek kota mandiri dari PT Jababeka Tbk pengembang terpercaya yang telah berkiprah selama lebih dari 35 tahun lamanya tentunya menyambut baik aturan ini.

“Memiliki hunian yang aman merupakan impian setiap masyarakat, tidak hanya menyediakan lingkungan nyaman tetapi juga legalitas aman merupakan komitmen yang selalu kami jaga selama ini, Kota Jababeka Cikarang termasuk kedalam wilayah yang dapat menerapkan sertipikat elektronik sehingga dengan adanya aturan ini dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni maupun calon penghuni," ungkap Head of Legal PT Graha Buana Cikarang Robin Riduan.

Pada awal juni 2024, Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan peluncuran Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Pada momentum kali ini Jababeka menjadi satu-satunya pengembang yang diundang untuk menerima sertifikat elektronik.