Kementerian PPN/Bappenas Undang Investor Dukung Ekonomi Hijau di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada tahun 2024.

Proses pembangunan ibu kota negara terus berjalan sembari menyiapkan dan menjalankan hal-hal yang telah direncanakan.

Termasuk upaya pengenalan IKN lebih lanjut dan mengundang investor dalam dan luar negeri datang untuk turut membangun master plan tersebut.

Salah satu hal yang turut menjadi fokus dalam perwujudan IKN adalah membangun sebuah kota yang ramah lingkungan dan mengadopsi circular economy untuk ibu kota baru.

Amalia Adininggar Widyasanti Deputi Bidang Ekonomi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyiapkan aturan khusus soal penerapan kota hijau.

Termasuk upaya membangun kota dengan sistem circular economy hingga manajemen sampah yang baik dan benar.

"Kami sedang menyiapkan peraturan khusus untuk itu," Amalia Adininggar Widyasanti pada ada workshop keempat Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, Selasa (8/11/2022).

"Jadi ibu kota baru akan diperlakukan secara khusus dan kami siapkan regulasi untuk itu," tambahnya.

Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, agar apa yang ada dalam masterplan persiapan pembangunan baru dapat diimplementasikan karena ini adalah hal baru untuk Indonesia "dan kita sangat membutuhkan regulasi baru."

"Undang-undangnya sudah ada dan selanjutnya kita sedang menyiapkan peraturan pemerintah untuk insentif khusus dan skema insentif untuk investasi yang dapat mendukung implementasi ekonomi hijau dan menarik lebih banyak investor dalam dan luar negeri untuk datang," ujar Amalia.

"Dan juga menciptakan iklim investasi baru yang kondusif untuk membangun ibu kota seperti yang ingin kita miliki, maka kami bersiap untuk itu,"

"Kerangka peraturan yang berbeda sekarang sedang dipersiapkan untuk itu. Jadi satu berhasil dan kemudian bisa diterapkan ke daerah lain di Indonesia," tambahnya.

Di sisi lain, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang disiplin dalam pengelolaan sampah. Lewat Extended Producer Responsibility (EPR) system, permasalahan ini bisa mereka tangani.

Menurut Prof. Yong-Chul Jang, Director of Daejeon Green Environment Center sekaligus guru besar di Chungnam National University, hal ini terjadi lantaran ada tanggung jawab dan peran penting yang dimainkan oleh Korea Selatan.

"Ada tanggung jawab dan peran yang sangat spesifik dari setiap pemangku kepentingan konsumen untuk memastikan bahwa mereka perlu memisahkan semua daur ulang," kata Prof. Yong-Chul Jang pada ada workshop keempat Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, Selasa (8/11/2022).

"Ada penegakan yang sangat kuat untuk pemisahan sampah di ruang lingkup sosial. Misalnya Anda memiliki botol plastik hingga wadah plastik dan Anda harus memilahnya serta memisahkannya lalu meletakkannya di sekitar area pemisahan sosial yang dapat didaur ulang," kata Prof. Yong-Chul Jang.

Hal ini juga sukses dilakukan lantaran pemangku kebijakan menerapkan hukum tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan yang telah dibuat.

"Jika tidak, mereka mendapatkan hukuman dari pemerintah daerah dan harus membayar maksimal sekitar seribu dolar," kata Prof. Yong-Chul Jang.

"Jadi ada denda yang sangat besar, yang harus mereka bayar jika mereka tidak mengikuti peraturan."

Selain penerapan EPR System yang baik, Prof. Yong-Chul Jang menyebut masyarakat di Korea Selatan memiliki kesadaran yang sangat tinggi soal lingkungannya.

"Pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya membuat pedoman yang baik bagi konsumen dan rumah tangga."

"Ada juga cara umum yang dilakukan secara aktif. Ada cara gerakan LSM dan komunitas lokal, komunitas swasta dan lainnya. Jadi ada sistem yang sangat baik ini harus membutuhkan keterlibatan publik dan penegakan pemerintah daerah."

Tahun ini, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation kembali menyelenggarakan Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2, setelah sukses di tahun sebelumnya.

Program ini merupakan wadah bagi jurnalis profesional di Indonesia untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan Indonesia-Korea yang masih kurang terjamah karena keterbatasan akses informasi.

Pada pembukaan dan workshop pertama Founder and Chairman of FPCI, Dino Patti Djalal menyampaikan sambutannya secara virtual.

Dino Patti Djalal menyambut ke-15 jurnalis terpilih dalam program tahun ini.

"Program ini terselenggara atas kerja sama FPCI bersama Korea Foundation. Tujuan utama program ini adalah membangun kemitraan strategis antara Indonesia-Korea lewat level people to people," kata Dino Patti Djalal, Jumat (26/8/2022).

"Indonesia dan Korea punya potensi luar biasa dan hubungan dekat. Ini jadi kesempatan luar biasa bagi jurnalis Indonesia tahu lebih dalam soal Korea. Ini akan jadi program yang menyenangkan. Nantinya para jurnalis akan mengunjungi Korea, dan peserta tahun sebelumnya telah mengunjungi Korea Selatan."

"Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada jurnalis yang terpilih," ujar Dino Patti Djalal.

Turut membuka Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2, hadir pula Director of Korea Foundation Jakarta Office, Choi Hyunsoo.

"Korea Foundation Jakarta Office selalu mempromosikan pertukaran kerja sama antara Korea dan Indonesia. Sejak 1963, hubungan Indonesia dan Korea Selatan selalu tumbuh dari berbagai bidang," kata Choi Hyunsoo.

"Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea dibentuk bagi mempererat hubungan kedua negara. Melalui sejumlah workshop dan menulis artikel dari paparan narasumber. Saya berharap ini menciptakan pemahaman bagi warga kedua ngeara."

Pada tahun 2022, program ini memilih 15 jurnalis terpilih untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas.

Jurnalis akan mengikuti serangkaian workshop di Jakarta di mana mereka akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam diskusi mendalam dengan para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi Indonesia dan Korea Selatan.