Masalah Akomodasi Atlet SEA Games, Menpora Bertanggung Jawab

Ke depan, Menpora berniat membuat terobosan sebagai solusi masalah keuangan atlet.

oleh Risa Kosasih diperbarui 31 Agu 2017, 14:40 WIB
Diterbitkan 31 Agu 2017, 14:40 WIB
PHOTO: Bersama KOI dan Satlak Prima, Menpora Paparkan Evaluasi Hasil SEA Games 2017
Menpora Imam Nahrawi (ketiga kiri) menyampaikan keterangan di Gedung Kemenpora, Jakarta, Kamis (31/8). Keterangan terkait hasil perolehan medali Indonesia pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku bertanggung jawab atas masalah akomodasi yang membelit sebagian atlet di SEA Games 2017. Imam menjelaskan, akan ada terobosan baru terkait pendanaan atlet tanpa melibatkan anggaran negara.

Pemakaian anggaran belanja negara (APBN) dikatakan Imam harus melalui proses yang panjang. Sebab, harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan hati-hati. Hal ini, kata Imam, berdampak pada keterlambatan pencairan biaya akomodasi untuk atlet.

Masalah ini sendiri baru mencuat usai peraih emas tolak peluru SEA Games Eki Febri Ekawati mengeluh di media sosial. Biaya akomodasi seperti uang makan dan penginapan ternyata belum diterima Eki, sejak Januari lalu.

"Semua masalah yang mengganggu atlet sudah saya pahami. Namun prinsip kehati-hatian untuk memperhatikan kaidah yang berlaku adalah hal utama, terutama pemakaian uang negara. Untuk menyelesaikan masalah honor akan dilakukan penelusuran," ucap Imam dijumpa pers pada Kamis (31/8/2017)

Imam juga mengungkapkan, bakal membuat terobosan sebagai solusi masalah keuangan atlet. APBN tak akan jadi sumber utama pendanaan, tapi pemerintah akan membuat lembaga khusus yang di dalamnya terdiri dari perusahaan swasta sampai donatur independen.

"Saya akan menyelesaikan dengan terobosan baru. Ke depan, tidak hanya bersumber dari APBN karena pasti berbenturan dengan aturan baku itu," Imam melanjutkan.

 

Harus Fleksibel

Pendanaan dalam kebutuhan olahraga dikatakan Imam harus cepat, sedangkan APBN tak mampu menjawab fleksibilitas dan dinamika yang muncul. Oleh karena itu, pemerintah bakal mendirikan badan pendanaan olahraga.

"Lembaga ini menampung dana non APBN termasuk untuk sahabat seperti Eki Febri ini. Karena APBN butuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak di kemudian hari".

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya