Dana Gelar MotoGP Hasil Patungan Swasta dan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Sirkuit Sentul, Tinton Soeprato menyatakan, dana penyelenggaraan MotoGP di Indonesia nantinya berasal dari patungan pemerintah dan swasta. Namun sampai saat ini, Tinton belum bisa merinci pembagian besaran dana dari masing-masing pihak.

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Suharso Monoarfa  memanggil Tinton bersama Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), Nanan Soekarna, Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Mentri Pariwisata, Arief Yahya untuk membahas lebih jauh penyelenggaraan MotoGP di Indonesia yang direncanakan berlangsung 2017 mendatang.

Guna merealisasikan balapan MotoGP di Sirkuit Sentul, Indonesia harus menyetorkan uang tanda jadi untuk menghelat MotoGP pada promotor MotoGP, Dorna yang nilainya Rp 108 miliar atau setera Rp 7 juta euro. 

Tinton menyatakan, pihaknya siap menggelontorkan uang jaminan tersebut di luar biaya renovasi sirkuit dan pengembangan lain menyambut Valentino Rossi Cs. "Kami tidak ragu-ragu, di luar itu kami harus renovasi karena itu proyek keroyokan. Bantuan pemerintah berapa, keroyokan swasta bagaimana," tutur Tinton di lobi Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Rabu (7/10/2015) siang

Mantan pembalap nasional itu melanjutkan, swasta bersedia membantu namun syaratnya promosi harus digarap serius agar mendatangkan keuntungan. Dari segi pariwisata, gelaran MotoGP juga harus mendatangkan devisa bagi negara.

Sebelumnya, Kementrian Pemuda dan Olahraga melalui Mentri Imam Nahrawi meminta peran aktif swasta untuk menghelat gelaran ini. Pemerintah menyatakan, hanya sanggup patungan untuk membayar tanda jadi sebesar 2-3 juta euro atau kurang dari Rp 100 miliar.

"Kami juga mengharapkan peran swasta. Sirkuit Sentul milik swasta. Kami belum memikirkan ke arah sana (biaya). Itu masih dibahas dalam tim kecil yang terdiri dari beberapa Departemen," kata Imam. (Ris/Rjp)