Sekjen PBB Tagih Janji Negara Kaya Untuk Sumbang Dana Iklim

Liputan6.com, New York - Sekjen PBB pada Senin (3/10) meminta negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka menyumbangkan 100 miliar dolar setahun guna mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang. Seruan itu disampaikan menjelang konferensi iklim di Mesir pada November.

“Dana untuk adaptasi dan ketahanan harus mewakili sedikitnya separuh dari semua dana iklim," kata Antonio Guterres kepada wartawan, seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu (9/10/2022).

Para menteri, pakar iklim dan perwakilan masyarakat madani bertemu pekan ini di ibu kota Kongo, Kinshasa, untuk menyiapkan agenda pertemuan November yang dijuluki COP27. Konferensi itu akan diadakan di resor Sharm el-Sheikh pada 6-18 November.

PBB mengatakan negara-negara G20 menyebabkan 80% emisi global, tapi mereka lamban dalam menyalurkan janji bantuan sebesar 100 miliar dolar setahun.

“Berbagai janji dan kebijakan saat ini menyulitkan upaya kita untuk membatasi naiknya suhu global hingga 2 derajat Celcius, apalagi 1.5 derajat," katanya mengenai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Iklim Paris.

PBB memperingatkan kegagalan mencapai tujuan itu dapat menyebabkan bencana iklim.

Guterres mengatakan setiap pemerintahan, bisnis, investor dan institusi harus menjalankan rencana aksi iklim yang konkret.

Sidang tahunan PBB pada Selasa 20 September 2022 dibuka. Agenda ini akan berlangsung selama seminggu ke depan dan dihadiri oleh para presiden, perdana menteri dan pejabat lainnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau para pemimpin dunia agar bersatu dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah dunia yang "penuh dengan gejolak."

"Kita berada di lautan ganas; musim dingin yang dipenuhi ketidakpuasan global sudah di depan mata," ungkapnya dalam pidato pembukaan sidang tahunan Majelis Umum PBB seperti dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (21/9/2022). 

"Krisis biaya hidup sedang berkecamuk. Kepercayaan runtuh. Ketimpangan meledak," sambung Guterres.

"Dan planet kita sedang terbakar," ia memperingatkan.

"Kita membutuhkan harapan… dan lebih dari itu, kita perlu bertindak."

Ia menyerukan agar seluruh pihak segera meredakan krisis pangan global. Elemen penting upaya tersebut adalah menyelesaikan masalah yang disebutnya “kegentingan pasar pupuk global.”

Semenjak Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu, Rusia memberlakukan kuota ekspor pupuk. Rusia adalah salah satu eksportir pupuk utama dunia dan kelangkaan yang disebabkan olehnya telah menyebabkan lonjakan harga di pasar internasional, membuat beberapa petani kecil kesulitan membelinya, sehingga berpotensi mengurangi hasil panen mereka secara signifikan.

"Tanpa tindakan saat ini, kelangkaan pupuk dunia akan dengan cepat berubah menjadi kelangkaan pangan dunia," tandas Guterres.

Ia menyerukan agar "semua hambatan yang tersisa" dalam ekspor pupuk Rusia dan bahan-bahannya, termasuk amonia, dapat segera diangkat.

"Produk-produk ini tidak dikenai sanksi – dan kita membuat kemajuan dalam menghilangkan dampak tidak langsungnya," ia menekankan.

Meskipun tidak ada sanksi Barat terhadap ekspor pangan dan pupuk Rusia, Moskow mengklaim sebaliknya.

Kesepakatan yang ditandatangani di Istanbul 22 Juli lalu membantu menyalurkan jutaan ton biji-bijian Ukraina ke pasar internasional dan membatu membangun kepercayaan para distributor, perusahaan asuransi dan pembeli biji-bijian dan pupuk Rusia sehingga mereka akan melanjutkan ekspor pada tingkat pra-invasi.

Dua layar besar di ruang sidang Majelis Umum PBB menunjukkan foto Brave Commander, salah satu kapal yang mengangkut biji-bijian Ukraina ke wilayah Tanduk Afrika. Ia mengatakan kapal itu menjadi simbol diplomasi multilateral yang dilakukan.

"Sementara itu, pertunjukan kekuatan militer dan ancaman terhadap keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir semakin menambah ketidakstabilan dunia," tambahnya, merujuk pada PLTN Zaporizhzhia di Ukraina, demikian juga retorika dan tindakan Korea Utara, serta pertanyaan tentang program nuklir Iran.

Guterres menyebut serangkaian krisis, baik yang baru maupun yang sudah mengakar, dari Ethiopia dan Sahel hingga Haiti, Suriah dan Myanmar yang menurutnya harus diselesaikan.

Di Afghanistan, ia menyebut hak asasi manusia “diinjak-injak,” khususnya bagi perempuan dan anak perempuan, yang hak asasinya hilang di bawah kendali Taliban.

Ia memperingatkan perpecahan yang berbahaya antara negara-negara Barat dan negara-negara Selatan (Global South), serta ketegangan geopolitik yang membelah negara maju dan negara berkembang.

Guterres mendesak agar pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian menjadi prioritas.

"Dalam semua yang kita lakukan, kita harus mengakui bahwa HAM adalah jalan untuk menyelesaikan ketegangan, mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian abadi," ia mengingatkan para pemimpin dunia.

Semua konflik ini mengarah pada jumlah bantuan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan, permohonan bantuan PBB mengalami defisit sebesar $32 miliar.

Di tengah lautan berita buruk itu, Guterres juga menemukan “secercah harapan.”

“Di Yaman, gencatan senjata nasional rapuh, namun masih bertahan,” ungkapnya. “Di Kolombia, proses perdamaian sedang mengakar.”

Generasi muda dunia juga menjadi sumber harapan, ujarnya, seiring upaya mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.