Taliban Akan Konsultasi dengan Ulama Soal Hak Perempuan

Liputan6.com, Kabul - Pemerintah Emirat Islam Afghanistan yang dikuasai Taliban melaksanakan konsultasi dengan ulama demi membahas hak perempuan. Jubir Taliban berkata ada beberapa isu yang perlu keberagaman berpikir.

Menurut laporan Tolo News, Senin (13/12/2021), isu-isu yang dibahas juga termasuk yang kontroversial.

"Kita perlu menyesuaikan isu-isu pemerintahan dengan nilai-nilai Islami, dan maka dari itu Ulama Islam akan membagikan pandangan-pandangan mereka pada isu-isu kontroversial, termasuk hak perempuan dengan pemerintahan, jadi kita bisa menjalankan urusan pemeirntahan berdasarkan keputusan mereka," ujar jubir Emirat Islam, Zabiullah Mujahid.

Nasib hak perempuan di pemerintahan Taliban adalah salah satu isu yang membuat hubungan Taliban bermasalah dengan negara-negara barat.

Aktivis sipil optimistis bahwa dialog yang terjadi akan memberikan hasil positif. Namun, mereka menekankan agar para cendekiawan perempuan turut dilibatkan.

"Jika keputusan pertemuan itu tidak sesuai kepentingan rakyat, terutama perempuan, maka itu tidak hanya akan gagal menyelesaikan masalah, tetapi akan mengintensifkan krisisnya," ujar aktivis hak perempuan, Armaghan Malikzada.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya dilaporkan, pemerintah Indonesia berencana melakukan reaktivitas KBRI Kabul setelah sebelumnya dipindahkan ke Islamabad, Pakistan usai pemerintah Afghanistan berhasil digulingkan oleh Taliban.

"Tujuannya kita ingin melakukan construtive engagement, tapi sekali lagi itu bukan berarti kita akan mengakui Taliban, tidak," ujar Abdul Kadir Jailani usai melakukan pertemuan dengan awak media di Jakarta, Senin (6/12).

"Saat ini masih banyak negara yang mempertahankan kedutaannya di sana untuk beberapa alasan."

Bagaimana Posisi Indonesia pada Afghanistan?

Abdul Kadir Jailani menyebut pemerintah Indonesia ingin melakukan constructive engagement dengan new government.

"Kita belum mengakui. Kami sambil melihat beberapa petinggi Afghanistan telah menyampaikan beberapa komitmen. Pertama, pemerintahan eksklusif, terus menghargai hak perempuan dan anak termasuk terorisme."

"Tapi kita ketahui sepertinya hal ini masih belum, we need more."

Pada kesempatan tersebut, Abdul Kadir Jailani mengharapkan perbaikan dan meminta Afghanistan selalu fokus pada isu wanita.

"Itu yang akan menjadi fokus utama ibu Menlu. Kita ajak berbagai negara untuk terlibat dalam peranan wanita dan ulama."