Bos Binance: Semua Negara Harus Jajaki Kelola Belanja Pemerintah dengan Teknologi Blockchain

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ) menyuarakan seruan penggunaan teknologi blockchain di seluruh dunia, untuk mewujudkan transparansi pemerintah terkait belanja publik.

Mengutip Cointelegraph, Senin (27/1/2025) dorongan dari Changpeng Zhao datang setelah Elon Musk, yang kini memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dikabarkan tengah mengeksplorasi penggunaan blockchain untuk melacak belanja pemerintah dan mengurangi defisit federal di Amerika Serikat. 

DOGE juga tengah mempertimbangkan penggunaan blockchain untuk mengamankan data, melakukan pembayaran, dan mengelola gedung sebagai bagian dari dorongan efisiensi badan tersebut. 

Personel dari departemen nonpemerintah yang baru ditugaskan tersebut juga telah bertemu dengan perwakilan dari jaringan blockchain publik, untuk berkonsultasi tentang potensi penggunaan oleh pemerintah AS.

"Pendapat yang tidak populer: Semua pemerintah harus melacak semua belanja mereka di blockchain. Buku besar publik yang tidak dapat diubah. Ada alasannya mengapa hal itu disebut 'belanja publik'," tulis Changpeng Zhao di platform media sosial X.

Pelacakan belanja pemerintah dengan penggunaan teknologi blockchain memicu diskusi daring dan memperoleh dukungan dari pendukung pemerintah kecil dan keuangan sehat, yang menyerukan akuntabilitas dan transparansi fiskal.

Laporan pada Mei 2023 dari Kantor Anggaran Kongres AS memperingatkan bahwa Departemen Keuangan AS terancam kehabisan anggaran, dan defisit tahunan pemerintah akan berlipat ganda dalam dekade mendatang.

Aset dengan pasokan tetap seperti Bitcoin diyakini dapat menjadi solusi untuk inflasi mata uang besar-besaran, serta mendorong transparansi melalui buku besar blockchain publik.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Diketahui, ini bukan kali pertama penggunaan teknologi blockchain untuk mendorong transparansi pemerintah di AS.

Pada April 2024, mantan kandidat Presiden Robert F. Kennedy Jr. mengungkapkan ingin menempatkan seluruh anggaran federal AS secara onchain. Politisi tersebut mengatakan kepada hadirin di rapat umum Michigan:

"Setiap warga Amerika dapat melihat setiap item anggaran di seluruh anggaran, kapan pun mereka mau, 24 jam sehari. Anggaran kita akan diawasi 300 juta orang. Jika seseorang menghabiskan USD 16.000 untuk dudukan toilet, semua orang akan mengetahuinya," ungkap Robert F. Kennedy Jr dalam sebuah rapat umum Michigan pada saat itu,

Bahkan, proposal Kennedy mendapat dukungan luas dari para pendukung pemerintah dan anggaran yang sehat, yang berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah AS tidak terkendali.

Amerika Serikat diperkirakan dapat mengurangi utang nasionalnya hingga 35% dalam 24 tahun ke depan, jika menciptakan cadangan 1 juta Bitcoin (BTC), sejalan dengan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Senator Cynthia Lummis.

Hal itu diungkapkan oleh perusahaan manajemen aset, VanEck.

Mengutip Cointelegraph, perkiraan VanEck mengasumsikan Bitcoin akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 25% menjadi USD 42,3 juta pada tahun 2049, sementara utang nasional AS naik pada CAGR 5% dari USD 37 triliun pada awal tahun 2025 menjadi USD 119,3 triliun pada waktu yang sama.

"Cadangan tersebut dapat mewakili sekitar 35% dari utang nasional pada tahun 2049, mengimbangi sekitar USD 42 triliun kewajiban," kata kepala penelitian aset digital VanEck, Matthew Sigel dan analis investasi Nathan Frankovitz dalam sebuah laporan.

Skenario "optimis" dari keduanya mengasumsikan CAGR Bitcoin sebesar 25% akan dimulai dari titik harga USD 200.000 pada tahun 2025.

Sebagai catatan, Bitcoin saat ini diperdagangkan pada harga USD 95.360 dan perlu naik lebih dari dua kali lipat untuk mencapai titik awal yang disebutkan VanEck.

Harga Bitcoin yang naik menjadi USD 42,3 juta berarti Bitcoin mewakili sekitar 18% dari aset keuangan dunia — naik besar dari sekitar 0,22% yang diwakilinya di pasar senilai USD 900 triliun saat ini.

Pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang baru telah melontarkan gagasan tentang cadangan Bitcoin, yang telah memicu kenaikan harga btc hingga lebih dari enam digit, tetapi RUU Lummis masih belum ditinjau oleh Senat atau DPR.