Memahami Arti Visum: Definisi, Prosedur, dan Perannya dalam Hukum

Definisi dan Pengertian Visum

Liputan6.com, Jakarta Visum et repertum, atau yang lebih dikenal dengan istilah visum, merupakan suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang. Laporan ini dibuat atas permintaan resmi dari pihak yang berwenang, seperti penyidik kepolisian, untuk kepentingan proses peradilan.

Secara etimologi, kata "visum" berasal dari bahasa Latin yang berarti "melihat", sedangkan "repertum" berarti "melaporkan". Jadi, visum et repertum dapat diartikan sebagai "apa yang dilihat dan ditemukan". Dalam konteks hukum dan kedokteran forensik, visum menjadi bukti tertulis yang sah mengenai apa yang ditemukan oleh dokter pada tubuh atau bagian tubuh manusia berdasarkan pemeriksaan medis.

Visum memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak kekerasan, penganiayaan, atau kejahatan seksual. Laporan visum memberikan keterangan objektif dari sudut pandang medis mengenai kondisi korban, yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Beberapa poin penting terkait pengertian visum:

• Merupakan laporan tertulis resmi dari dokter
• Berisi hasil pemeriksaan medis terhadap manusia (hidup atau mati)
• Dibuat atas permintaan penyidik yang berwenang
• Bertujuan untuk kepentingan peradilan
• Menjadi alat bukti yang sah di mata hukum
• Bersifat objektif berdasarkan temuan medis

Dengan demikian, visum menjembatani antara bidang kedokteran dan hukum, membantu proses peradilan dengan memberikan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman yang baik tentang visum sangat penting bagi para penegak hukum, praktisi medis, maupun masyarakat umum untuk mengetahui perannya dalam sistem peradilan.

Visum et repertum memiliki beberapa tujuan dan fungsi penting dalam proses hukum dan peradilan. Pemahaman yang baik tentang tujuan dan fungsi visum dapat membantu berbagai pihak yang terlibat dalam kasus hukum untuk memanfaatkannya secara optimal. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tujuan dan fungsi utama dari visum:

1. Memberikan Bukti Medis yang Sah

Tujuan utama dari visum adalah menyediakan bukti medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Visum menjadi pengganti barang bukti fisik yang mungkin sudah tidak ada atau berubah seiring waktu. Misalnya, dalam kasus penganiayaan, luka pada tubuh korban mungkin sudah sembuh ketika kasus sampai ke pengadilan. Namun, visum yang dibuat segera setelah kejadian dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi korban saat itu.

2. Membantu Proses Penyidikan

Bagi penyidik kepolisian, visum menjadi alat bantu yang sangat berharga dalam proses penyelidikan kasus. Informasi medis yang tertuang dalam visum dapat membantu penyidik memahami kronologi kejadian, tingkat keparahan tindak pidana, serta kemungkinan alat atau cara yang digunakan pelaku. Hal ini memungkinkan penyidik untuk mengarahkan penyelidikan dengan lebih tepat dan efisien.

3. Menentukan Derajat Hukuman

Dalam proses peradilan, visum berperan penting dalam menentukan derajat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Keterangan medis dalam visum dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menilai seberapa berat tindak pidana yang dilakukan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi vonis yang dijatuhkan.

4. Melindungi Hak Korban

Visum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak korban tindak kekerasan atau kejahatan. Dengan adanya visum, korban memiliki bukti kuat untuk menuntut keadilan dan pemulihan atas apa yang telah dialaminya. Ini sangat penting terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan seksual.

5. Memberikan Dasar Ilmiah dalam Proses Hukum

Visum menjembatani antara dunia medis dan hukum dengan memberikan dasar ilmiah dalam proses peradilan. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan hukum yang lebih objektif dan berdasarkan fakta, bukan hanya pada kesaksian atau dugaan semata.

Visum et repertum memiliki beberapa jenis yang berbeda, tergantung pada tujuan pemeriksaan dan kondisi subjek yang diperiksa. Pemahaman tentang berbagai jenis visum ini penting untuk memastikan bahwa jenis yang tepat digunakan dalam situasi yang sesuai. Berikut adalah penjelasan rinci tentang jenis-jenis visum yang umum digunakan:

1. Visum et Repertum Korban Hidup

Jenis visum ini adalah yang paling umum digunakan dan dilakukan pada korban yang masih hidup. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan cedera atau kondisi medis yang dialami korban akibat tindak pidana. Visum jenis ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa sub-kategori:

• Visum et Repertum Luka: Digunakan untuk mendokumentasikan luka-luka fisik pada tubuh korban, seperti memar, luka sayat, atau patah tulang.
• Visum et Repertum Perkosaan: Khusus untuk kasus kejahatan seksual, mencakup pemeriksaan pada area genital dan bukti-bukti lain terkait perkosaan.
• Visum et Repertum Psikiatrik: Menilai kondisi mental korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan psikologis atau trauma mental.

2. Visum et Repertum Jenazah (Korban Mati)

Visum jenis ini dilakukan pada jenazah untuk menentukan penyebab kematian dan kemungkinan adanya tindak pidana yang menyebabkan kematian tersebut. Visum jenazah biasanya lebih kompleks dan mencakup:

• Pemeriksaan eksternal tubuh jenazah
• Autopsi atau bedah mayat
• Pemeriksaan toksikologi
• Analisis DNA jika diperlukan

3. Visum et Repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Meskipun jarang, jenis visum ini kadang diperlukan untuk mendokumentasikan kondisi tempat kejadian perkara dari sudut pandang medis. Ini bisa mencakup analisis bercak darah, posisi jenazah, atau bukti biologis lainnya di TKP.

4. Visum et Repertum Ekshumasi

Dilakukan pada jenazah yang telah dikubur dan kemudian digali kembali untuk keperluan pemeriksaan. Jenis visum ini biasanya dilakukan jika ada keraguan tentang penyebab kematian atau jika bukti baru ditemukan setelah penguburan.

5. Visum et Repertum Penggalian Jenazah

Mirip dengan visum ekshumasi, tetapi lebih spesifik untuk kasus di mana jenazah sengaja dikubur untuk menyembunyikan bukti kejahatan.

Visum et repertum memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Pemahaman tentang dasar hukum ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan visum dalam proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan rinci tentang dasar hukum visum di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP menjadi dasar utama penggunaan visum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

• Pasal 133 ayat (1) KUHAP: Memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli dalam bentuk laporan dari dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya.
• Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP: Menetapkan "surat" sebagai salah satu alat bukti yang sah, di mana visum termasuk dalam kategori ini.
• Pasal 187 huruf c KUHAP: Menegaskan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, termasuk sebagai alat bukti surat yang sah.

2. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350

Peraturan ini, meskipun berasal dari era kolonial Belanda, masih menjadi salah satu dasar hukum visum di Indonesia. Staatsblad ini mendefinisikan visum et repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang visum, undang-undang ini memberikan landasan bagi peran dokter dalam membantu proses penegakan hukum, termasuk dalam pembuatan visum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966

Peraturan ini mengatur tentang wajib simpan rahasia kedokteran, namun juga memberikan pengecualian dalam hal kepentingan peradilan, termasuk pembuatan visum.

Prosedur pemeriksaan visum merupakan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan laporan visum yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, dokter, dan korban atau keluarganya. Berikut adalah penjelasan rinci tentang prosedur pemeriksaan visum:

1. Permintaan Visum

Proses dimulai dengan permintaan resmi dari penyidik yang berwenang. Langkah-langkahnya meliputi:

• Penyidik membuat surat permintaan visum secara tertulis.
• Surat permintaan harus mencantumkan jenis visum yang diminta dan tujuan pemeriksaan.
• Permintaan ditujukan kepada dokter atau institusi kesehatan yang berwenang.

2. Persiapan Pemeriksaan

Setelah menerima permintaan, dokter atau institusi kesehatan akan mempersiapkan pemeriksaan:

• Menyiapkan ruangan dan peralatan yang diperlukan.
• Memastikan ketersediaan formulir dan dokumen yang dibutuhkan.
• Jika diperlukan, mengatur jadwal dengan spesialis terkait.

3. Identifikasi Korban

Langkah penting sebelum pemeriksaan adalah memastikan identitas korban:

• Memeriksa dokumen identitas korban.
• Mencatat informasi pribadi seperti nama, usia, dan alamat.
• Jika korban tidak sadarkan diri atau meninggal, identifikasi dilakukan dengan bantuan keluarga atau penyidik.

4. Anamnesis (Pengambilan Riwayat)

Dokter akan mengumpulkan informasi tentang kejadian dan riwayat kesehatan korban:

• Menanyakan kronologi kejadian kepada korban atau saksi.
• Mencatat keluhan dan gejala yang dialami korban.
• Mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan yang relevan.

5. Pemeriksaan Fisik

Tahap ini merupakan inti dari pemeriksaan visum:

• Melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh pada korban.
• Mendokumentasikan setiap temuan, termasuk luka, memar, atau tanda-tanda kekerasan lainnya.
• Mengambil foto atau membuat sketsa jika diperlukan.
• Melakukan pengukuran dan deskripsi detail setiap cedera.

Meskipun visum et repertum merupakan salah satu bentuk pemeriksaan medis, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara visum dengan pemeriksaan medis lainnya. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan penggunaan yang tepat dalam konteks hukum dan medis. Berikut adalah penjelasan rinci tentang perbedaan utama antara visum dan pemeriksaan medis lainnya:

1. Tujuan Pemeriksaan

• Visum: Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan peradilan. Visum dilakukan untuk mengumpulkan bukti medis yang dapat digunakan dalam proses hukum.
• Pemeriksaan Medis Umum: Bertujuan untuk diagnosis, pengobatan, atau pemeliharaan kesehatan pasien.

2. Pihak yang Meminta

• Visum: Hanya dapat diminta oleh pihak yang berwenang, seperti penyidik kepolisian atau hakim.
• Pemeriksaan Medis Umum: Dapat dilakukan atas permintaan pasien sendiri atau rujukan dari dokter lain.

3. Fokus Pemeriksaan

• Visum: Berfokus pada temuan yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejadian yang sedang diselidiki.
• Pemeriksaan Medis Umum: Mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kesehatan pasien.

4. Dokumentasi dan Pelaporan

• Visum: Menghasilkan laporan tertulis yang sangat terstruktur dan formal, dengan format khusus yang memenuhi persyaratan hukum.
• Pemeriksaan Medis Umum: Dokumentasi biasanya berupa catatan medis standar atau surat keterangan dokter.

5. Kerahasiaan

• Visum: Meskipun tetap menjaga kerahasiaan pasien, informasi dalam visum dapat diungkapkan dalam proses peradilan.
• Pemeriksaan Medis Umum: Terikat ketat oleh aturan kerahasiaan medis, kecuali ada izin dari pasien atau ketentuan hukum yang mengharuskan pengungkapan.

Pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan visum sangat penting untuk memastikan akurasi dan efektivitas hasil pemeriksaan. Visum sebaiknya dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana atau kekerasan untuk memperoleh bukti yang paling akurat. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan visum. Berikut adalah penjelasan rinci tentang kapan sebaiknya visum dilakukan:

1. Segera Setelah Kejadian

Idealnya, visum dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana atau kekerasan. Alasan utamanya adalah:

• Bukti fisik seperti luka, memar, atau tanda-tanda kekerasan lainnya masih segar dan mudah diidentifikasi.
• Risiko hilangnya bukti akibat penyembuhan alami atau kontaminasi eksternal dapat diminimalisir.
• Ingatan korban tentang kejadian masih segar, memungkinkan anamnesis yang lebih akurat.

2. Dalam Rentang Waktu 72 Jam

Meskipun idealnya dilakukan segera, visum masih dapat memberikan hasil yang signifikan jika dilakukan dalam rentang waktu 72 jam setelah kejadian. Hal ini terutama penting dalam kasus-kasus:

• Kekerasan seksual, di mana bukti biologis masih mungkin ditemukan.
• Penganiayaan fisik, di mana tanda-tanda kekerasan masih jelas terlihat.
• Kasus yang melibatkan penggunaan obat-obatan atau racun, di mana zat tersebut masih dapat terdeteksi dalam sistem tubuh.

3. Setelah Kondisi Korban Stabil

Dalam kasus di mana korban mengalami luka serius atau kondisi medis yang mengancam jiwa, prioritas utama adalah memberikan perawatan medis yang diperlukan. Visum dapat dilakukan setelah kondisi korban stabil, dengan mempertimbangkan:

• Keselamatan dan kesehatan korban adalah yang utama.
• Dokumentasi awal oleh tim medis yang menangani korban dapat digunakan sebagai bagian dari visum.
• Pemeriksaan visum lengkap dapat dilakukan segera setelah kondisi korban memungkinkan.

Biaya pemeriksaan visum merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan korban. Pemahaman tentang struktur biaya, siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan visum dengan lebih efektif. Berikut adalah penjelasan rinci tentang berbagai aspek biaya pemeriksaan visum:

1. Struktur Biaya Visum

Biaya visum umumnya terdiri dari beberapa komponen:

• Biaya konsultasi dokter
• Biaya pemeriksaan fisik
• Biaya pemeriksaan penunjang (seperti rontgen, laboratorium)
• Biaya pengambilan dan analisis sampel forensik
• Biaya administrasi dan pelaporan

2. Variasi Biaya Berdasarkan Jenis Visum

Biaya dapat bervariasi tergantung pada jenis visum yang dilakukan:

• Visum untuk korban hidup umumnya lebih murah dibandingkan visum jenazah.
• Visum yang memerlukan pemeriksaan laboratorium atau pencitraan medis akan lebih mahal.
• Visum psikiatrik mungkin memerlukan beberapa sesi pemeriksaan, sehingga biayanya bisa lebih tinggi.

3. Tanggung Jawab Pembayaran

Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas biaya visum sering muncul. Beberapa poin penting:

• Dalam banyak kasus, biaya visum ditanggung oleh negara sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
• Beberapa daerah mungkin memiliki kebijakan khusus di mana pemerintah daerah menanggung biaya visum untuk kasus-kasus tertentu.
• Dalam kasus perdata, biaya mungkin ditanggung oleh pihak yang mengajukan gugatan.

Visum et repertum memainkan peran yang sangat penting dalam proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak kekerasan atau kejahatan terhadap tubuh manusia. Pemahaman yang mendalam tentang peran visum dalam proses hukum sangat penting bagi para penegak hukum, praktisi medis, dan masyarakat umum. Berikut adalah penjelasan rinci tentang berbagai aspek peran visum dalam proses hukum:

1. Sebagai Alat Bukti yang Sah

Visum merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perannya dalam hal ini meliputi:

• Memberikan keterangan objektif dari sudut pandang medis tentang kondisi korban.
• Menjadi pengganti barang bukti fisik yang mungkin sudah tidak ada atau berubah.
• Membantu hakim dalam membuat keputusan berdasarkan fakta medis yang terverifikasi.

2. Membantu Proses Penyidikan

Dalam tahap penyidikan, visum berperan penting dalam:

• Memberikan petunjuk awal tentang jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang terjadi.
• Membantu penyidik dalam menentukan arah penyelidikan dan pengumpulan bukti lainnya.
• Memperkuat atau membantah keterangan saksi dan tersangka.

3. Menentukan Derajat Hukuman

Visum dapat mempengaruhi penentuan derajat hukuman dalam proses peradilan:

• Memberikan informasi tentang tingkat keparahan luka atau dampak tindak pidana terhadap korban.
• Membantu jaksa dalam menentukan pasal yang akan didakwakan.
• Menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) seputar visum, beserta jawabannya:

1. Apakah visum hanya diperlukan untuk kasus kekerasan fisik?

Tidak, visum tidak hanya terbatas pada kasus kekerasan fisik. Visum juga dapat dilakukan untuk berbagai jenis kasus lain, termasuk:

• Kekerasan seksual
• Keracunan
• Malpraktik medis
• Kasus kematian yang mencurigakan
• Kekerasan psikologis (dalam bentuk visum psikiatrik)

Visum dapat digunakan dalam setiap situasi di mana bukti medis diperlukan untuk mendukung proses hukum.

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil visum?

Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil visum dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan jenis pemeriksaan yang diperlukan. Secara umum:

• Visum sederhana untuk luka ringan mungkin dapat selesai dalam beberapa jam.
• Visum yang memerlukan pemeriksaan laboratorium bisa memakan waktu beberapa hari.
• Visum jenazah yang melibatkan autopsi lengkap mungkin membutuhkan waktu hingga beberapa minggu.

Penting untuk berkomunikasi dengan dokter atau institusi yang melakukan visum untuk mendapatkan estimasi waktu yang lebih akurat.

3. Apakah korban harus membayar untuk pemeriksaan visum?

Pada umumnya, biaya visum untuk kasus pidana ditanggung oleh negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 136 KUHAP yang menyatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan ditanggung oleh negara. Namun, praktiknya mungkin berbeda di beberapa daerah. Penting untuk mengklarifikasi hal ini dengan pihak kepolisian atau rumah sakit sebelum melakukan pemeriksaan.

Visum et repertum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan, menjembatani dunia medis dan hukum untuk mencapai keadilan. Sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik, visum menyediakan bukti objektif yang sangat berharga dalam proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau tindak pidana terhadap tubuh manusia.

Peran visum sangat luas, mulai dari membantu proses penyidikan, menjadi alat bukti di pengadilan, hingga melindungi hak-hak korban. Keakuratan dan objektivitas visum sangat penting, karena dapat mempengaruhi arah penyelidikan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, prosedur pembuatan visum harus dilakukan dengan teliti dan mengikuti standar yang ketat.

Meskipun visum memiliki peran krusial, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah salah satu dari berbagai alat bukti dalam sistem peradilan. Visum harus dipertimbangkan bersama dengan bukti-bukti lain untuk mencapai keputusan yang adil dan berimbang.

Pemahaman yang baik tentang arti visum, prosedur pembuatannya, serta perannya dalam proses hukum sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Dengan pengetahuan ini, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan adil, serta hak-hak korban dapat lebih terlindungi.