Pemerintah RI Terus Fasilitasi Pemulangan ABK WNI Terdampak Corona COVID-19

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan terus mendukung fasilitasi pemulangan ABK WNI yang terdampak akibat Virus Corona COVID-19.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 10 Apr 2020, 07:00 WIB
Diterbitkan 10 Apr 2020, 07:00 WIB
20151117-Kapal pesiar-afp
Ilustrasi Kapal Pesiar. (AFP PHOTO/TIZIANA FABI)

Liputan6.com, Jakarta - Perjalanan sejumlah kapal pesiar di banyak negara kini ikut terdampak akibat penyebaran Virus Corona COVID-19. Hal ini kemudian membuat para pekerjanya yaitu ABK terpaksa harus dipulangkan ke negaranya masing-masing.

Demikian dengan Indonesia, kepulangan para ABK WNI pun terus difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI. 

Hingga saat ini tercatat 17.769 ABK WNI yang bekerja pada 122 kapal pesiar yang karena penyebaran pandemik COVID-19 berpotensi dihentikan operasinya. 

Namun dari angka tersebut, tidak seluruhnya akan kembali karena beberapa dari mereka masih ada yang harus melanjutkan kerjanya sebagai ABK minimum yang diperlukan oleh kapal tersebut. 

Menurut laporan Kemlu hingga 9 April, ada sejumlah 5.986 ABK WNI yang telah kembali ke Indonesia. Jumlah ini termasuk mereka yang berasal dari kapal Diamond Princess dan World Dream.

"Untuk ABK Indonesia, kita terus fasilitasi, tiap hari kita komunikasi dengan perwakilan kita baik di AS, Australia, Eropa, dan hari ini di Malaysia karena ada 2 kapal lagi yang ada ABK wni, untuk memastikan kita melakukan perlindungan yg maksimal," papar Menlu Retno dalam briefing virtual yang diadakan bersama media pada Kamis, 9 April 2020.

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Memastikan Protokol Kesehatan Dijalankan dengan Baik

Kapal Pesiar
Ilustrasi Kapal Pesiar (iStockphoto)

Dalam proses pemulangannya, Menlu Retno terus memastikan bahwa mereka telah melalui prosedur kesehatan dan protokol yang telah ditetapkan. 

"Ada 2 hal yang kita selalu tekankan pada saat bicara dengan principal companies dari kapal-kapal tersebut. Kita ingin pastikan semua ABK WNI yang akan kembali juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan berlaku," tambah Menlu Retno. 

"Komunikasi dengan principal companies meminta agar hak-hak ABK WNI juga dapat dipenuhi," katanya lagi.

Sebagian besar dari ABK WNI berasal dari Bali, sehingga sebagian besar port of entry ABK akan berada di Bali.

Terkait hal ini, pihak Kemlu juga terus berkoordinasi dengan Gubernur Bali mengenai proses pemulangan para ABK WNI. 

Bersama dengan Menko PMK, Menlu Retno juga ingin memastikan bahwa protokol kesehatan terus diperkuat dan dijalankan dengan disiplin, termasuk pentingnya penguatan SDM serta alat pemeriksaan di port of entry di Bali. 

"Di satu sisi kita harus melindungi WNI di luar negeri, tapi kita juga memiliki kewajiban melindungi WNI yang ada di Indonesia," ungkapnya.

Ditambah lagi, bagi mereka yang tidak berdomisili di Bali juga akan terus didampingi terkait kepulangan mereka ke domisili asal baik melalui jalur darat ataupun laut.  

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya