Nasib Makan Bergizi Gratis di Bulan Ramadan, Pemerintah Ubah Skema Penyaluran

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tetap menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah selama bulan puasa Ramadan. Skema baru seperti menu makanan yang bisa dibawa pulang pun diterapkan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan skema baru Makan Bergizi Gratis berlaku saat ramadan ini.

"Iya, makanan dibawa pulang, semua serempak melakukan," ungkap Dadan kepada Liputan6.com, Kamis (6/3/2025).

Dia mengatakan, besaran biaya yang keluar untuk MBG selama Ramadan itu tidak berubah dibandingkan pelaksanaan pada hari biasa. Skema baru tersebut telah berjalan resmi di sekolah-sekolah mulai 6 Maret 2025.

Dadan memastikan menu yang diberikan dalam program MBG tersebut bisa bertahan lama sehingga tetap layak untuk dibawa ke rumah.

Seperti diketahui, pada hari biasa, pelaksanaan MBG beragam, rata-rata sekitar pukul 09.00 WIB. Ada jarak cukup panjang jika harus dibandingkan dengan waktu buka puasa sekitar pukul 18.00 WIB.

"(Menunya) telur rebus, susu, kurma, buah, kue kering fortifikasi," ungkapnya.

Mekanisme Baru

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengumumkan skema baru pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ramadan. Dadan menjelaskan makanan akan diberikan kepada anak-anak untuk dibawa pulang sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka bagi yang berpuasa.

“Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,” jelas dia di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, untuk jenis makanan yang akan diberikan selama Ramadan disesuaikan agar lebih tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah. Dadan juga menyatakan bahwa pihaknya akan tetap memperhatikan komposisi gizi makanan yang mencakup protein, karbohidrat, dan serat.

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kualitas program makan bergizi gratis (MBG) akan dikontrol oleh lembaga independen. Nantinya, kata dia, lembaga independen tersebut akan melakukan akreditasi untuk memastikan kualitas dari makanan yang dibuat Statiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Bukan BGN dong, lembaga independen untuk melakukan akreditasi," kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 5 Maret 2025.

Dia menyampaikan akreditasi makanan akan diberikan kategori unggul, baik sekali, dan baik. Dadan menyebut akreditasi akan dilakukan apabila SPPG sudah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu. Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi," tutur Dadan.

Sebelumnya, Sejumlah laporan dari banyak daerah menemukan menu makan bergizi gratis (MBG) yang tidak sesuai standar. Mulai dari makanan basi, tidak sesuai standar gizi, hingga siswa keracunan.

Menanggapi masalah itu, Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI) Sebastian Salang menyatakan, harus ada perbaikan mulai dari di bagian hulu yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau biasa disebut dapur umum.

Sebastian menjelaskan, sebelum disalurkan ke tiap-tiap sekolah, alur makanan diolah di SPPG yang sudah mulai beroperasi sejak dini hari. Setiap SPPG punya tanggung jawab untuk menyajikan ratusan porsi.

Menurutnya, Quality control (QC) yang tidak baik, membuat makanan dari dapur umum seperti yang banyak diberitakan saat ini, anak-anak keracunan.

"Jadi dalam implementasinya itu banyak sekali berita yang muncul di media sosial, di media, berita-berita online berkaitan dengan pelaksanaan makan bergizi gratis," kata Sebastian Salang kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip Sabtu (1/3/2025).

"Karena itu, menurut GSRI, perlu sekali kita melakukan riset. Nah, dari riset yang kita lakukan itu memang terlihat sekali bahwa dari sisi konsepnya itu belum matang, dari sisi perencanaannya juga belum. Sehingga ketika bulan Januari dilaksanakan, sebetulnya di lapangan belum siap," tuturnya.