5 Negara Ini Pimpin Adopsi Blockchain, Mana Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Teknologi Blockchain berpotensi meningkatkan produktivitas, keamanan, dan transparansi banyak industri, hingga mengurangi biaya serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Oleh karena itu, negara-negara berinvestasi dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi blockchain untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang berbeda.

Melansir Cointelegraph, ditulis Senin (13/3/2023), El Salvador muncul sebagai pelopor global dalam mengadopsi teknologi blockchain setelah menjadi negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Pada Juni 2021, pemerintah El Salvador menetapkan undang-undang yang mengakui Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah selain dolar AS, mata uang resmi negara tersebut. Melalui upaya ini, pemerintah bertujuan untuk memprioritaskan inklusi keuangan di negara yang 70 persen orang dewasanya tidak memiliki rekening bank.

Untuk mendorong adopsi Bitcoin secara luas, pemerintah menerapkan beberapa tindakan. Termasuk pengajuan dana perwalian senilai 150 juta di bank pembangunan negara Banco de Desarrollo de El Salvador telah disetujui oleh komisi keuangan legislatif pada Agustus 2021. Itu dibuat untuk memungkinkan konversi otomatis Bitcoin ke dolar AS, memfasilitasi pertukaran yang mudah antara keduanya mata uang untuk Salvador.

El Salvador

Negara ini memulai debut dompet Chivo, istilah setempat yang artinya keren pada September 2021. Setiap dompet berisi USD 30 dalam BTC. Pemerintah telah membangun jaringan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) crypto di El Salvador dan 50 kota AS lainnya, membuat pengiriman uang ke keluarga mereka lebih mudah.

Pada 2022, kehancuran pasar crypto sangat mempengaruhi harga Bitcoin, meningkatkan kekhawatiran bagi negara Amerika Tengah yang telah berinvestasi begitu banyak dalam cryptocurrency.

Namun Presiden El Salvador, Nayib Bukele tidak menunjukkan kekhawatiran dan, sebaliknya, berjanji untuk pembelian rata-rata satu BTC per hari dengan biaya dolar untuk mengonfirmasi dukungan berkelanjutan dan penuh untuk aset digital.

Pada Januari 2023, El Salvador memberlakukan Undang-Undang Penerbitan Aset Digital, menetapkan parameter untuk “Volcano Bond”—obligasi yang didukung oleh Bitcoin.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Portugal secara proaktif telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk startup blockchain dan cryptocurrency. Negara ini telah secara aktif menggunakan teknologi blockchain dalam layanan publik, perawatan kesehatan, dan manajemen rantai pasokan.

Platform Blockchain Panorama yang bertujuan untuk mendorong pertukaran informasi dan kerja sama di antara para peserta dalam bisnis blockchain, diperkenalkan oleh pemerintah Portugis pada 2019.

Sejak saat itu, penggemar Bitcoin dan crypto berbondong-bondong ke wilayah tersebut, tertarik dengan lingkungan pro-crypto yang menawarkan kesempatan untuk menggunakan BTC dalam kehidupan nyata. Termasuk untuk membayar tagihan dan pajak dengan cryptocurrency. Adopsi pedagang juga meningkat, dengan startup Spanyol BitBase berupaya menghadirkan lebih banyak ATM dan toko Bitcoin di kota-kota besar.

Pada 2021, pemerintah Portugis menyetujui sebuah dekrit yang menetapkan persyaratan dasar untuk penciptaan zona bebas teknologi (ZLT) untuk mempromosikan inovasi berbasis teknologi. Ini termasuk membantu penerapan teknologi blockchain melalui eksperimen dan pengujian.

Sejak itu, Portugal mulai mengadopsi peraturan yang lebih ketat tentang pajak crypto untuk mengikuti undang-undang negara Eropa lainnya. Pada 2022, pemerintah mengumumkan pembalikan undang-undang pajak lama yang mengecualikan keuntungan crypto berdasarkan asumsi bahwa itu bukan alat pembayaran yang sah.

Singapura adalah negara terkemuka dalam adopsi blockchain, dengan pemerintah berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan blockchain. Karena iklim peraturannya yang menguntungkan, Singapura telah menjadi hotspot untuk penawaran koin awal (initial coin offerings/ICO), dengan banyak bisnis blockchain memilih untuk bergabung di sana.

Badan pengatur keuangan negara, Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS), memimpin pengembangan struktur tata kelola negara, standar teknis, dan infrastruktur untuk mendorong adopsi blockchain dan cryptocurrency. Peran utamanya adalah memantau dan memitigasi risiko industri crypto tanpa menghalangi inovasi teknologi.

Pad 2021, pertukaran crypto Independent Reserve melakukan survei di semua demografi warga Singapura, mengungkapkan bahwa 43 persen memiliki aset crypto. Pada 2022, survei baru oleh perusahaan yang sama menyoroti bahwa minat, kepercayaan, dan keyakinan populasi terhadap masa depan cryptocurrency dan blockchain sangat tinggi. 58 persen populasi yang diwawancarai menganggap Bitcoin sebagai aset investasi dan penyimpan nilai.

Seiring dengan Singapura, Malta mulai mempromosikan adopsi blockchain pada awal 2017, ketika memperoleh reputasi sebagai “pulau blockchain” usai menyusun beberapa peraturan industri untuk mempercepat pertumbuhan teknologi blockchain.

Pada 2018, parlemen Malta mengesahkan tiga undang-undang yang menyediakan kerangka peraturan untuk blockchain dan mata uang digital untuk mengatur ICO, aset digital, mata uang digital, dan layanan terkait.

Mengenai perpajakan aset crypto, Malta menetapkan bahwa uang elektronik dan token utilitas tidak terdaftar sebagai aset modal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak termasuk dari pajak capital gain. Sebaliknya, sekuritas dan aset keuangan virtual dianggap sebagai aset modal dan dikenakan pajak.

Pada akhir 2021, pemerintah Malta memasukkan blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI) dalam prospek dan kerangka panduan komersial mereka untuk berkomitmen mempromosikan teknologi tersebut. Tujuannya adalah memberi insentif kepada perusahaan internasional untuk didirikan di Malta untuk menguji dan mengoperasikan teknologi blockchain.

Malta belum mencapai status "pulau rantai blok". Pengawasan internasional yang konsisten dan meningkat atas peristiwa politik dan ekonomi domestik pulau itu membuat para pemimpinnya mengejar kebijakan yang lebih konservatif terhadap industri daripada yang dipromosikan sebelumnya.

Namun, banyak bisnis yang berfokus pada blockchain dan crypto berkembang pesat. Misalnya, perusahaan yang menggunakan blockchain dalam rantai pasokan produk, seperti anggur dan minyak zaitun, adalah kenyataan nyata di pulau tersebut.

Pada April 2018, pemerintah UEA meluncurkan Emirates Blockchain Strategy 2021 untuk menjadi kawasan cerdas, dengan layanan pemerintah dan bisnis swasta yang didukung oleh blockchain untuk efisiensi yang lebih baik.

Wilayah ini selalu memiliki reputasi sebagai hotspot untuk inovasi digital, dan blockchain memungkinkan pemerintah dan bisnis menghemat waktu, uang, dan tenaga sambil memungkinkan orang menggunakan sistem yang transparan dan terdesentralisasi. Pemerintah UEA mendorong kebijakan yang menyambut inovasi di pasar metaverse dan nonfungible token (NFT).

Emirat yang tersisa yang membentuk UEA bekerja sama dengan Dubai dan Abu Dhabi dalam mengimplementasikan inisiatif dan peraturan untuk mempromosikan bisnis blockchain dan crypto di wilayah tersebut.

Pada Februari 2023, emirat Ras Al Khaimah (RAK) mengumumkan pembentukan zona ekonomi bebas pertama yang sepenuhnya didedikasikan untuk aset virtual dan perusahaan digital, yang dijuluki RAK Digital Assets Oasis atau RAK DAO.