Joe Biden Menang Pilpres AS di Georgia, Perkuat Keunggulan Atas Donald Trump

Liputan6.com, Georgia - Presiden terpilih AS Joe Biden telah memenangkan negara bagian Georgia, menurut proyeksi BBC. Hasil itu menjadikannya kandidat presiden dari Partai Demokrat pertama yang memenangkan negara bagian itu sejak 1992.

Kemenangan tersebut memperkuat kemenangan Biden, memberinya total 306 suara electoral votes, sistem yang digunakan AS untuk memilih presidennya, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (14/11/2020).

Sementara itu, petahana Presiden Donald Trump diproyeksikan untuk memenangkan North Carolina, mencapai 232 suara electoral votes.

Trump, yang menolak untuk menyerah, untuk pertama kalinya menyinggung kemungkinan pemerintahan baru pada Januari 2021 mendatang.

Tampak tenang, presiden berhenti untuk kebobolan dan tidak menyebut nama Biden dalam penampilan resmi pertamanya sejak pemilihan selama pengarahan gugus tugas virus corona.

"Pemerintahan ini tidak akan melakukan lockdown," kata Trump di White House Rose Garden, karena negara itu menghadapi wabah virus yang semakin meningkat. "Mudah-mudahan ... apa pun yang terjadi di masa depan --siapa yang tahu pemerintahan mana yang akan dibentuk. Kurasa waktu akan menjawabnya."

Presiden tidak menerima pertanyaan dari wartawan. Tekanan meningkat pada Trump, seorang anggota Partai Republik, untuk mengakui kemenangan Biden dan membantu mempersiapkan transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Georgia dan North Carolina adalah negara 'kepingan' terakhir dalam perebutan Gedung Putih. Suara elektoral Joe Biden sama dengan penghitungan yang dicapai Trump dalam kemenangannya atas Hillary Clinton pada 2016. Pada saat itu, Trump menyebutnya sebagai kemenangan "telak".

Penghitungan ulang manual akan dilakukan di Georgia karena selisih tipis antara kedua kandidat, tetapi tim Biden mengatakan mereka tidak berharap hal itu akan mengubah hasil di sana, yakni; kemenangan untuk sang mantan wakil presiden AS pada era presiden Barack Obama itu.

Presiden Trump telah meluncurkan berbagai gugatan hukum di negara-negara bagian utama dan melontarkan tuduhan yang tidak berdasar tentang kecurangan pemilu yang meluas. Kendati demikian, timnya baru-baru ini menarik gugatan di Arizona pada Jumat 13 November setelah menjadi jelas bahwa keunggulan Joe Biden tidak dapat disangkal.

Simak video pilihan berikut:

Kemenangan Biden belum diumumkan secara resmi oleh lembaga berwenang, dan tim transisinya belum diberi akses ke lembaga federal dan pendanaan yang diperlukan untuk memastikan transisi kekuasaan yang mulus.

Penolakan administrasi Trump atas akses ke briefing keamanan rahasia dapat memengaruhi kemampuan Biden untuk memerintah, kata juru bicara Biden Jen Psaki.

"Anda membutuhkan informasi real-time untuk menghadapi krisis saat ini," katanya, menyoroti dampak pandemi virus corona. "Sangat penting bahwa tim kami dan pakar kami memiliki akses itu".

Sebelumnya, sekelompok lebih dari 150 mantan pejabat keamanan nasional memperingatkan bahwa penundaan transisi menimbulkan "risiko serius bagi keamanan nasional".

Dalam sebuah surat, mereka mendesak Administrasi Layanan Umum - badan pemerintah yang bertugas memulai proses transisi - untuk secara resmi mengakui Biden dan pasangannya Kamala Harris sehingga mereka dapat mengakses "masalah keamanan nasional yang mendesak".

Sementara itu, sejumlah kecil namun semakin banyak dari Partai Republik juga mendukung seruan agar Presiden terpilih Biden diberi pengarahan intelijen harian.

Senator Lindsey Graham, sekutu utama Trump, termasuk di antara mereka yang mengatakan Biden harus mulai menerima memo rahasia presiden, seperti biasa dengan presiden yang akan datang.

Namun, Trump terus membantah hasil pemilu dengan serangkaian tweet pada hari Jumat, tanpa memberikan bukti atas klaim penipuannya. Dia menyarankan dia mungkin bergabung dengan pendukungnya pada rapat umum yang direncanakan di Washington pada hari Sabtu.

Pesannya datang beberapa jam setelah pejabat pemilihan mengatakan pemungutan suara adalah yang "paling aman dalam sejarah Amerika" , sanggahan paling langsung dari otoritas federal dan negara bagian atas klaim presiden.

Juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany juga mengatakan kepada Fox News: "Presiden Trump yakin dia akan menjadi Presiden Trump, memiliki masa jabatan kedua".