Eks Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Tiba di Thailand, Putuskan Cari Suaka?

Liputan6.com, Bangkok - Mantan presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa terbang dengan jet pribadi dari Singapura ke Thailand pada hari Kamis 11 Agustus 2022, menurut seorang pejabat tinggi polisi yang mengetahui langsung pergerakannya.

Sumber itu, seperti dikutip dari CNN, Jumat (12/8/2022), mengatakan jet Gotabaya Rajapaksa mendarat di Bandara Don Mueang Bangkok dan masa tinggalnya di Thailand akan diperlakukan secara rahasia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan dalam sebuah posting media sosial Rabu 10 Agustus bahwa Thailand telah menerima permintaan dari Rajapaksa untuk memasuki negara itu.

Sangrat mengatakan bahwa sebagai pemegang paspor diplomatik Sri Lanka, Rajapaksa dapat memasuki Thailand tanpa visa hingga 90 hari, menekankan masa tinggal pemimpin yang digulingkan itu bersifat sementara dan dia tidak mencari suaka politik.

Rajapaksa awalnya melarikan diri dari Sri Lanka ke Maladewa pada Juli lalu di tengah protes massal anti-pemerintah, sebelum terbang ke Singapura di mana ia mengajukan pengunduran dirinya via email dan mengirimkan surat aslinya ke parlemen.

Kemarahan telah tumbuh di Sri Lanka selama berbulan-bulan setelah cadangan devisa negara itu anjlok ke rekor terendah, dengan dolar habis untuk membayar impor penting termasuk makanan, obat-obatan dan bahan bakar.

Keluarnya mantan pemimpin Sri Lanka dengan tergesa-gesa bulan lalu adalah momen bersejarah bagi negara berpenduduk 22 juta jiwa itu, yang telah dikuasai Rajapaksa dengan tangan besi selama dua dekade terakhir, sebelum kehilangan kepercayaan warganya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menurut laporan AFP, mantan presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa pada hari Kamis tiba di Bangkok setelah visanya habis berada sebulan di Singapura --di mana ia berlindung dari pengunjuk rasa di kampung halamannya.

Pemimpin yang digulingkan itu mendarat dengan jet pribadi di Bandara Internasional Don Mueang sekitar pukul 08.00 malam waktu setempat (12.00 GMT), kata seorang pejabat senior Thailand.

Dia meninggalkan bagian VIP bandara sekitar 40 menit kemudian bersama istrinya dan masuk ke sedan hitam, media lokal melaporkan.

Warga Sri Lanka yang tiba di Singapura biasanya menerima visa 30 hari, tetapi pihak berwenang mengatakan mereka awalnya hanya memberi Rajapaksa dua minggu dan kemudian memperpanjang visa dua minggu lagi.

"Otoritas Imigrasi & Pos Pemeriksaan (ICA) mengonfirmasi bahwa Tuan Gotabaya Rajapaksa meninggalkan Singapura pada 11 Agustus," kata kantor imigrasi Singapura dalam menjawab pertanyaan AFP.

Kementerian luar negeri Thailand, serta sebuah sumber di Kolombo, mengatakan pada hari Rabu bahwa dia sedang mencari tempat perlindungan baru di Thailand.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Mengutip AP, Rajapaksa bukanlah anggota keluarga pertama yang menjadi presiden Sri Lanka. Saudara laki-lakinya Mahinda Rajapaksa terpilih untuk menduduki jabatan puncak pada tahun 2005 dan mencapai status hampir legendaris pada tahun 2009 ketika dia menyatakan kemenangan dalam perang saudara selama 26 tahun melawan pemberontak Macan Pembebasan Tamil Eelam.

Gotabaya Rajapaksa menjabat sebagai menteri pertahanan pada saat itu, dan saudara-saudaranya itu dituduh oleh kelompok hak asasi manusia melakukan kejahatan perang -- tuduhan yang dibantah oleh keluarga tersebut.

Baru-baru ini, banyak orang Sri Lanka menuduh Rajapaksa salah menangani ekonomi negara.

Pada hari-hari setelah pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa, anggota parlemen memilih mantan perdana menteri Ranil Wickremesinghe sebagai presiden, tetapi kemarahan tetap ada karena banyak pengunjuk rasa melihatnya terikat erat dengan rezim mantan pemimpin itu.

Wickremesinghe tampaknya menjauhkan diri dari Rajapaksa, mengatakan kepada CNN bulan lalu bahwa pemerintah sebelumnya "menutup fakta" tentang krisis keuangannya yang melumpuhkan.

Sebuah kelompok hak asasi manusia internasional bulan lalu secara resmi meminta Singapura untuk mendakwa Rajapaksa atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang saudara selama beberapa dekade di negaranya yang berakhir pada 2009.

International Truth and Justice Project yang berbasis di Afrika Selatan mengatakan telah mendesak Singapura untuk menerapkan yurisdiksi universal, untuk menangkap mantan presiden karena pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

Gotabaya Rajapaksa memimpin kementerian pertahanan Sri Lanka sementara saudaranya Mahinda menjadi presiden ketika konflik brutal separatis Tamil di negara itu berakhir berdarah.

Kamar Jaksa Agung Singapura mengkonfirmasi telah menerima pengaduan dari kelompok hak asasi manusia tanpa memberikan rincian.

"Visa Singapura-nya habis pada Kamis 11 Agustus," kata seorang rekan dekat Rajapaksa kepada AFP di Kolombo, Rabu.

"Dia telah mengajukan perpanjangan, tetapi belum datang pada Rabu pagi."

'Tidak ada suaka politik'

Sumber itu mengatakan Rajapaksa merencanakan kunjungan singkat di Thailand dan akan kembali ke Singapura.

Kementerian luar negeri Thailand mengkonfirmasi telah menerima permintaan dari Kolombo agar pemimpin terguling berusia 73 tahun itu berkunjung dan jaminan bahwa dia tidak akan mencari suaka politik.

"Pihak Thailand menerima permintaan mantan presiden untuk masuk ke Thailand dari pemerintah Sri Lanka saat ini," kata juru bicara kementerian Tanee Sangrat dalam sebuah pernyataan.

"Kunjungannya itu bersifat sementara dengan tujuan perjalanan selanjutnya. Tidak ada suaka politik yang dicari."

Orang kepercayaan Rajapaksa itu mengatakan kepada AFP bahwa mantan pemimpin itu ingin pulang karena protes terhadap pemerintahannya telah mereda, tetapi penggantinya Ranil Wickremesinghe telah menasihatinya agar tidak kembali lebih awal.

Para pejabat Singapura mengatakan dia melakukan kunjungan pribadi ke negara kota itu dan menteri luar negeri menekankan bahwa dia tidak diberi hak istimewa apa pun.

"Secara umum, pemerintah Singapura tidak memberikan hak istimewa, kekebalan, dan keramahan kepada mantan kepala negara atau kepala pemerintahan," kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam jawaban tertulis atas pertanyaan di parlemen pekan lalu.

"Akibatnya, mantan presiden Gotabaya Rajapaksa tidak diberikan hak istimewa, kekebalan, atau keramahan apa pun."