Dapat Tugas Impor 100 Ribu Ton Daging Kerbau, ID Food Masih Negosiasi Harga

Liputan6.com, Jakarta - Holding BUMN Pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food telah mendapatkan mandat untuk impor 100 ribu ton daging kerbau dari India. Namun, hal itu belum dilakukan lantaran belum menemui kecocokan harga.

Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto mengatakan telah ada penugasan itu dari pemerintah. Dia juga masih melakukan negosiasi lantaran harga yang ditawarkan dari India terbilang mahal.

"Jadi, kami sudah menerima (penugasan) itu, namun kemudian, ya kami juga sedang melakukan negosiasi harga," kata Sis Apik dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (17/2/2025).

Dia mengatakan, proses negosiasi itu turut dilakukan bersama Kementerian Pertanian. Harapannya, ada solusi dalam negosiasi antarpemerintah kedua negara (government to government/GtoG).

"Harapannya dengan negosiasi ini, dibantu oleh Kementerian Pertanian, secara GtoG, harapannya bisa menurunkan harga," ungkapnya.

Kepastian harga dalam impor itu, kata Sis Apik, agar bisa menjual daging kerbau sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 80.000 per kilogram. Dia berharap tindakan itu bisa dilakukan sesegera mungkin.

"Kita juga bertahap untuk melakukan importasi ini dalam waktu dekat ya, tapi paling tidak, jangan sampai harganya di atas HET," tuturnya.

Meski belum ada tambahan dari impor, Sis Apik memastikan stok daging kerbau di Indonesia masih aman. Terutama untuk menghadapi bulan puasa ramadan dan lebaran Idul Fitri.

Dia mencatat, ID Food menguasai 9 ribu ton daging kerbau dan Perum Bulog memiliki 10 ribu ton daging kerbau. Jumlah itu terbilang cukup mengingat konsumsi daging kerbau nasional hanya 10 ribu ton per bulan.

"Nah ini kami sudah punya 19 ribu ton jika dari ID Food dan Bulog," ucap dia.

Penugasan Impor

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) resmi menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk mengimpor 100 ribu ton daging sapi dan 100 ribu ton daging kerbau guna menjaga ketersediaan stok di dalam negeri.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (5/2), pemerintah juga menetapkan kuota impor daging sapi bagi pelaku usaha umum sebesar 80 ribu ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa penugasan ini mempertimbangkan meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), yang cenderung melonjak pada musim hujan.

"Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat meminimalkan risiko penyebaran PMK, karena pemerintah memiliki kontrol lebih ketat dalam proses importasi yang dilakukan oleh BUMN," ujar Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/2).

Rakortas ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan strategis, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menekan harga daging kerbau di pasar agar lebih terjangkau bagi masyarakat