Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Jepang Berencana Vaksinasi COVID-19 Februari 2021, PM Yoshihide Suga Disuntik Pertama

Jepang berharap akan mulai memberikan vaksin COVID-19 kepada orang-orang prioritas pada Februari 2021, dengan PM Yoshihide Suga yang menerima suntikan pertama.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 04 Jan 2021, 16:03 WIB

Diterbitkan 04 Jan 2021, 15:56 WIB

PM Jepang Yoshihide Suga dan istrinya, Mariko Suga, berkunjung ke Vietnam dan Indonesia. Dok: Twitter PM's Office of Japan @JPN_PMO

Liputan6.com, Tokyo- Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengumumkan bahwa vaksinasi COVID-19 di negaranya diharapkan bisa dimulai pada akhir bulan Februari 2021.

PM Suga juga menyatakan dalam konferensi pers pergantian tahun bahwa ia akan menjadi orang pertama yang akan menerima vaksin COVID-19.

"Pada tahap awal, kami ingin memulai vaksinasi terhadap tenaga medis, lansia dan mereka yang bekerja di fasilitas perawatan lansia," kata PM Suga, seperti dikuti dari AFP, Senin (4/1/2021).

"Saya juga akan memimpin dalam mendapatkan vaksinasi," tambahnya.

Menurut PM Suga, langkah itu merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kepercayaan di mana keragu-raguan atas vaksin relatif kuat di Jepang.

Sementara itu, dalam konferensi pers pada Senin 4 Januari waktu setempat, PM Suga mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengumumkan status darurat di Ibu Kota Tokyo karena gelombang ketiga penyebaran COVID-19 yang kian memburuk.

Pada Sabtu kemarin (2 Januari), Gubernur Tokyo Yuriko Koike, bersama dengan gubernur dari tiga daerah Jepang lainnya, meminta pemerintah pusat untuk segera memberlakukan keadaan darurat di wilayah mereka.

Namun, pemerintah belum dapat membuat keputusan dikarenakan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi.

Tetapi PM Suga tentunya menyadari bahwa diperlukan langkah lebih kuat untuk meredam penyebaran Virus Corona COVID-19.

"Pemerintah pusat akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan keadaan darurat," jelasnya.

Ditambahkannya juga bahwa pemerintah Jepang akan memprioritaskan langkah-langkah untuk mengurangi risiko infeksi dari makanan dan minuman.

Saksikan Video Berikut Ini:

Undang-undang Kebijakan Jam Operasional Bisnis

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga melambaikan tangan saat berjalan setibanya di Istana Kepresidenan, di Hanoi, Vietnam, Senin (19/10/2020). Yoshihide Suga melakukan kunjungan resmi ke Vietnam hingga 20 Oktober 2020. (AP Photo/Minh Hoang, Pool)

Selain itu, PM Suga juga mendesak orang-orang untuk menghindari acara yang tidak penting, dan mengatakan pemerintah akan mengeluarkan undang-undang untuk menghukum bisnis yang mengabaikan aturan jam operasional, serta memberikan insentif kepada mereka yang mematuhi kebijakan tersebut.

Namun, di sisi lain, PM Suga menyatakan bahwa pemerintah masih berkomitmen untuk mengadakan Olimpiade Tokyo yang tertunda akibat pandemi COVID-19.

Disebutkannya, Olimpiade akan menjadi "bukti bahwa manusia bisa mengatasi virus".

PM Suga, yang menjabat pada September 2020, menghadapi tekanan atas tanggapan pemerintahannya terhadap penanganan pandemi COVID-19.

Data Johns Hopkins University per 4 Januari 2020 menunjukkan bahwa 246.614 orang dinyatakan positif terkena Virus Corona COVID-19 di Jepang, dan 198.330 di antaranya tercatat telah pulih.