Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Wakil PM Inggris Oliver Dowden Akan Temui Menko Luhut dan dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di Indonesia

Wakil PM Inggris Oliver Dowden akan bahas ketahanan ekonomi bersama Menko Luhut.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 24 Jun 2023, 13:07 WIB

Diterbitkan 24 Jun 2023, 13:07 WIB

Wakil Perdana Menteri Inggris Oliver Dowden. Dok: Twitter @OliverDowden

Liputan6.com, Jakarta - Setelah kedatangan Kaisar Jepang Naruhito dan Menteri Luar Negeri Tanzania Stergomena Tax, Indonesia akan kembali kedatangan pejabat penting dari negara sahabat, yakni Wakil Perdana Menteri Inggris Oliver Dowden akan berkunjung.

Dowden akan datang pada 25-26 Juni 2023. Kerja sama di bidang mineral dan keamanan siber menjadi topik-topik utama kunjungannya.

Rencananya, Dowden akan bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

“Seiring dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, Inggris sebagai Mitra Dialog ASEAN yang baru, akan mendukung Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas dan terbuka. Isu-isu seperti akses ke mineral penting, perdagangan bebas dan keamanan dunia maya mempengaruhi kemakmuran kita di dunia yang saling terhubung ini," ujar Wakil PM Inggris Oliver Dowden dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Jumat (23/6).

Dowden juga berharap bisa menindaklanjuti Dialog Keamanan Siber Inggris - Indonesia yang berlangsung di London pada Maret 2023, yakni dengan tanda tangan MoU tentang Kerjasama Keamanan Siber Inggris-Indonesia.

Inggris juga punya program untuk meluncurkan program pembangunan kapasitas siber yang didanai Inggris untuk Indonesia.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Matthew Downing berharap kunjungan ini akan memperkuat kerja sama siber antara kedua negara.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan regulasi keamanan siber untuk sektor perbankan; mengamankan sektor telemedicine yang vital; dan memberikan keamanan informasi melalui latihan dan pelatihan. Saya harap kunjungan ini akan semakin memperkuat proyek kami di bidang keamanan siber," ujar Downing.

Bawaslu Perkuat Keamanan Data dan Informasi dari Serangan Siber Jelang Pemilu

Ilustrasi Gedung Bawaslu (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkomitmen untuk menjaga keamanan data dan informasi yang dikelolanya jelang Pemilu 2024. Bawaslu juga harus menjamin data dan informasi dari ancaman kerusakan, kehilangan dan penyalahgunaan.

"Jajaran Divisi Data dan Informasi baik itu Komisioner maupun sekretariat diharapkan perkuat Keamanan Siber, Jaga Data agar Bawaslu dapat memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat," ujar Puadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi(Datin) Bawaslu, Kamis (1/6/2023).

Puadi menegaskan, fungsi dan tugas Datin sangat penting dalam memberikan dukungan terutama dalam aspek penggunaan teknologi dan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu. Untuk itu optimalisasi peran dan kinerja Divisi Datin tentu akan menjadi kata kunci atas capaian dan kinerja Bawaslu.

Sementara itu, Pimpinan Rumah Demokrasi, Ramdansyah mengatakan, Lembaga Pengawas Pemilu diharapkan dapat memiliki akses untuk mengawasi sistem informasi yang dimiliki KPU.

Berkas forensik digital dibutuhkan untuk pembuktian adanya pidana Pemilu yang dikarenakan manipulasi data dan informasi dalam sistem informasi yang dikelola KPU.

"Jika ini berhasil didapatkan, maka amanah asas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien dan transparansi dapat diimplementasikan" ujar Ramdansyah.

Perlu Perlindungan Data yang Berkualitas

Kantor Bawaslu Banyuwangi (Istimewa)

Ramdansyah berharap, Command Centre yang sedang diinisiasi Bawaslu RI saat ini dapat mewujudkan sejumlah asas penyelenggaraan pemilu yang terbuka, profesional, efektif dan efisien.

Dia berharap sistem informasi tersebut mampu mencegah upaya peretasan dan memiliki kualitas dalam perlindungan data-data yang dimiliki Bawaslu.

"Masyarakat dan lembaga membutuhkan teknologi informasi dan sebaliknya teknologi informasi membutuhkan masyarakat. Tapi teknologinya bukan malah merugikan masyarakat," ujarnya

Ramdansyah turut menyoroti kampanye digital Caleg yang sudah dimulai di ranah digital. Bawaslu diharapkan memiliki perangkat berbasis digital untuk melakukan pengawasan digital para caleg.

"Sudah banyak Caleg menggunakan platform media sosial untuk berkampanye. Perlu pengawasan dari Bawaslu agar tidak ada kampanye hitam dan yang memecah belah," ujarnya.