WHO Minta Warga Indonesia di Rumah Saja Selama Beberapa Minggu

Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan WHO di Indonesia meminta agar warga tidak keluar rumah dalam beberapa pekan ke depan. Kebijakan ini dinilai WHO penting dalam melawan penyebaran varian Delta. 

Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang PPKM Darurat. Kantor-kantor diminta WFH, jam batas berdagang dibatasi, dan akses transportasi juga dibatasi.

"Hari ini dengan adanya penyebaran meluas dari varian delta, penting bagi orang-orang yang divaksin dan belum divaksin untuk mengikuti protokol kesehatan," ujar Dr N. Paranietharan melalui YouTube Sekretariat Presiden saat menyambut vaksin AstraZeneca, Selasa malam (13/7/2021).

"Lebih penting lagi untuk tetap di rumah sebisa mungkin. Jika kita tetap di rumah dan membatasi pergerakan kita pada beberapa pekan ke depan, kita akan benar-benar bisa mengatasi situasi saat ini," ujarnya.

Dr. Paranie lantas membandingkan situasi di rumah saja dengan kondisinya yang tidak bisa ke bandara untuk menyambut vaksin AstraZeneca. Sebelumnya, Dr. Paranie ikut menyambut vaksin dari COVAX.

"Dengan rendah hati, saya meminta semua orang untuk tetap di rumah sebisa mungkin. Mari selamatkan semua orang," ucapnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada kemungkinan memperpanjang pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang mencapai 4-6 minggu. Perpanjangan PPKM darurat ini bisa dilakukan jika kondisi kasus Covid-19 belum stabil.

Namun, kata dia, pemerintah terlebih dahulu melihat efektivitas pemberlakuan PPKM darurat di lapangan. 

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi kebijakan di lapangan," katanya dalam jumpa pers di youtube sekretariat presiden, Selasa (13/7).

Jika kondisi belum cukup stabil, kata dia tidak menutup kemungkinan bakal memperpanjang PPKM darurat. Hal ini demi keselamatan masyarakat.

"Jika kondisi belum cukup terkendali maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas," ungkapnya.

Wiku menjelaskan, pemerintah terus melakukan evaluasi berdasarkan kebijakan perkembangan data epidemiologis yang ada terkait penambahan kasus selama PPKM darurat ini. Termasuk meluas cakupan PPKM darurat diluar wilayah pulau Jawa dan Bali sesuai instruksi Mendagri nomor 20 Tahun 2021.

"Diharapkan kebijakan dapat secara signifikan memperbaiki kasus Covid 19 nasional secara signifikan," pungkasnya.