Memerintah Selama 70 Tahun, Ini 5 Fakta Tentang Partai Komunis China

Liputan6.com, Beijing - Tidak lengkap rasanya membicarakan HUT ke-70 Republik Rakyat China tanpa memberikan 'apresiasi' khusus pada partai yang selama tujuh dekade mengelola negara itu.

Sejak 1 Oktober 1949, China diperintah oleh satu partai --Partai Komunis Tiongkok.

Partai telah memimpin negara dari era Pemimpin Mao Zedong hingga menjadi kekuatan ekonomi seperti sekarang ini, di bawah kepemimpinan presiden seumur hidup Xi Jinping.

Saat Republik Rakyat Tiongkok merayakan hari jadinya yang ke-70, mari menilik kembali 5 fakta tentang bagaimana Partai Komunis China memerintah negara tersebut, seperti dikutip dari BBC, Selasa (1/10/2019).

Simak video pilihan berikut:

Partai Komunis Tiongkok memegang kendali penuh atas negara, dari pemerintah hingga polisi dan militer.

Dengan sekitar 90 juta anggota, partai diorganisasikan seperti skema piramida, dengan politbiro partai dan akhirnya Presiden Xi Jinping di puncak.

Meski China memiliki parlemen --Kongres Rakyat Nasional-- pengambilan keputusan akhir untuk sebuah kebijakan ada di tangan kepemimpinan partai.

Partai Komunis juga mencengkeram kuat media dan internet untuk membungkam perbedaan pendapat. Mereka mengelola 'departemen komunikasi, diseminasi informasi, publisitas dan propaganda', serta 'lembaga percetakan & penerbit pemerintah' dengan daya jangkau internasional (masing-masing merupakan lembaga setingkat kementerian) --Liputan6.com memahami saat peliputan di Beijing pada Februari 2019.

Partai juga memiliki kader yang mengakar, bahkan hingga ke tataran level adminsitrasi pemerintahan terkecil, seperti distrik/county.

Penanaman rasa cinta rakyat terhadap China juga disamakan dengan rasa cinta untuk partai. Sementara model pemerintahan yang lebih pluralistik dan demokratis dibendung, demi kohesi dan pertumbuhan nasional.

Semua itu, menjadikan Tiongkok secara efektif pemerintahan satu partai absolut.

Peran utama Partai Komunis diabadikan dalam konstitusi dan sementara ada beberapa partai kecil lainnya, mereka berkewajiban untuk mendukung Partai Komunis.

Di bawah pendiri Mao Zedong, Partai menegakkan sosialisme totaliter yang kaku.

Namun kegagalan ekonomi dari Great Leap Forward dan kelaparan, serta pembersihan Revolusi Kebudayaan menyebabkan jutaan kematian di seluruh negeri.

Setelah kematian Mao pada tahun 1976, negara itu perlahan-lahan muncul dari stagnasi, dengan reformasi Deng Xiaoping atas Partai Komunis China serta negara secara keseluruhan.

Mereka mulai menyibak 'Tirai Bambu' yang selama era Mao mengisolasi China.

Orientasi partai pada era reformasi Deng adalah mendukung kebijakan perekonomian yang terbuka --bahkan beberapa pengamat menilainya hampir menyerupai kapitalisme-- dengan daya jangkau global.

Presiden saat ini, Xi Jinping telah berkuasa sejak 2012 dan sejak saat itu mengawasi kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan super global. "Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat," kata sejumlah analis dalam menilai status China saat dewasa ini.

Sekitar 7 persen dari populasi adalah anggota partai --dengan syarat kesetiaan yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin menaiki tangga karier-- baik dalam politik, bisnis atau bahkan hiburan.

Itu bahkan berlaku untuk orang-orang seperti bos raksasa e-commerce Alibaba Jack Ma, perusahaan telekomunikasi pendiri Huawei Ren Zhengfei atau selebriti seperti aktris Fan Bingbing.

Jika mereka terlihat bertentangan dengan cita-cita partai, mereka harus secara terbuka meminta maaf untuk menyelamatkan diri dari penahanan dan penganiayaan rahasia, yang persis seperti yang terjadi dengan aktris Fan tahun lalu --menurut BBC.

Mulai dari tingkat lokal, organisasi partai memilih badan-badan yang lebih tinggi sampai ke kepemimpinan. Kongres Partai Nasional memilih komite pusat yang pada gilirannya memilih politbiro.

Pemilihan ini biasanya diputuskan dan disetujui terlebih dahulu dan kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan politbiro.

Di bagian paling atas adalah Presiden Xi. Pada 2017, partai membuka jalan baginya untuk menjadi presiden seumur hidup.

Partai juga memilih untuk mengabadikan nama dan ideologinya dalam konstitusi, mengangkatnya ke tingkat pendiri Mao Zedong.

Partai Komunis mengendalikan negara dari pemerintah hingga polisi hingga militer.

Di puncak, politbiro memastikan garis partai ditegakkan dan mengendalikan tiga badan penting lainnya:

• Dewan Negara
• Komisi Militer Pusat
• Kongres Rakyat Nasional atau parlemen.

Dewan Negara adalah pemerintah, yang dipimpin oleh perdana menteri --saat ini Perdana Menteri Li Keqiang-- berstatus junior di bawah presiden.

Perannya adalah implementasi kebijakan partai di seluruh negeri, misalnya mengelola rencana ekonomi nasional dan anggaran negara.

Hubungan antara militer dan partai berawal dari Perang Dunia II dan perang saudara berikutnya. Kedekatan ikatan dilembagakan oleh Komisi Militer Pusat, yang memimpin angkatan bersenjata Tiongkok.

Ia memiliki kendali atas persenjataan nuklir negara itu dan lebih dari 2 juta pasukannya, yang merupakan militer terbesar di dunia.

Partai Komunis tidak mentolerir perbedaan pendapat. Tidak ada partai oposisi sejati yang diizinkan dan kritik terhadap pemerintah berisiko terhadap penindakan.

Penindasan terhadap mereka yang berbicara menentang pihak berwenang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dan tindakan keras terhadap hak asasi manusia telah meningkat di bawah Presiden Xi Jinping

Tindakan keras itu juga tidak pandang bulu, termasuk anggota partai berpangkat tinggi. Bo Xilai, yang pernah menjadi ketua regional partai yang kuat, dinyatakan bersalah atas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 2013 dalam sebuah persidangan 'pura-pura' dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

China menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia dan membenarkan tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat, dengan mengatakan bahwa mengangkat jutaan orang dari kemiskinan lebih utama daripada hak kebebasan individu.

Media dan internet - termasuk media sosial - dikontrol dengan ketat; Penyensoran internet "Great Firewall" China mengontrol akses ke banyak situs web berita Barat, serta Google, Facebook, YouTube dan Twitter.

Digitalisasi kehidupan sehari-hari memungkinkan partai untuk menerapkan teknologi pengawasan canggih yang berpuncak pada rencana sistem kredit sosial.

Kontrol media yang hampir total ini telah membantu Partai mempengaruhi opini publik dan menegakkan kontrol mereka atas negara dan masyarakat.