Tujuan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta untuk Keadilan dan Otonomi Daerah

Latar Belakang Munculnya Permesta

Liputan6.com, Jakarta Gerakan Permesta muncul sebagai manifestasi ketidakpuasan masyarakat Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi, terhadap kebijakan pemerintah pusat pada era 1950-an. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya gerakan ini antara lain:

• Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa yang semakin mencolok. Pemerintah pusat dinilai terlalu berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa dan mengabaikan daerah-daerah lain.
• Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan negara. Meskipun sebagian besar devisa negara berasal dari hasil bumi daerah luar Jawa, namun pembagian anggaran pembangunan tidak mencerminkan kontribusi tersebut.
• Kurangnya otonomi dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Sistem pemerintahan yang sentralistik membuat daerah merasa tidak memiliki ruang gerak.
• Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan prajurit TNI di daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur.
• Kekecewaan terhadap dominasi etnis Jawa dalam pemerintahan dan militer. Banyak perwira militer dari luar Jawa merasa dipinggirkan.

Akumulasi dari berbagai persoalan tersebut akhirnya memicu munculnya gerakan-gerakan daerah yang menuntut perubahan, salah satunya adalah Permesta di Sulawesi. Para tokoh militer dan sipil di daerah merasa perlu mengambil langkah untuk memperjuangkan kepentingan daerah mereka yang selama ini terabaikan.

Permesta merupakan singkatan dari "Perjuangan Rakyat Semesta" atau "Piagam Perjuangan Semesta". Gerakan ini dideklarasikan pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Permesta dapat didefinisikan sebagai:

Sebuah gerakan perjuangan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh militer dan sipil di Sulawesi untuk menuntut otonomi yang lebih luas, keadilan ekonomi, serta reformasi politik dan militer di tingkat nasional.

Beberapa poin penting terkait definisi Permesta:

• Bukan gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, melainkan gerakan yang menuntut perubahan dalam kerangka negara kesatuan.
• Bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah, terutama Indonesia bagian timur yang merasa diperlakukan tidak adil.
• Menuntut desentralisasi kekuasaan dan otonomi yang lebih luas bagi daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya daerahnya.
• Dipimpin oleh tokoh-tokoh militer seperti Letkol Ventje Sumual, namun juga didukung oleh tokoh-tokoh sipil.
• Pada awalnya berupa gerakan politik yang mengeluarkan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah pusat, namun kemudian berkembang menjadi perlawanan bersenjata.

Permesta sering dikaitkan dengan gerakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera yang memiliki tuntutan serupa. Kedua gerakan ini kemudian bersatu menjadi PRRI/Permesta dalam melawan pemerintah pusat.

Gerakan Permesta memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai melalui perjuangan mereka, antara lain:

1. Menuntut otonomi daerah yang lebih luas

   Permesta menginginkan desentralisasi kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya daerahnya masing-masing. Mereka menilai sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik telah menghambat pembangunan di daerah.

2. Memperjuangkan keadilan ekonomi

   Para tokoh Permesta menuntut pembagian pendapatan negara yang lebih adil antara pusat dan daerah. Mereka menginginkan porsi yang lebih besar dari hasil kekayaan alam daerah untuk digunakan bagi pembangunan di daerah penghasil.

3. Menuntut reformasi politik dan militer

   Permesta menginginkan perubahan dalam sistem politik nasional, termasuk pengembalian peran Wakil Presiden Mohammad Hatta yang saat itu telah mengundurkan diri. Mereka juga menuntut restrukturisasi di tubuh militer untuk mengurangi dominasi perwira dari Jawa.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah

   Salah satu tujuan utama adalah memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih tertinggal dibandingkan Jawa.

5. Menghapus ketimpangan pembangunan

   Permesta ingin menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mencolok antara Jawa dan luar Jawa. Mereka menuntut percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah-daerah.

Penting dicatat bahwa meski menuntut perubahan radikal, Permesta menegaskan tidak bermaksud memisahkan diri dari NKRI. Mereka tetap menginginkan perubahan dalam bingkai negara kesatuan dengan sistem yang lebih adil bagi seluruh daerah di Indonesia.

Gerakan Permesta melibatkan berbagai tokoh militer dan sipil yang berperan penting dalam perjuangan mereka. Beberapa tokoh utama Permesta antara lain:

1. Letkol Ventje Sumual

   Sebagai Panglima Teritorium VII/Wirabuana, Sumual menjadi tokoh sentral dan pemimpin utama gerakan Permesta. Ia yang mendeklarasikan Piagam Permesta pada 2 Maret 1957 di Makassar.

2. Letkol D.J. Somba

   Komandan Resimen Infanteri 24 yang bermarkas di Manado. Somba menjadi salah satu pimpinan militer Permesta di Sulawesi Utara.

3. Saleh Lahade

   Tokoh sipil yang menjadi juru bicara dan ideolog gerakan Permesta. Ia berperan besar dalam merumuskan tuntutan-tuntutan Permesta kepada pemerintah pusat.

4. Andi Abdullah Bau Massepe

   Tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang mendukung gerakan Permesta dan menjadi penghubung dengan kelompok-kelompok adat.

5. Kolonel J.F. Warouw

   Mantan Panglima TT-VII yang kemudian bergabung dengan Permesta dan menjadi salah satu pimpinan militer gerakan ini.

6. A.E. Kawilarang

   Mantan Panglima TT-VII yang awalnya tidak mendukung, namun kemudian bergabung dengan Permesta setelah terjadi serangan udara ke Manado.

7. H.N. Ventje Sumual

   Adik dari Letkol Ventje Sumual yang juga terlibat aktif dalam gerakan Permesta, terutama dalam urusan logistik dan pendanaan.

Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak perwira militer dan tokoh masyarakat lainnya yang terlibat dalam gerakan Permesta. Mereka berasal dari berbagai latar belakang namun bersatu dalam tujuan memperjuangkan kepentingan daerah Indonesia Timur.

Gerakan Permesta mengalami perkembangan yang dinamis sejak awal pembentukannya hingga akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah pusat. Berikut adalah kronologi singkat perkembangan gerakan Permesta:

1. Desember 1956 - Februari 1957

   Terbentuknya dewan-dewan perjuangan daerah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin Kolonel Ventje Sumual.

2. 2 Maret 1957

   Deklarasi Piagam Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) oleh Letkol Ventje Sumual di Makassar, menandai lahirnya gerakan Permesta secara resmi.

3. April - Mei 1957

   Permesta mulai melakukan konsolidasi kekuatan dan menyebarkan pengaruhnya ke berbagai wilayah di Sulawesi.

4. September 1957

   Pertemuan tokoh-tokoh Permesta dengan perwakilan PRRI di Palembang, menghasilkan Piagam Palembang yang berisi tuntutan kepada pemerintah pusat.

5. Februari 1958

   PRRI memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Permesta kemudian bergabung dengan PRRI.

6. Maret - April 1958

   Pemerintah pusat mulai melancarkan operasi militer untuk menumpas gerakan PRRI/Permesta.

7. Mei - Juni 1958

   Pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kota-kota penting di Sulawesi dari tangan Permesta, termasuk Manado dan Gorontalo.

8. 1959 - 1961

   Permesta melakukan perang gerilya di pedalaman Sulawesi Utara melawan pasukan pemerintah.

9. April 1961

   Tokoh-tokoh utama Permesta seperti Somba menyerah kepada pemerintah, menandai berakhirnya perlawanan bersenjata Permesta.

10. Agustus 1961

    Pemerintah mengeluarkan amnesti dan abolisi bagi para mantan anggota Permesta yang menyerah.

Kronologi di atas menunjukkan bahwa gerakan Permesta mengalami pasang surut dalam perjuangannya. Dari awalnya sebagai gerakan politik yang menuntut perubahan, berkembang menjadi perlawanan bersenjata, hingga akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah pusat setelah beberapa tahun konflik.

Gerakan Permesta membawa berbagai dampak dan konsekuensi, baik bagi daerah Sulawesi maupun bagi Indonesia secara keseluruhan. Beberapa dampak penting dari gerakan ini antara lain:

1. Dampak Politik
   • Menguatnya sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat sebagai respon terhadap gerakan-gerakan daerah.
   • Pembubaran partai-partai yang dianggap mendukung pemberontakan seperti Masyumi dan PSI.
   • Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin.
2. Dampak Ekonomi
   • Kerugian material akibat perang yang berlangsung selama beberapa tahun.
   • Terhambatnya pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang menjadi basis Permesta.
   • Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih pada pembangunan di luar Jawa, meski belum signifikan.
3. Dampak Sosial
   • Trauma dan luka psikologis bagi masyarakat di daerah-daerah yang terkena dampak konflik.
   • Perpecahan di tengah masyarakat antara yang mendukung dan menentang gerakan Permesta.
   • Eksodus sebagian masyarakat Sulawesi Utara ke daerah lain untuk menghindari konflik.
4. Dampak Militer
   • Restrukturisasi di tubuh TNI untuk mengurangi potensi munculnya gerakan-gerakan serupa di masa depan.
   • Peningkatan pengawasan terhadap perwira-perwira daerah yang dianggap berpotensi memberontak.
   • Penguatan doktrin kesatuan dan persatuan di kalangan militer.
5. Dampak Jangka Panjang
   • Munculnya wacana tentang pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah yang kemudian terwujud di era reformasi.
   • Kesadaran akan pentingnya pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.
   • Trauma sejarah yang mempengaruhi dinamika politik lokal di Sulawesi hingga beberapa dekade kemudian.

Meski gerakan Permesta akhirnya dapat ditumpas, namun dampak dan konsekuensinya terus terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan negara yang beragam seperti Indonesia.

Pemerintah pusat melakukan berbagai upaya untuk menumpas gerakan Permesta yang dianggap sebagai pemberontakan. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

1. Operasi Militer

   Pemerintah melancarkan serangkaian operasi militer untuk meredam perlawanan Permesta, di antaranya:

   • Operasi Merdeka: Operasi gabungan TNI AD, AL, dan AU untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Permesta.
   • Operasi Sapta Marga: Serangkaian operasi untuk mengamankan wilayah Sulawesi Utara dan Tengah.
   • Operasi 17 Agustus: Operasi lanjutan untuk membersihkan sisa-sisa kekuatan Permesta.
2. Blokade Ekonomi

   Pemerintah melakukan blokade ekonomi terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Permesta untuk memutus suplai logistik mereka.

3. Diplomasi

   Selain pendekatan militer, pemerintah juga melakukan upaya diplomasi dengan mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan tokoh-tokoh Permesta.

4. Propaganda

   Pemerintah melancarkan kampanye propaganda untuk memenangkan dukungan rakyat dan memecah belah kekuatan Permesta.

5. Amnesti dan Abolisi

   Pada tahap akhir, pemerintah menawarkan amnesti dan abolisi bagi anggota Permesta yang mau menyerah dan kembali ke pangkuan NKRI.

Upaya-upaya tersebut akhirnya berhasil melumpuhkan kekuatan Permesta dan mengakhiri perlawanan mereka terhadap pemerintah pusat.

Gerakan Permesta akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah pusat setelah beberapa tahun perlawanan. Beberapa peristiwa penting yang menandai berakhirnya gerakan ini antara lain:

• Jatuhnya kota-kota penting seperti Manado dan Gorontalo ke tangan pasukan pemerintah pada pertengahan tahun 1958.
• Tertangkapnya beberapa tokoh penting Permesta seperti Saleh Lahade pada tahun 1958.
• Menyerahnya Letkol D.J. Somba, salah satu pimpinan militer Permesta, pada April 1961.
• Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 449 tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada para anggota Permesta yang menyerah.
• Menyerahnya tokoh-tokoh Permesta lainnya seperti Ventje Sumual pada Oktober 1961.

Dengan berakhirnya perlawanan bersenjata Permesta, pemerintah pusat kembali menguasai sepenuhnya wilayah Sulawesi. Namun, dampak dan konsekuensi dari gerakan ini terus terasa dalam dinamika politik dan pembangunan di Indonesia selama bertahun-tahun kemudian.

Gerakan Permesta memberikan beberapa pelajaran penting bagi bangsa Indonesia, di antaranya:

1. Pentingnya keadilan dan pemerataan pembangunan

   Permesta menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antardaerah dapat memicu gejolak sosial dan politik yang serius.

2. Urgensi desentralisasi dan otonomi daerah

   Tuntutan Permesta menjadi cikal bakal wacana desentralisasi yang akhirnya terwujud di era reformasi.

3. Bahaya dominasi etnis dalam pemerintahan

   Ketidakpuasan terhadap dominasi etnis Jawa menjadi salah satu pemicu gerakan ini, menunjukkan pentingnya keseimbangan representasi dalam pemerintahan.

4. Pentingnya dialog dan pendekatan persuasif

   Pendekatan militer semata tidak cukup untuk menyelesaikan konflik internal bangsa. Dialog dan negosiasi tetap diperlukan.

5. Dampak jangka panjang konflik internal

   Peristiwa Permesta menimbulkan trauma dan luka sejarah yang mempengaruhi dinamika politik lokal hingga beberapa dekade kemudian.

Refleksi atas peristiwa Permesta penting dilakukan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan, serta untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan merata bagi seluruh daerah.

Gerakan Permesta merupakan babak penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan kompleksitas permasalahan dalam membangun negara kesatuan yang beragam. Meski akhirnya dapat ditumpas, tuntutan-tuntutan Permesta seperti keadilan ekonomi dan otonomi daerah tetap relevan hingga saat ini. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah dalam pengelolaan negara.

Refleksi atas peristiwa Permesta penting dilakukan untuk memahami akar permasalahan dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Pemerintah perlu terus berupaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh wilayah Indonesia, serta memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Dengan demikian, cita-cita Indonesia sebagai negara yang bersatu namun tetap menghargai keberagaman dapat terwujud.