Hoaks Jadi Persoalan Krusial Era Digital Negara Berkembang

Liputan6.com, Jakarta- Negara berkembang banyak menghadapi persoalan krusial di era digital. Salah satunya berkaitan dengan perang melawan information disorder seperti hoaks, bullying, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan fitnah.

Dalam High Panel Session the Third Summit for Democracy Forum KTT Demokrasi ke-3 di CEOX, Seoul, Korea Selatan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, penyelesaian tantangan itu membutuhkan penanganan secara holistik, sesuai konteks negara Selatan-Selatan.

“Persoalan selanjutnya yang dihadapi negara-negara low and middle income di era digital adalah keterbatasan sumber daya, kendala bahasa, kesenjangan ilmu pengetahuan, minimnya infrastruktur digital serta hambatan politik dan juga hukum,” kata Nezar, dikutip dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (21/3/2024).

Nezar melanjutkan, pengalaman Pemilu yang baru saja terselenggara di Indonesia di tengah kemajuan teknologi dan kekacauan informasi selama Pemilu menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi. Pasalnya, penyebaran disinformasi seperti video deepfake menjadi sangat mudah dan terlihat memiliki kualitas gambar yang bagus.

“Data kami menunjukkan penurunan signifikan dalam persebaran disinformasi selama pemilihan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2019. Dalam Pemilu 2024, kami mengidentifikasi 227 konten hoaks terkait pemilu, menurun signifikan dari 714 isu hoaks pemilu yang ditemukan pada periode sebelumnya,” jelasnya.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari Kampanye Pemilu Damai 2024 yang digaungkan Kementerian Kominfo melalui berbagai saluran media. Selain itu, Nezar menyatakan peningkatan indeks literasi digital nasional juga memberikan ruang yang lebih terbatas untuk penyebaran konten hoaks pemilu.

Menurut Nezar, persoalan yang dihadapi negara-negara negara berkembang di era digital tersebut sudah disadari sejak KTT Demokrasi ke-2 di Kosta Rika yang juga dihadiri ratusan perwakilan negara, perusahaan multinasional dan civil society dan menghasilkan Summit for Democracy Declaration.

“Deklarasi yang disepakati oleh 65 lintas pemerintahan ini menekankan sembilan komitmen yang perlu diantisipasi oleh para negara, diantaranya adalah perlindungan HAM, jaminan atas kebebasan Pers, dan penegakan hukum, mencegah dan menangani korupsi, meningkatan pemanfaatan teknologi yang mendukung demokrasi, mendukung pemilu yang adil dan berkualitas, serta mengatasi isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan ketahanan pangan,” jelasnya.

Nezar mengungkapkan, dalam KTT Demokrasi ke-3 yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di 40 negara, perhatian pada negara-negara low and middle income menjadi topik yang relevan dan penting dengan tema Democracy for Future Generations.

“Peran generasi muda jelas sangat menentukan baik dalam pengembangan teknologi, khususnya AI maupun menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi. Inilah tantangan demokrasi di era digital,” tutur Nezar.

Rangkaian KTT Demokrasi ke-3 yang diselenggarakan Pemerintah Korea Selatan itu berlangsung pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2024. Dalam forum bertema Democracy for Future Generations itu, Wamenkominfo Nezar Patria didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.