Penambangan Kripto di Rusia Resmi Kena Pajak

Liputan6.com, Jakarta Layanan Pajak Federal Rusia (FNS) mengumumkan pada 3 Februari individu dan bisnis yang terlibat dalam penambangan aset digital kini dapat melaporkan penghasilan mereka melalui akun pribadi. 

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (7/2/2025), kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Federal No. 259-FZ, yang mengatur legalitas penambangan kripto serta sistem perpajakannya di Rusia. Penambang kripto diwajibkan melaporkan jumlah mata uang digital yang mereka tambang paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah aset tersebut dihasilkan. 

Pajak yang dikenakan pun bersifat progresif, di mana pendapatan hingga USD 23.976 dikenakan tarif 13%, sementara jumlah di atas itu dikenakan pajak 15%. Pemerintah menegaskan sistem ini akan meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Untuk mengakses sistem pelaporan, wajib pajak harus masuk ke akun pribadi mereka dengan tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat. Akun ini terintegrasi dalam layanan digital FNS, memungkinkan individu maupun bisnis untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien. 

Ke depan, pengusaha perorangan dan badan hukum yang masuk dalam Daftar Penambang dan Operator akan diwajibkan melaporkan hasil penambangan mereka kepada otoritas pajak, sebagaimana diatur dalam Keputusan No. 1464 yang disahkan pemerintah Rusia pada 31 Oktober 2024.

Hanya Entitas yang Penuhi Syarat Hukum

Hanya individu dan entitas yang memenuhi persyaratan hukum yang diizinkan terdaftar dalam daftar tersebut. Pemerintah juga membatasi keterlibatan kelompok tertentu dalam penambangan kripto, seperti individu yang pernah dihukum atas kejahatan keuangan, entitas yang terdaftar dalam daftar anti pencucian uang dan anti terorisme, serta badan usaha yang tidak memenuhi standar integritas bisnis menurut Undang-Undang Federal No. 259-FZ.

Sebagai langkah tambahan, Rusia juga memberlakukan larangan penambangan kripto di beberapa wilayah. Pada November 2024, pemerintah melarang aktivitas ini di sejumlah area, termasuk beberapa bagian Ukraina yang telah direbut oleh Rusia. 

Larangan ini mulai berlaku pada Desember 2024 dan akan diterapkan hingga Maret 2031 dengan alasan untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di wilayah tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, perusahaan penyedia energi terbesar Rusia, Rosseti mengungkapkan akan meluncurkan operasi penambangan kripto. Mengutip Cryptonews, Selasa (28/1/2025) langkah ini memungkinkan pusat pasokan listrik di Rusia untuk bekerja sama dengan perusahaan penambangan Bitcoin.

Laporan kantor berita yang dikelola pemerintah Rusia, TASS mengatakan Rosseti siap memposisikan dirinya sebagai operator untuk menyelenggarakan infrastruktur penambangan kripto.

Langkah ini sekaligus menandai perubahan besar bagi Rosseti, yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir memburu penambang kripto ilegal.

Perusahaan listrik tersebut mengatakan ingin memfokuskan perhatiannya pada pusat pasokan listrik dengan prospek pemanfaatan yang rendah.

"Rosseti Group adalah perusahaan jaringan listrik terbesar di Rusia. Kami dapat bertindak sebagai operator yang mengoordinasikan penempatan infrastruktur penambangan kripto," katanya.

Perkembangan tersebut tampaknya mengonfirmasi laporan sebelumnya dari media Kommersant, yang pekan lalu mengklaim telah melihat surat yang dikirim ke Perdana Menteri Rusia dan kepala energi de facto Mikhail Mishustin dari kepala Rosseti Group Andrei Ryumin.