AS Kembali Potong Dana Bantuan untuk Palestina Senilai US$ 10 Juta

Liputan6.com, Washington DC - Amerika Serikat kembali memangkas dana bantuan untuk Palestina terkait program-program yang mendukung resolusi dan mitigasi konflik dengan Israel senilai US$ 10 juta (Rp 148,8 miliar), kata seorang pejabat diplomatik Washington.

Keputusan terbaru itu menambah jumlah pemotongan dana bantuan AS untuk Palestina, yang hingga kini telah mencapai total US$ 500 juta --mencakup langkah Washington untuk menghentikan donasi bagi Badan PBB urusan Pengungsi Palestina atau UNRWA.

Sebagian dari total US$ 10 juta itu akan dialihkan untuk 'program sosial' bagi kelompok Yahudi dan Arab Israel, kata pejabat diplomatik AS, seperti dikutip dari media Irlandia RTE.ie, Senin (17/9/2018). Namun, tidak jelas ke mana sisa uang itu akan dialihkan.

Para pejabat diplomatik AS itu juga tidak dapat memastikan apakah pemotongan terbaru itu turut mencakup penghentian semua bantuan yang berkaitan dengan non-keamanan untuk Palestina.

"Seperti yang diumumkan pada bulan Agustus (2018), pemerintah (AS) mengalihkan lebih dari US$ 200 juta yang semula direncanakan untuk program di Tepi Barat dan Gaza," kata seorang pejabat kedutaan AS, mereferensi pemotongan pembiayaan AS untuk UNRWA.

"Pada saat yang sama, kami mengalihkan sebagian dari US$ 10 juta yang awalnya direncanakan bagi pengelolaan konflik dan mitigasi di Tepi Barat dan Gaza, untuk sekarang digunakan bagi pembiayaan peningkatan program di Israel," tambahnya mereferensikan kebijakan pemotongan terbaru.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan menghentikan bantuan kepada Palestina demi memaksa Ramallah agar bersedia bernegosiasi, ketika Gedung Putih mempersiapkan rencana perdamaian di Timur Tengah yang melibatkan Israel.

Bertepuk sebelah tangan, kepemimpinan Palestina justru semakin menjauh dari AS setelah Trump mengakui kota Yerusalem yang disengketakan sebagai ibukota Israel pada Desember 2017.

Mereka menuduh Trump bias dan terang-terangan mendukung Israel. Ramallah juga mengatakan bahwa Trump memeras Palestina untuk memaksa mereka menerima persyaratan Gedung Putih.

Saeb Erekat, kepala negosiator Palestina, mengatakan bahwa administrasi Trump memihak Israel pada isu-isu inti konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, mengubur semua peluang untuk perdamaian Timur Tengah.

"Saya pikir mereka tidak akan pernah memperkenalkan rencana," kata Erekat di Jericho, seperti dikutip dari The Guardian. "Mereka sudah menerapkan rencana mereka dengan mengubah kerangka acuan, meski seluruh dunia menolak ide-ide mereka."

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah AS telah mengumumkan memotong bantuan untuk Palestina bernilai lebih dari US$ 500 juta, termasuk membatalkan dukungan bagi UNRWA.

Kendati demikian, AS tetap mempertahankan bantuan terkait keamanan, setelah memberikan bantuan US$ 61 juta pada tahun 2018.

Kendati demikian, Erekat melanjutkn bahwa "tampaknya AS telah menerima posisi Israel pada isu-isu utama lain dari konflik, dan bukan hanya Yerusalem, termasuk nasib jutaan pengungsi Palestina dari perang yang terjadi pada 1948 dan permukiman Israel di tanah Palestina yang dianggap sebagai bagian dari negara masa depan mereka."

Simak video pilihan berikut:

Beberapa hari sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memerintahkan pemangkasan bantuan dana senilai US$ 25 juta untuk perawatan warga Palestina di rumah sakit di Yerusalem Timur.

Menurut laporan, dana itu akan dialihkan untuk kepentingan lain, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Sabtu, 8 September 2018, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin 10 September 2018.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pemangkasan bantuan yang paling baru itu adalah "bagian dari usaha Amerika untuk menghilangkan masalah Palestina" dan mengancam kehidupan ribuan warga Palestina dan ribuan pekerja rumah sakit.

Trump menyerukan peninjauan bantuan Amerika Serikat bagi Palestina pada awal tahun ini. Peninjauan tersebut guna menjamin dana itu akan digunakan untuk berbagai proyek yang menyangkut kepentingan nasional AS dan tidak merugikan pembayar pajak.