PM Najib Bubarkan Parlemen, Pemilu Malaysia Kian Dekat

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (64) mengumumkan pembubaran parlemen pada hari ini, secara resmi memulai musim pemilu di Negeri Jiran.

Dalam pemilu kali ini, Najib akan menghadapi pemimpin oposisi Malaysia, Mahathir Mohamad (92), yang memimpin negara itu selama 22 tahun sebelum akhirnya pensiun pada 2003. Mahathir telah menegaskan tekadnya untuk menggulingkan partai yang pernah dipimpinnya.

Mahathir terjun kembali ke dunia politik dengan bergabung bersama musuh bebuyutannya, mantan Wakil Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, yang dituding terlibat korupsi dan sodomi.

Kini Anwar Ibrahim masih mendekam di penjara terkait dakwaan sodomi. Ia baru akan bebas pada Juni mendatang.

Mahathir dan Anwar dikabarkan telah mengesampingkan perbedaan demi fokus mengalahkan Najib dan United Malays National Organisation (UMNO), yang memiliki konstituen terbesar lewat koalisi Barisan Nasional.

Seperti dilansir CNN, Jumat (6/4/2018), pengumuman pembubaran parlemen, disampaikan Najib di kantornya di Putrajaya. Ia menyatakan bahwa raja telah menyetujui pembubaran yang akan berlaku per Sabtu, 7 April 2018.

Pemungutan suara harus dilakukan dalam 60 hari setelah parlemen dibubarkan. Komisi Pemilu Malaysia dikabarkan akan segera memutuskan tanggal untuk pendaftaran kandidat, jangka waktu kampanye, dan pemungutan suara.

Sebelum dibubarkan, koalisi Barisan Nasional yang menyokong Najib menguasai 131 dari 222 kursi di parlemen.

Dalam pemilu yang akan berlangsung segera, rakyat Malaysia akan memberikan suaranya untuk memilih anggota parlemen serta anggota legislatif negara bagian sebelum akhirnya parlemen memilih Perdana Menteri.

Saksikan video pilihan berikut:

Jelang pemilu, Najib disebut-sebut berusaha untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan. Oposisi menuding, terjadi persekongkolan meluas dan meningkatnya bantuan (terhadap kubu Najib) di kalangan otoritas desa.

Awal pekan ini, Malaysia telah meloloskan RUU melawan berita palsu atau hoaks yang akan memungkinkan penjara hingga enam tahun dan denda miliaran rupiah bagi pelanggarnya. Para kritikus menilai, kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi perbedaan pendapat dan kebebasan bicara jelang pemilu.

Pada hari Kamis, otoritas Malaysia dilaporkan telah memerintahkan pembubaran sementara partai Mahathir karena adanya dokumen yang hilang. Namun, itu dinilai upaya untuk menghambat oposisi.

Petugas The Registrar of Societies (RoS) yang bertanggung jawab atas pendaftaran partai politik, Surayati Ibrahim, mengatakan bahwa pihak Mahathir dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut atau membalikkannya dengan "menyediakan dokumen yang diperlukan dalam 30 hari".

Dan Mahathir menegaskan bahwa Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) akan mengajukan banding. Ia menambahkan, partainya akan terus berkampanye. "Kami memiliki hak untuk menggunakan nama dan logo kami hingga kami terdaftar kembali".

Ketidakpuasan publik atas Najib dilaporkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah namanya terseret dalam skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

1MDB adalah lembaga investasi yang didirikan Pemerintah Negeri Jiran untuk memberikan manfaat pada rakyatnya. Gagasannya, 1MDB akan berinvestasi dalam sejumlah proyek di seluruh dunia, kemudian keuntungannya akan dikembalikan pada rakyat Malaysia.

Namun, dalam praktiknya, organisasi ini dituduh telah menyedot dana negara ke rekening pribadi PM Najib dan orang-orang dekatnya.

Kini, Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya tengah menyelidiki dugaan penggelapan dan pencucian uang lintas batas terkait 1MDB.

Departemen Kehakiman AS mengatakan, setidaknya US$ 4,5 miliar telah dicuri dari 1MDB, dan dana sebesar US$ 1,7 miliar telah digunakan untuk membeli aset di Negeri Paman Sam -- hal ini berpotensi menjadi penyitaan aset terbesar yang pernah ada.

PM Najib sendiri telah membantah keterlibatannya dalam skandal tersebut, meski kritik terhadap dirinya meluas.

Skandal 1MDB inilah yang mendorong Mahathir untuk membentuk aliansi dengan Anwar Ibrahim. Keduanya sepakat jika oposisi menang, Mahathir akan menjadi Perdana Menteri sementara sampai Anwar memperoleh pengampunan atas tuduhan sodomi yang menimpanya.

Tudingan melakukan sodomi telah membuat Anwar didiskualifikasi dari kesempatan untuk ikut bertarung dalam pemilu atau memegang jabatan.

Selain 1MDB, meningkatnya biaya hidup dan keretakan di kalangan rakyat Malaysia yang multi-agama dan multi-ras juga telah merusak popularitas Najib.