Menteri Zulhas Berikan 2 Misi Penting di Retreat Kepala Daerah: Jaga Stok Bapok dan Harga Gabah Rp6.500

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan materi tentang visi Indonesia swasembada pangan kepada kepala daerah di Retreat Kepala Daerah, Magelang, Jawa Tengah.

oleh Gilar Ramdhani pada 25 Feb 2025, 20:57 WIB
Diperbarui 25 Feb 2025, 20:58 WIB
Menteri Zulhas Berikan 2 Misi Penting di Retreat Kepala Daerah: Jaga Stok Bapok dan Harga Gabah Rp 6.500
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (ZUlhas) saat memberikan sejumlah materi kepada kepala daerah di Retreat Kepala Daerah, Magelang, Jawa Tengah.... Selengkapnya

Liputan6.com, Magelang Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan sejumlah materi kepada kepala daerah dalam Retreat Kepala Daerah, Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025). Materi yang diberikan Zulhas berjudul 'Mewujudkan Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani'.

Menurut Zulhas, materi tersebut penting untuk dipahami oleh seluruh kepala daerah. Sebab swasembada pangan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Mengisi materi (di Retreat Kepala Daerah) tentang visi Indonesia swasembada pangan," kata Zulhas di Magelang, Selasa (25/2/2025).

Ketua Umum PAN ini juga berpesan agar setiap kepala daerah mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok (bapok) khususnya di bulan Ramadan. Langkah itu diperlukan untuk mencegah harga bapok melambung tinggi selama bulan Ramadan dan berpotensi membebani rakyat.  

"Iya paling penting saya kira karena bupati, wali kota, gubernur selesai retreat langsung hari pertama puasa. Nah, puasa tentu yang perlu diperhatikan terutama ketersediaan bahan pokok," ungkap Zulhas.

Menteri Zulhas Berikan 2 Misi Penting di Retreat Kepala Daerah: Jaga Stok Bapok dan Harga Gabah Rp 6.500
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memberikan sejumlah materi kepada kepala daerah di Retreat Kepala Daerah, Magelang, Jawa Tengah.... Selengkapnya

Zulhas mengatakan dalam menjaga harga bapok sangat diperlukan peran aktif kepala daerah.

"Pemerintah pusat nggak bisa sendiri (dalam menjaga harga bapok) masih ada gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi tugas utama begitu kawan-kawan (kepala daerah) selesai pulang ke daerah masing-masing, saya minta betul mengendalikan ketersediaan harga bahan pokok yang sudah kita tetapkan," sambungnya. 

Lebih detail, dia mencontohkan untuk harga minyak goreng yakni Rp 15.700, bawang putih Rp 38.000, dan daging kerbau Rp 80.000. Menurutnya, kalau harga kebutuhan bapok mengalami kenaikan maka pemerintah daerah bisa melakukan subsidi. 

"Jadi harus betul dijaga. Kalau ada kekurangan segera dikoordinasikan. Kalau harga naik kita harus bisa subsidi, apakah transportasinya atau apanya, ada dari anggaran biaya tidak terduga setiap kabupaten. Pendek kata ketersediaan dan harga tidak boleh naik selama Bulan Ramadan," jelasnya.

Perhatikan Kesejahteraan Petani, Kedepankan Kepentingan Rakyat

Menteri Zulhas Berikan 2 Misi Penting di Retreat Kepala Daerah: Jaga Stok Bapok dan Harga Gabah Rp 6.500
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama sejumlah kepala daerah di Retreat Kepala Daerah, Magelang, Jawa Tengah.... Selengkapnya

Selain soal harga bapok, Zulhas pun turut memberikan pesan agar kepala daerah untuk melakukan pengawasan selama masa panen tiba. Supaya gabah-gabah petani dapat dibeli seharga Rp 6.500. 

"Kedua teman-teman (kepala daerah) sampai rumahnya, panen raya. Petani harus dibeli gabahnya Rp 6.500 saya minta tadi dimandori dan diawasi. Bupati paling tidak rapat 2 minggu sekali dengan kadesnya dengan camatnya dimonitor," kata Zulhas. 

Zulhas menegaskan harga gabah tersebut sudah ditetapkan untuk mendorong kesejahteraan petani. Petani tidak boleh menerima harga gabah di bawah Rp 6.500. 

"Petani tidak boleh tidak terima Rp 6.500. Gubernur dan bupati sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kita minta kerjasamanya ini ada 2 hal penting," tuturnya

Terakhir, dia berpesan untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan negara dibandingkan kelompok atau partai.

"Kepentingan negara di atas kepentingan partai (dan) di atas kepentingan kelompok. Jadi kalau negara memanggil itu nomor satu," tutup Zulhas.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Produksi Liputan6.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya