Badan Bantuan Asing AS Setujui Hibah Pembangunan Monumental untuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Direksi Millennium Challenge Corporation (MCC) secara bulat menyetujui usulan hibah Indonesia Compact senilai US$698 juta hari ini yang mencakup US$649 juta dari Amerika Serikat dan kontribusi sebesar US$49 juta dari Pemerintah Indonesia.

Usulan hibah Indonesia Compact dirancang untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia, mengembangkan infrastruktur berkualitas tinggi dan sadar iklim di lima provinsi sekaligus membuka akses keuangan bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Hibah ini akan memanfaatkan sumber daya milik Indonesia dan fokus pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan negara terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan lebih banyak peluang bagi bisnis untuk mengakses modal pasar,” ujar Chief Executive Officer MCC, Alice Albright, demikian disebutkan dalam rilis dari Kedubes AS, Minggu (11/12/2022).

“Ini akan sangat berdampak terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang menghasilkan sekitar 60 persen PDB negara dan mempekerjakan hampir semua tenaga kerja sektor swasta negara.”

Usulan hibah yang merupakan salah satu hibah bilateral terbesar dalam sejarah MCC ini diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai provinsi prioritas dengan populasi gabungan mencapai lebih dari 23 juta orang Indonesia, termasuk lebih dari 48.000 UMKM.

“Meningkatkan akses keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama yang dimiliki perempuan, akan memungkinkan seluruh segmen populasi untuk memulai, membangun, dan menumbuhkan generasi usaha baru, menarik lebih banyak investor sektor swasta sambil menciptakan peluang perdagangan regional,” tambah Albright.

Selain penerapan reformasi kebijakan dan kelembagaan, usulan program hibah ini akan mencakup tiga proyek terpisah yang masing-masing bertujuan untuk menjawab kendala ekonomi berbeda yang diidentifikasi melalui analisis bersama, dan selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia sendiri:

“Proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik Lanjutan” (Advancing Transport and Logistics Accessibility Services Project/ATLAS) senilai US$350 juta yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan transportasi di provinsi sasaran dengan mempersiapkan, menyusun, mengadakan, dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah.

“Proyek Pengembangan Pasar Keuangan” (Financial Market Development Project/FMDP) senilai US$95 juta, yang akan mengatasi akar penyebab pasar pembiayaan proyek dan pasar modal yang belum berkembang dengan membangun kapasitas dan memobilisasi keuangan hijau dan mekanisme keuangan campuran lainnya.

“Proyek Keuangan Akses ke Pembiayaan untuk Usaha Milik Perempuan / Mikro, Kecil, dan Menengah” (Access to Finance for Women-owned / Micro, Small, and Medium Enterprises Finance Project/W/MSME) senilai US$136 juta yang bertujuan untuk meningkatkan pinjaman dari penyedia layanan keuangan formal kepada usaha-usaha ini di provinsi sasaran dengan mengumpulkan dan menganalisis data kinerja keuangan dan teknis UMKM, serta memberikan bantuan teknis, pelatihan literasi digital dan keuangan, dan dukungan pengembangan bisnis berbasis permintaan lainnya.

MCC sebelumnya bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam program ambang batas senilai USUS$55 juta untuk memperkuat sejumlah lembaga antikorupsi penting dan menargetkan imunisasi anak.

Selain itu, pada 2013, MCC berinvestasi dalam program hibah senilai USUS$474 juta untuk memodernisasi prosedur pengadaan pemerintah, meningkatkan kesehatan dan gizi, memperluas energi berkelanjutan, dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam. Setelah hibah baru diimplementasikan, total investasi MCC di Indonesia akan menjadi sekitar USUS$1,2 miliar.

Millennium Challenge Corporation adalah badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi.

Dibentuk pada 2004, MCC memberikan hibah dan bantuan dengan jangka waktu terbatas kepada negara-negara yang memenuhi standar ketat untuk tata kelola pemerintahan yang baik, memerangi korupsi, dan menghormati hak-hak demokrasi.