Apapun Hitungan Buruh soal UMP Dinilai Tidak Realistis

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di 2014 sebesar Rp 2,4 juta beberapa hari lalu, belum membuat puas para buruh.

Mereka masih kukuh menuntut UMP yang layak untuk DKI Jakarta sebesar Rp 3,7 juta, meski kemudian menurunkan tawaran menjadi Rp 3,2 juta per bulan.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eni Sri Hartati menilai apapun perhitungan dan rumusan yang digunakan buruh untuk menegosiasi UMP dengan pemerintah tidak realistis.

"Kalau di atas Rp 2,7 juta apapun yang dipakai teman-teman buruh itu tidak realistis," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti ditulis, Rabu (6/11/2013).

Menurut Eni, besaran penetapan UMP Rp 2,4 juta merupakan angka yang tepat. Meskipun hal itu diakui sedikit memberatkan pengusaha terutama yang bergerak pada industri padat karya.

"Upah buruh Rp 2,4 juta itu sudah cukup dan pengusaha juga agak berat. Saya pikir di lapangan tidak mudah disepakati Rp 2,4 juta, yang Rp 2,2 juta saja banyak yang belum diimplementasi," jelas Eni.

Tindakan buruh yang selalu melakukan aksi demo dalam menyampaikan apresiasi, kata dia, justru cenderung memberikan dampak negatif bagi para pengusaha dan iklim investasi di Indonesia.

Buruh pun diminta mengurangi huru hara saat berdemo. "Huru hara akan menjadikan media ratingnya tinggi, tapi ini tidak baik untuk imej Indonesia di mata internasional. Para investor kan tahunya dari media, ini dampak negatif bagi Indonesia," tegasnya.

Rencananya, buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI (FB DKI) akan kembali menggelar aksi demo untuk menegaskan penolakan mereka atas penetapan UMP.

Aksi ini akan berlangsung sepekan di Balai Kota DKI. Aksi akan dimulai hari ini pukul 10.00 WIB di Balai Kota. (Yas/Nur)