Menlu Retno Sebut Israel sebagai Penjajah dalam Sidang Umum PBB

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan bahwa Israel merupakan penjajah. Pernyataan itu dibuat Menlu Retno dalam kunjungannya ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB terkait isu Palestina. 

"Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, yaitu antara Israel sebagai penjajah dan bangsa Palestina yang diduduki dan terus menerus ditindas," ujar Menlu Retno.

"Penjajahan dalam konflik Israel-Palestina adalah isu utama. Jadi sekali lagi isu utamanya adalah mengenai penjajahan."

Menlu juga meminta agar PBB menghadirkan tim internasional di wilayah konflik seperti Yerusalem agar memastikan keamanan masyarakat serta tempat suci dari tiga agama. 

Selain itu, Menlu Retno memastikan bahwa Indonesia akan terus hadir demi membela keadilan untuk Palestina. 

"Saya menyampaikan bahwa kehadiran saya ke dalam markas besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina. Demi menyelamatkan nyawa mereka yagn tidak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak. Bagi Indonesia, keamanan jiwa manusia selalu menjadi prioritas utama," ujar Menlu Retno.

Dalam upaya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan tiga langkah konkret kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

"Pertama, menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah bertambahnya korban jiwa," kata Menlu Retno Marsudi, dalam pertemuan Majelis Umum PBB ke-67 di New York, Amerika Serikat pada Kamis (20/5/2021), yang disiarkan secara langsung dalam laman UN Web TV. 

"Di saat yang sama, Majelis Umum PBB juga harus menuntut adanya gencatan senjata dengan segera, yang bertahan lama, dan dihormati secara penuh," tutur Menlu Retno. 

Ia juga menyerukan, bahwa segala cara harus dilakukan, untuk segera meredakan situasi, seiring dengan dukungan terhadap upaya maksimal yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Menlu Retno pun menyatakan bahwa masyarakat internasional juga harus dapat mencegah terulangnya kejahatan ini di masa depan.

Dalam hal ini, yaitu "Majelis Umum PBB harus menyerukan didirikannya keberadaan internasional di Al-Quds," jelas Menlu Retno.

"Untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram, Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama," lanjutnya. 

Sementara dalam langkah kedua, yaitu memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil.

"Tanggung jawab utama kita adalah untuk menyelamatkan nyawa. Setiap menit yang kita lewatkan disini untuk berbicara, pada saat yang sama dapat berarti hilangnya nyawa rakyat Palestina," jelasnya.