RI-Korea Selatan Targetkan Jet Tempur KF-21 Boramae Terjual 596 Unit

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dan Korea Selatan menargetkan penjualan KF-21 Boramae dalam program joint development KFX/IFX mencapai 596 unit, untuk target maksimum.

Minimum market diprediksi akan menyerap KFX/IFX mencapai 160 unit. Angka ini terjual jika berada di dalam pasar yang besar.

Negara-negara yang menjadi prioritas utama dalam pemaparan Pengamat Militer dan Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto meliputi; India, Mesir, Turki, Israel, Arab Saudi, Singapura, Finlandia hingga Swedia.

"Cukup besar, ketertarikan dari negara-negara ini untuk membeli produk Indonesia dan Korea Selatan," kata Eris Herryanto pada ada workshop ketiga Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, Selasa (11/10/2022).

Sementara itu, Direktur Umum Senior Program KFX di DAPA (Purn) Jung Kwang-sun menyebut bahwa ia yakin Indonesia dan Korea Selatan bisa menembus pasar tersebut.

Lantaran ada kebutuhan mengganti jet tempur generasi sebelumnya.

Ada sejumlah manfaat yang disampaikan Eris Herryanto jika Indonesia membuat pesawat tempur sendiri, terutama dalam program joint develompent KFX/IFX.

"Seperti desain pesawat yang dapat memenuhi operational requirement TNI AU. Kemudian kebebasan menentukan konfigurasi sehingga menjamin kemampuan pengembangan teknologi pesawat tempur yang berkelanjutan," kata Eris Herryanto.

"Selanjutnya jika membuat kita mempunyai kemampuan teknolohi pesawat tempur untuk menjaga tetap up to date dan dapat dimanfaatkan untuk industri pertahanan lain dan non pertahanan. Ada pula mengurangi ketergantungan pada luar negeri, menimbulkan efek deterrent yang berkelanjutan."

Yang terpenting disampaikan Eris Herryanto bahwa dengan membuat pesawat tempur sendiri bisa menekan biaya operasional dengan konsep perawatan yang sesuai dan mampu membuka peluang ekspor.

Program ambisius kedua negara ini memang tak main-main. Dana yang dikucurkan mencapai Rp 24,8 Triliun.

Pengamat Militer dan Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto mengatakan, Sejauh ini, total pendanaan telah disiapkan untuk program pesawat tempur KFX/IFX dari tahun 2011 hingga 2026 yang angkanya mencapai Rp 24,8 Triliun.

"Pendanaan ini terdiri dari; Share Fasa TD senilai Rp 0,1 T, Share Fasa EMS senilai Rp 20 T, Technology Readiness senilai Rp 0,7 T, Operasional dan Infrastruktur senilai Rp 4 T," kata Eris Herryanto.

"Jika nantinya program ini berjalan sukses, kedua negara melihat peluang market. Lewat kajian empat institusi, ada target pasarnya," kata Eris Herryanto.

Eris Herryanto juga menyampaikan laporan bahwa secara internal total kedua negara akan membeli 168 yang terdiri dari Korea Selatan sebanyak 120 unit dan Indonesia 48 unit.

Sementara itu, Direktur Umum Senior Program KFX di DAPA (Purn) Jung Kwang-sun menilai bahwa Indonesia adalah negara hebat yang mampu mewujudkan hal tersebut.

Ia menyebut bahwa Indonesia punya daya saing kelas dunia dalam dunia pengembangan pesawat tempur. Ia pun juga menyinggung, lewat program joint development ini, RI bisa mendapatkan pengetahuan soal pengembangan pesawat tempur.

Kerja sama pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terbentuk dalam program pembuatan pesawat tempur bersama yang bernama KFX/IFX, kerja sama ini bersifat Joint Development.

Sekarang berganti nama menjadi KF 21 Boramae. Pesawat tempur yang disepakati ini adalah generasi 4,5. Dimana generasi ini semi-stealth atau low observable juga smart avionics dengan sensor fusion.

Selain itu, kemampuan lainnya beyond and within visual range weapon system, highly maneuverable dan interoperabillity concept.

Dalam tujuan untuk bisa bekerja sama ini yaitu, menyiapkan penguasaan kemampuan teknologi kunci pesawat tempur generasi 4,5.

"Kita mampu membuat pesawat angkut ringan. Sehingga kerja sama dengan Korsel, bisa mampu meningkatkan kemampuan membuat pesawat tempur," kata Eris.

Tahun ini, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation kembali menyelenggarakan Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2, setelah sukses di tahun sebelumnya.

Program ini merupakan wadah bagi jurnalis profesional di Indonesia untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan Indonesia-Korea yang masih kurang terjamah karena keterbatasan akses informasi.

Pada pembukaan dan workshop pertama Founder and Chairman of FPCI, Dino Patti Djalal menyampaikan sambutannya secara virtual.

Dino Patti Djalal menyambut ke-15 jurnalis terpilih dalam program tahun ini.

"Program ini terselenggara atas kerja sama FPCI bersama Korea Foundation. Tujuan utama program ini adalah membangun kemitraan strategis antara Indonesia-Korea lewat level people to people," kata Dino Patti Djalal, Jumat (26/8/2022).

"Indonesia dan Korea punya potensi luar biasa dan hubungan dekat. Ini jadi kesempatan luar biasa bagi jurnalis Indonesia tahu lebih dalam soal Korea. Ini akan jadi program yang menyenangkan. Nantinya para jurnalis akan mengunjungi Korea, dan peserta tahun sebelumnya telah mengunjungi Korea Selatan."

"Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada jurnalis yang terpilih," ujar Dino Patti Djalal.

Turut membuka Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2, hadir pula Director of Korea Foundation Jakarta Office, Choi Hyunsoo.

"Korea Foundation Jakarta Office selalu mempromosikan pertukaraan kerja sama antara Korea dan Indonesia. Sejak 1963, hubungan Indonesia dan Korea Selatan selalu tumbuh dari berbagai bidang," kata Choi Hyunsoo.

"Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea dibentuk bagi mempererat hubungan kedua negara. Melalui sejumlah workshop dan menulis artikel dari paparan narasumber. Saya berharap ini menciptakan pemahaman bagi warga kedua ngeara."

Pada tahun 2022, program ini memilih 15 jurnalis terpilih untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas.

Jurnalis akan mengikuti serangkaian workshop di Jakarta di mana mereka akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam diskusi mendalam dengan para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi Indonesia dan Korea Selatan.