Militer Myanmar Perpanjang Status Aturan Darurat hingga 2023

Liputan6.com, Yangon - Rezim militer Myanmar telah memperpanjang aturan daruratnya hingga 2023 karena negara itu masih terbelah oleh pertempuran internal setelah kudeta tahun lalu.

Dilansir BBC, Senin (1/8/2022), junta merebut kekuasaan tahun lalu setelah menggulingkan pemerintahan Aung Sung Suu Kyi yang dipilih secara demokratis. Militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan umum yang "bebas dan adil" di masa depan.

Tetapi pada hari Senin dikatakan perlu lebih banyak waktu untuk menstabilkan negara. Aturan darurat memberinya lebih banyak kekuatan untuk menahan orang.

Banyak orang di Myanmar skeptis militer akan mengadakan pemilihan multi-partai atau mentransfer kekuasaan negara kepada pemerintah terpilih.

Rezim Jenderal Min Aung Hlaing pertama kali memperpanjang aturan darurat Agustus lalu dan, di bawah kekuasaan yang diberikan oleh perintah tersebut, ia juga mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri. 

Dalam sambutannya yang dilaporkan oleh media pemerintah, dia juga mengatakan bahwa sistem pemilihan negara harus direformasi dengan menggabungkan sistem pos masa lalu pertama, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi menang secara meyakinkan dalam pemilihan 2020, dengan perwakilan proporsional.

Pengaruh "partai-partai kuat" telah menenggelamkan suara-suara politik lainnya, katanya.Tentara - yang dikenal sebagai Tatmadaw - melancarkan kudeta setelah menuduh ada kecurangan pemilih besar-besaran dalam pemilihan 2020, di mana NLD mendapat lebih dari 83% suara. Pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu sebagian besar bebas dan adil. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tentara menangkap Suu Kyi dan beberapa menteri dari partainya. Suu Kyi dipindahkan ke sel isolasi pada bulan Juni.Jutaan orang turun ke jalan dalam protes damai yang menyerukan militer untuk melepaskan kekuasaan. 

Militer membalas dengan tembakan langsung, meriam air, dan peluru karet. Satu kelompok hak asasi, Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), mengatakan pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 2.100 orang. 

Militer juga dituduh menahan ribuan lawan politik dan masyarakat sipil.

Pekan lalu, junta mengeksekusi empat aktivis demokrasi dalam eksekusi pertama negara itu dalam beberapa dekade. Mereka termasuk juru kampanye demokrasi terkemuka Ko Jimmy dan mantan anggota parlemen dan artis hip-hop Phyo Zeya Thaw.

Pemerintah militer secara luas ditentang di luar ibu kota Naypyidaw, dan ada front gerilya aktif yang dikenal sebagai Angkatan Pertahanan Rakyat (PDF). 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Jenderal Min Aung Hlaing juga mengundang para pemimpin tentara pemberontak etnis Myanmar - yang telah berperang satu sama lain dan pemerintah selama beberapa dekade - untuk pembicaraan putaran kedua.

Beberapa kelompok pemberontak mengambil bagian dalam putaran pertama pembicaraan pada bulan Mei tetapi kelompok lain yang berjuang bersama PDF tidak hadir.

Otoritas militer Myanmar dilaporkan telah mengeksekusi empat aktivis demokrasi, dilansir dari laporan resmi media pemerintah Myanmar.

Ini adalah eksekusi mati pertama di Myanmar sejak tahun 1980-an. Di antara keempat orang yang dituduh melakukan aksi teror adalah aktivis demokrasi Kyaw Min Yu dan mantan anggota parlemen NLD Phyo Zeya Thaw.   

 "Para aktivis tersebut dituduh memimpin aksi teror brutal dan tidak manusiawi," tulis surat kabar Global New Light of Myanmar.

Selengkapnya di sini...