Teori Tujuan Negara: Pengertian, Fungsi, dan Perkembangannya

Liputan6.com, Jakarta Teori tujuan negara merupakan konsep yang menjelaskan mengenai arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam menjalankan fungsi dan perannya. Teori ini menjadi pedoman dasar bagi negara dalam menentukan kebijakan, menyusun peraturan, serta mengarahkan seluruh aktivitas kenegaraan.

Secara umum, teori tujuan negara dapat dipahami sebagai landasan filosofis yang mendasari dibentuknya sebuah negara. Teori ini mencakup berbagai aspek seperti kesejahteraan rakyat, keamanan, ketertiban, penegakan hukum, hingga pencapaian cita-cita bersama suatu bangsa.

Beberapa ahli telah mengemukakan definisi terkait teori tujuan negara, di antaranya:

1. Menurut Kranenburg, tujuan negara bukan hanya sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya.
2. Roger H. Soltau berpendapat bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin.
3. Harold J. Laski menyatakan tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori tujuan negara pada dasarnya merupakan konsep yang mengarahkan negara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga negaranya, baik dari segi kesejahteraan, keamanan, maupun pemenuhan hak-hak dasar.

Teori tujuan negara memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, di antaranya:

1. Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Negara

Fungsi utama teori tujuan negara adalah menjadi panduan bagi pemerintah dan seluruh elemen negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Teori ini memberikan arah yang jelas mengenai apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya.

Dengan adanya pedoman yang jelas, penyelenggaraan negara dapat berjalan lebih terarah dan terukur. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun akan lebih selaras dengan tujuan utama negara yang telah ditetapkan.

2. Dasar Penyusunan Kebijakan dan Peraturan

Teori tujuan negara menjadi landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan yang dibuat harus sejalan dengan tujuan negara yang telah ditetapkan.

Hal ini memastikan bahwa seluruh produk hukum dan kebijakan negara benar-benar ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

3. Tolok Ukur Keberhasilan Pemerintahan

Dengan adanya teori tujuan negara yang jelas, kinerja pemerintah dapat diukur secara lebih objektif. Pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan menjadi indikator keberhasilan suatu pemerintahan.

Masyarakat pun dapat menilai apakah pemerintah telah menjalankan amanahnya dengan baik berdasarkan sejauh mana tujuan negara telah terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pemersatu Bangsa

Teori tujuan negara dapat menjadi faktor pemersatu bangsa. Dengan adanya tujuan bersama yang jelas, seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dan bersinergi untuk mewujudkannya.

Hal ini sangat penting terutama bagi negara-negara yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya seperti Indonesia. Tujuan negara yang sama dapat menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.

5. Landasan Hubungan Internasional

Dalam konteks hubungan antar negara, teori tujuan negara menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Setiap kerjasama atau perjanjian internasional yang dilakukan harus sejalan dengan pencapaian tujuan negara.

Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa keterlibatannya dalam kancah internasional benar-benar membawa manfaat bagi kepentingan nasional.

Teori tujuan negara telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak zaman Yunani kuno hingga era modern. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan teori tujuan negara:

1. Era Klasik

Pada masa Yunani kuno, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah membahas mengenai tujuan negara. Plato dalam karyanya "Republik" menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan keadilan dan kebajikan. Sementara Aristoteles berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik (eudaimonia) bagi warganya.

Pemikiran-pemikiran ini menjadi dasar bagi perkembangan teori tujuan negara di masa-masa selanjutnya. Konsep keadilan dan kesejahteraan warga negara yang diusung oleh para filsuf Yunani masih relevan hingga saat ini.

2. Era Pertengahan

Pada abad pertengahan, pemikiran mengenai tujuan negara banyak dipengaruhi oleh ajaran agama, khususnya Kristen dan Islam. St. Augustine misalnya, membagi tujuan negara menjadi dua: Civitas Dei (negara Tuhan) dan Civitas Terena (negara duniawi).

Sementara itu, pemikir Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teori tujuan negara. Mereka menekankan pentingnya negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan berdasarkan ajaran agama.

3. Era Renaissance dan Pencerahan

Memasuki era Renaissance dan Pencerahan, muncul berbagai pemikiran baru mengenai tujuan negara. Niccolo Machiavelli misalnya, menekankan bahwa tujuan utama negara adalah mempertahankan kekuasaan. Sementara Thomas Hobbes berpendapat bahwa tujuan negara adalah menjamin keamanan warganya.

John Locke kemudian menambahkan bahwa selain keamanan, negara juga bertujuan untuk melindungi hak-hak alamiah warganya seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pemikiran-pemikiran ini menjadi cikal bakal konsep negara hukum modern.

4. Era Modern

Di era modern, teori tujuan negara semakin berkembang dan beragam. Muncul berbagai aliran pemikiran seperti liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai tujuan negara.

Aliran liberalisme misalnya, menekankan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi kebebasan individu. Sementara aliran sosialisme berpendapat bahwa negara harus berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

5. Era Kontemporer

Pada era kontemporer, teori tujuan negara semakin kompleks seiring dengan munculnya berbagai tantangan global seperti isu lingkungan, terorisme, dan kesenjangan ekonomi. Banyak ahli yang kemudian merumuskan konsep tujuan negara yang lebih komprehensif.

Salah satunya adalah konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang menekankan peran aktif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, muncul pula konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia.

Berbagai ahli telah mengemukakan pandangannya mengenai teori tujuan negara. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Plato

Filsuf Yunani kuno ini berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Plato menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk warga negara yang beradab dan bermoral.

2. Aristoteles

Murid Plato ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik (eudaimonia) bagi warganya. Aristoteles percaya bahwa negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

3. Niccolò Machiavelli

Pemikir politik Italia ini berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah mempertahankan kekuasaan. Machiavelli menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan-tujuan negara lainnya.

4. Thomas Hobbes

Filsuf Inggris ini menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah menjamin keamanan warganya. Hobbes berpendapat bahwa tanpa adanya negara, manusia akan hidup dalam kondisi "perang semua melawan semua" (bellum omnium contra omnes).

5. John Locke

Locke menambahkan bahwa selain keamanan, negara juga bertujuan untuk melindungi hak-hak alamiah warganya seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pemikiran Locke ini menjadi dasar bagi konsep negara hukum modern.

6. Jean-Jacques Rousseau

Filsuf Prancis ini berpendapat bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kehendak umum (volonté générale) rakyatnya. Rousseau menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses politik.

7. Karl Marx

Pemikir sosialis ini berpendapat bahwa tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat tanpa kelas di mana tidak ada lagi eksploitasi manusia atas manusia. Marx melihat negara sebagai alat perjuangan kelas yang pada akhirnya akan lenyap ketika masyarakat komunis terwujud.

8. John Rawls

Filsuf politik kontemporer ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan keadilan sebagai fairness. Rawls mengusulkan prinsip-prinsip keadilan yang harus menjadi dasar dalam pengaturan masyarakat dan negara.

Dalam konteks Indonesia, tujuan negara telah dirumuskan secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan negara Indonesia meliputi:

1. Melindungi Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia

Tujuan ini menekankan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Perlindungan ini mencakup aspek keamanan, hukum, sosial, dan ekonomi.

Implementasi dari tujuan ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah seperti penguatan sistem pertahanan dan keamanan, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

2. Memajukan Kesejahteraan Umum

Tujuan kedua ini berkaitan erat dengan upaya negara dalam meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial, budaya, dan spiritual.

Berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia, merupakan wujud dari upaya mencapai tujuan ini.

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Tujuan ketiga ini menekankan pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Implementasi dari tujuan ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan di bidang pendidikan, seperti program wajib belajar, beasiswa untuk siswa berprestasi, hingga pengembangan pendidikan tinggi dan riset.

4. Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial

Tujuan keempat ini berkaitan dengan peran Indonesia dalam kancah internasional. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan global.

Hal ini tercermin dari kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif dalam berbagai forum internasional, serta keterlibatan dalam misi-misi perdamaian PBB.

Teori tujuan negara merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik dan kenegaraan. Perkembangannya dari masa ke masa mencerminkan evolusi pemikiran manusia tentang peran dan fungsi negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks Indonesia, tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan-tujuan tersebut mencakup aspek perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, hingga peran Indonesia dalam tatanan global.

Memahami teori tujuan negara tidak hanya penting bagi para pemangku kebijakan, tetapi juga bagi seluruh warga negara. Dengan pemahaman yang baik, setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama bangsa, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap selaras dengan tujuan negara yang telah ditetapkan.