Cek Fakta: Hoaks TNI Siap Ambil Alih Kekuasaan karena Jokowi akan Dimakzulkan

Liputan6.com, Jakarta - Kabar tentang TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan beredar di media sosial. Kabar ini disebarkan akun Facebook Skema pholitik pada 13 Agustus 2020 lalu.

Akun Facebook Skema pholitik mengunggah sebuah video berisi narasi M4KZULKAN JOKOWI KEMBALI MENGGEM4 TNI SIAP AMBIL ALOH KEKUASAAN !!.

"BERITA TERBARU !!

MAKZULKAN JOKOW1 KEMBALI MENGGEMATNI SIAP AMBIL ALIH KEKUASAAN..," tulis akun Facebook Skema pholitik.

Kabar tentang TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan yang diunggah akun Facebook Skema pholitik telah 485 kali dibagikan dan mendapat 943 komentar warganet.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim bahwa TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan. Penelusuran dilakukan menggunakan situs pencari Google Search dengan memasukkan kata kunci "Jokowi dimakzulkan, TNI ambil alih kekuasaan".

Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari media arus utama yang mengangkat isu tersebut. Liputan6.com justru menemukan artikel yang menjelaskan mengenai Jokowi sulit dimakzulkan pada periode kedua pemerintahannya.

Adalah artikel berjudul "DPR Dikuasai Koalisi, Jokowi Susah Dimakzulkan" yang dimuat situs viva.co.id pada 2 Juni 2020.

VIVA – Wacana pemakzulan atau pelengseran kursi Presiden RI di tengah-tengah pandemi corona Covid-19, terus mengemuka. Puncaknya ketika Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi webinar mengenai pemakzulan ini, dan mendapat ancaman dari sejumlah pihak.

Mantan Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin, juga sempat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai ini. Hingga menimbulkan reaksi seperti dari Ade Armando.

Meski wacana pemakzulan ini mengemuka, namun realitas politik di DPR disebut tidak akan menemukan celah untuk melakukan itu terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, bahkan mengatakan jika memang benar dilakukan, hanya sia-sia saja.

"Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung presiden," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.

Ujang mengatakan, wacana yang berkembang belakangan ini adalah hal biasa dalam demokrasi. Seperti yang terjadi di UGM itu, menurut dia sah-sah saja dalam iklim demokrasi. Ia menyesalkan, sampai ada pelarangan hingga ancaman-ancaman fisik terhadap pemateri dan pihak panitia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, ancaman ataupun pelarangan diskusi di alam demokrasi tak bisa dilarang.

"Kebebasan akademik harus dijaga. Dan tak usah takut dengan soal diskusi terkait dengan pemakzulan presiden. Karena kita ini negara demokratis," ujarnya.

Klaim bahwa TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan ternyata tidak benar. Hingga kini, Jokowi masih menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.