Menkeu AS Janet Yellen Tegaskan Belum Menyarankan Larangan Kripto, Pilih Bikin Aturan Ketat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen ikut buka suara terkait regulasi kripto. Menurutnya, sangat penting untuk menerapkan kerangka peraturan yang kuat terhadap kripto. Ini dia sampaikan di sela-sela pertemuan G20 untuk menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Janet Yellen berbicara tentang regulasi kripto dalam sebuah wawancara dengan media di sela-sela pertemuan G20 yang berlangsung di bawah kepresidenan India di Bengaluru.

“Kami belum menyarankan pelarangan aktivitas crypto secara langsung,” kata Yellen, dikutip dari Bitcoin, Senin (27/3/2023).

Yellen menegaskan, pentingnya membangun kerangka peraturan yang kuat untuk cryptocurrency sekaligus mengklarifikasi bahwa AS belum mengusulkan larangan langsung keberadaan kripto.

"Kami belum menyarankan pelarangan langsung aktivitas kripto, tetapi sangat penting untuk menerapkan kerangka peraturan yang kuat. Kami sedang bekerja dengan pemerintah lain," kata dia.

Regulasi kripto adalah salah satu topik utama yang dibahas oleh para menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral di bawah kepresidenan India akhir pekan ini. Selama pertemuan, India meminta Dana Moneter Internasional (IMF) dan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) untuk mengembangkan makalah bersama tentang kripto untuk membantu merumuskan pendekatan kebijakan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk aset kripto.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman telah mendorong kerja sama internasional dalam regulasi kripto selama berbulan-bulan. Dia mengatakan sebelum pertemuan G20 bahwa India sedang melakukan "diskusi terperinci" dengan anggota G20 tentang regulasi kripto untuk membentuk kerangka kerja regulator berbasis teknologi atau prosedur operasi standar (SOP) pada kripto.

Selain itu, Dewan Eksekutif IMF memberikan panduan untuk membantu negara mengembangkan kebijakan crypto yang efektif. Beberapa direktur dewan eksekutif berpikir bahwa larangan langsung tidak boleh dikesampingkan. Selain itu, dewan menyarankan, aset kripto tidak boleh diberikan status mata uang resmi atau tender legal.

Negara-negara Kelompok 20 atau G20 memiliki beberapa ketidaksepakatan mengenai restrukturisasi utang bagi negara yang terkena tekanan ekonomi.

Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) juga menegaskan jika larangan keberadaan cryptocurrency swasta harus menjadi pilihan.

Presidensi G20 India terjadi ketika negara  tetangganya di Asia Selatan Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan sedang memohon dana IMF di tengah perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina.

China, kreditor bilateral terbesar di dunia, mendesak kelompok ekonomi besar untuk melakukan analisis yang adil, obyektif dan mendalam tentang penyebab masalah utang global. Itu karena tuntutan tumbuh bagi pemberi pinjaman untuk mengambil potongan besar, atau menerima kerugian, pada Pinjaman.

"Mengenai restrukturisasi utang, sementara masih ada beberapa ketidaksepakatan, kami sekarang memiliki meja bundar utang negara global dengan pertimbangan semua kreditur publik dan swasta," jelas Direktur Pelaksana IMF Kristalina kepada wartawan setelah memimpin meja bundar dengan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, melansir laman CNBC, Senin (27/2/2023).

“Kami baru saja menyelesaikan sesi yang jelas bahwa ada komitmen untuk menjembatani perbedaan demi keuntungan negara.”

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan tidak ada "kiriman" dari pertemuan tersebut, yang sebagian besar bersifat organisasi.

Diskusi lebih lanjut dari panel, yang mencakup kreditor bilateral utama termasuk Cina, India dan negara-negara G7, beberapa negara debitur, direncanakan menggelar pertemuan pada musim semi dan IMF dan Bank Dunia pada bulan April.

“Kami tentu memiliki kesepakatan bahwa ini adalah forum yang berguna,” kata Yellen.  Seraya berharap dapat berpartisipasi di dalamnya.

Selain merestrukturisasi utang, mengatur cryptocurrency adalah area prioritas lain untuk India, yang disetujui oleh Georgieva.

“Kita harus membedakan antara mata uang digital bank sentral yang didukung oleh negara dan koin stabil, dan aset kripto yang diterbitkan secara pribadi,” kata Georgieva.

“Harus ada dorongan yang sangat kuat untuk regulasi… jika regulasi gagal, jika Anda lambat melakukannya, maka kita tidak boleh membatalkan pelarangan aset tersebut, karena dapat menimbulkan risiko stabilitas keuangan.”

Yellen mengatakan dia tidak menyarankan "pelarangan langsung aktivitas crypto, tetapi sangat penting untuk menerapkan kerangka peraturan yang kuat."