Bank Sentral Kuba Keluarkan Aturan untuk Penyedia Layanan Aset Virtual

Liputan6.com, Jakarta - Bank sentral Kuba mengeluarkan peraturan untuk perusahaan penyedia layanan aset virtual. Hal ini merupakan sebuah langkah yang menurut beberapa ahli dapat membantu pulau Karibia yang dikelola Komunis menghindari sanksi keras AS.

Cryptocurrency sendiri menjadi sebuah teknologi yang memungkinkan operasi keuangan dilakukan secara anonim dengan cara terdesentralisasi. Kripto telah digunakan sejak lama untuk mengatasi kontrol modal, serta membuat pembayaran dan transfer lebih efisien.

Peraturan bank sentra Kuba yang diterbitkan dalam lembaran resmi pemerintah, mengharuskan mereka yang ingin menggunakan kripto untuk mendapatkan lisensi resmi dari bank sentral Kuba.

Bank mengatakan akan mempertimbangkan legalitas, kepentingan sosial ekonomi dan karakteristik proyek dari setiap permintaan sebelum memberikan lisensi, yang akan berlaku pada awalnya selama satu tahun.

Peluncuran internet seluler tiga tahun lalu telah membuka jalan bagi transaksi mata uang kripto di Kuba dan peminat di pulau itu bertambah jumlahnya karena mata uang membantu mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh sanksi AS.

Embargo perdagangan AS yang telah berlangsung puluhan tahun memutuskan Kuba dari sistem pembayaran internasional konvensional dan pasar keuangan. Kuba tidak dapat memperoleh kartu kredit atau debit untuk penggunaan internasional di pulau itu dan berjuang untuk melakukannya di luar negeri.

“Jika bank sentral menciptakan kerangka hukum yang ramah cryptocurrency, itu karena mereka telah memutuskan bahwa itu dapat membawa manfaat bagi negara,” kata mantan ekonom bank sentral Kuba, Pavel Vidal, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (6/5/2022). 

Beberapa tetangga Amerika Latin Kuba telah tertarik pada cryptocurrency, termasuk El Salvador, negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Vidal mengatakan dia ragu Kuba akan menjadi El Salvador lainnya, menjadikan bitcoin sebagai uang pilihannya atau menghasilkan cryptocurrency sendiri, tetapi pemerintah malah berpikir untuk memfasilitasi masuknya pengiriman uang dan operasi perdagangan luar negeri internasional.

"Ini dapat mengurangi biaya transaksi internasional ini dan menghasilkan alternatif untuk operasi dalam dolar, kurang sensitif terhadap skema sanksi," pungkas Vidal.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, bank investasi global Goldman Sachs telah menawarkan pinjaman tunai pertama yang didukung oleh Bitcoin (BTC). Sistem mudahnya, pinjaman tunai dijamin dengan Bitcoin milik peminjam.

Dilansir dari CoinDesk, Rabu, 4 Mei 2022, hal itu dijelaskan oleh seorang juru bicara Goldman Sachs yang mengatakan kesepakatan itu menarik bagi Goldman Sachs karena struktur dan manajemen risiko 24 jamnya.

Bank investasi ini semakin bersahabat dengan cryptocurrency. Pada Maret 2022, Goldman Sachs menampilkan cryptocurrency, metaverse, dan digitalisasi di berandanya.

Perusahaan ini juga melihat metaverse sebagai peluang bisnis dengan keuntungan sebesar USD 8 triliun atau sekitar Rp 115,6 kuadriliun.

Bank investasi global ini juga membawa kembali meja perdagangan bitcoin pada Maret tahun lalu. Pada Mei 2022, secara resmi membentuk tim perdagangan cryptocurrency dan meluncurkan perdagangan derivatif Bitcoin.

Kemudian pada Juni, Goldman Sachs memperluas meja perdagangan mata uang kriptonya untuk memasukkan ethereum (ETH) berjangka dan opsi. Selanjutnya pada Maret tahun ini, bank melakukan transaksi kripto OTC pertamanya.

Goldman Sachs juga mengatakan pada Januari 2022 harga Bitcoin bisa mencapai USD 100 ribu. Pinjaman yang didukung kripto Bitcoin menjadi lebih populer saat ini.

Perusahaan perangkat lunak yang terdaftar di Nasdaq, Amerika Serikat, Microstrategy, baru-baru ini memperoleh pinjaman USD 205 juta dari Silvergate Bank yang didukung oleh kepemilikan Bitcoin perusahaan.

Microstrategy menggunakan pinjaman tersebut untuk membeli Bitcoin tambahan untuk perbendaharaan perusahaannya.

Sebelumnya, bank sentral Rusia menganggap tidak mungkin menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pembatasan keuangan yang diberlakukan atas konflik militer di Ukraina.

Hal itu menurut pernyataan oleh Deputi Gubernur Pertama bank sentral Rusia, Ksenia Yudaeva, yang dikeluarkan sebagai jawaban atas proposal oleh anggota Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia.

Seorang anggota parlemen dari partai Rusia yang berkuasa, Anton Gorelkin telah menyarankan perusahaan Rusia dan pengusaha perorangan harus diizinkan untuk melakukan pembayaran dalam mata uang digital, termasuk untuk penyelesaian dengan mitra asing.

Dia berpikir pembentukan infrastruktur kripto nasional Rusia sebagai tanggapan terhadap sanksi yang diperkenalkan oleh Barat tidak dapat dihindari.

Pejabat bank sentral yakin, bagaimanapun, transfer uang dalam jumlah besar dalam cryptocurrency oleh bisnis Rusia tidak akan layak. Dikutip oleh kantor berita RIA Novosti, Yudaeva menunjukkan otoritas pengatur di UE, AS, Inggris, Jepang, dan Singapura telah mulai menerapkan langkah-langkah pencegahan.

“Platform aset digital seperti pertukaran kripto juga mengadopsi pembatasan sebesar penolakan akses ke dana untuk pengguna Rusia,” ujar Gorenklin, dikutip dari Bitcoin.com, Senin, 25 April 2022.

Bahkan di yurisdiksi di mana pembayaran kripto tidak dilarang saat ini, pihak berwenang menetapkan standar yang lebih tinggi untuk penyedia layanan kripto terkait kepatuhan terhadap aturan identifikasi pelanggan.

Bank Sentral Rusia telah menjadi penentang kuat legalisasi cryptocurrency. Pada Januari, otoritas keuangan mengusulkan larangan total pada operasi terkait kripto di negara tersebut. Ia menyatakan mata uang digital terdesentralisasi seperti Bitcoin tidak dapat digunakan dalam pembayaran barang dan jasa.

Dengan sikap garis kerasnya tentang masalah ini, CBR telah menemukan dirinya terisolasi di antara lembaga-lembaga pemerintah di Moskow.

Pada Februari, pemerintah federal menyetujui rencana peraturan berdasarkan konsep Kementerian Keuangan yang mengutamakan peraturan di bawah pengawasan ketat, daripada larangan.

Sebelumnya, Goldman Sachs menyebutkan koreksi terjadi di pasar kripto menunjukkan adopsi arus utama dapat menjadi "pedang bermata dua”.

Hal itu disampaikan dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis, 27 Januari 2022. Sejak November 2021, Goldman Sachs mencatat total kapitalisasi pasar kripto turun sekitar 40 persen. Koreksi kripto yang terjadi dinilai unik karena didorong faktor ekonomi makro hingga perkembangan yang berada di luar pasar digital.

Analis Goldman Sachs yang dipimpin Zach Pandi dalam catatannya menulis, adopsi arus utama dapat meningkatkan valuasi tetapi pada saat yang sama juga akan meningkatkan korelasi dengan variabel pasar keuangan lainnya yang kurangi manfaat diversifikasi dari memegang aset digital.

"Penurunan bitcoin sangat berkorelasi dengan penarikan saham teknologi dengan profitabilitas rendah dan penawaran umum perdana baru-baru ini yang bereaksi negatif terhadap langkah Federal Reserve menuju kenaikan suku bunga,” demikian dari laporan tersebut.

Goldman menyebutkan, bitcoin berada di pusat rotasi baru-baru ini di seluruh kelas aset. Bitcoin berkorelasi positif dengan risiko inflasi dan sektor saham teknologi, dan berkorelasi negatif dengan suku bunga riil dan dolar Amerika Serikat.

Penurunan tajam dalam harga token mengakibatkan likuidasi dan penurunan pinjaman pada platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang memakai koin sebagai jaminan, seperti dalam sistem keuangan tradisional.

“Pengembangan lebih lanjut dari teknologi blockchain seperti aplikasi metaverse dapat memberikan “pendorong sekuler” untuk aset digital tertentu dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak akan kebal terhadap kekuatan ekonomi makro seperti pengetatan moneter oleh bank sentral,” tulis laporan tersebut.