PM Benjamin Netanyahu: Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA Sepenuhnya Disusupi oleh Hamas

Liputan6.com, Jenewa - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Rabu 31 Januari 2024 bahwa badan PBB untuk pengungsi Palestina telah "disusupi sepenuhnya" oleh Hamas, setelah beberapa negara menangguhkan pendanaan atas klaim Israel bahwa 12 staf United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) ikut serta dalam serangan tanggal 7 Oktober.

"UNRWA sepenuhnya disusupi oleh Hamas," kata PM Netanyahu pada pertemuan duta besar PBB di Yerusalem seperti dikutip dari AFP, Kamis (1/2/2024).

Selain itu, PM Netanyahu menambahkan bahwa "kita perlu meminta badan-badan PBB lain dan lembaga bantuan lain menggantikan UNRWA".

Komentar Benjamin Netanyahu muncul ketika UNRWA mengatakan "sangat penting" untuk melakukan penyelidikan independen terhadap tuduhan Israel bahwa 12 pegawainya terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Menyusul tuduhan tersebut, negara-negara donor penting – di antaranya Inggris, Jerman, Jepang dan Amerika Serikat – telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka kepada UNRWA.

“UNRWA telah melayani Hamas, di sekolah-sekolahnya, dan banyak hal lainnya, kata Netanyahu pada pertemuan tersebut, yang rekaman videonya dirilis oleh kantor pers pemerintah.

"Saya mengatakan ini dengan sangat menyesal karena kami berharap akan ada badan yang obyektif dan konstruktif untuk memberikan bantuan. Kami membutuhkan badan seperti itu saat ini di Gaza, namun UNRWA bukanlah badan tersebut."

Sebelumnya, sebuah dokumen intelijen Israel yang mendorong beberapa negara untuk menghentikan dana ke badan bantuan PBB untuk Palestina memuat tuduhan bahwa beberapa staf terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang Gaza.

Dokumen setebal enam halaman itu, yang dilihat oleh Reuters, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (30/1/2024), menuduh bahwa sekitar 190 pegawai UNRWA, termasuk guru, pernah bertugas sebagai militan Hamas atau Palestinian Islamic Jihad/PIJ (Jihad Islam). Dokumen tersebut memiliki nama dan gambar untuk 11 di antaranya.

PBB belum secara resmi menerima salinan dokumen tersebut, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada hari Senin (29/1).

Palestina menuduh Israel memalsukan informasi untuk mencemarkan nama baik UNRWA, dan mengatakan bahwa Israel telah memecat beberapa staf dan sedang menyelidiki tuduhan tersebut.

Dokumen tersebut mengatakan salah satu dari 11 orang tersebut adalah seorang konselor sekolah yang membantu putranya menculik seorang wanita selama infiltrasi Hamas di mana Israel mengatakan 1.200 orang terbunuh dan 253 orang diculik.

Seorang lainnya, seorang pekerja sosial UNRWA, dituduh terlibat secara tidak spesifik dalam memindahkan jenazah tentara Israel yang terbunuh ke Gaza dan mengoordinasikan pergerakan truk pikap yang digunakan oleh para perampok dan memasok senjata.

Orang Palestina ketiga dalam dokumen tersebut dituduh mengambil bagian dalam kekerasan di Desa Beeri di perbatasan Israel, di mana sepersepuluh penduduknya terbunuh. Orang keempat dituduh berpartisipasi dalam serangan di Reim, sebuah pangkalan militer yang dikuasai dan pesta seks yang menewaskan lebih dari 360 orang.

Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan Ketua UNRWA Philippe Lazzarini harus mundur. "Pegawai UNRWA ikut serta dalam pembantaian pada 7 Oktober," katanya.

Lazzarini harus mengambil kesimpulan dan mengundurkan diri.

Sementara Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menghentikan bantuan pendanaan bagi Badan Kemanusiaan PBB untuk Palestina UNRWA, setelah tuduhan Israel menyebut adanya keterlibatan staf UNRWA dalam serangan terhadap Palestina pada 7 Oktober 2023.

"Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada UNRWA sebelum tuduhan itu dibuktikan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat, Selasa (30/1/2024).

Ia menyebut bahwa setiap tuduhan seharusnya dibuktikan terlebih dulu.

"Karena itu, investigasi yang menyeluruh, kredibel dan transparan harus dilakukan," kata dia.

"Sekjen PBB telah menginstruksikan Office of Internal Oversight Service (OIOS) untuk melakukan investigasi. Kita tunggu hasilnya," lanjutnya.

Keputusan menghentikan pendanaan, sebut Iqbal, akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, yang saat ini sudah sulit.

Dilansir VOA Indonesia, Rabu (31/1), sedikitnya 10 negara – termasuk Amerika, Inggris, Austria, Finlandia dan Jepang – mengumumkan akan menarik atau menangguhkan sementara pendanaan untuk UNRWA setelah muncul tuduhan bahwa beberapa staf badan itu terlibat dalam serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu.

Tudingan itu disampaikan oleh Duta Besar Israel Untuk PBB Gilad Erdan Jumat lalu (26/1) saat berpidato untuk memperingati International Holocaust Remembrance Day atau Hari Peringatan Holocaust Internasional, yang bertepatan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional atas gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel.

"Betapa simbolisnya pada hari ini terungkap bahwa beberapa staf UNRWA diduga ikut serta dalam pembantaian di Israel? PBB tidak hanya dipersenjatai untuk mendelegitimasi keberadaan kami, namun juga untuk memusnahkan kami secara fisik," ujar Erdan.

Adapun enyetopan bantuan ini merupakan masalah besar bagi lembaga tersebut, yang mana lebih dari separuh dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza bergantung pada bantuan harian mereka, dan lembaga ini telah mengalami kesulitan akibat perang Israel terhadap Hamas di daerah kantong tersebut.

UNRWA mengatakan pada hari Senin (29/1) bahwa pihaknya tidak akan dapat melanjutkan operasi di Gaza dan seluruh wilayah tersebut setelah akhir Februari jika pendanaan tidak dilanjutkan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dijadwalkan bertemu dengan donor utama UNRWA di New York pada hari Selasa (30/1), kata Dujarric.

Sebelumnya, Guterres berbicara pada hari Senin (29/1) dengan para pemimpin Yordania dan Mesir dan juga bertemu dengan kepala penyelidikan internal PBB untuk memastikan bahwa penyelidikan atas tuduhan Israel “akan dilakukan secepat dan seefisien mungkin," kata Dujarric.

Washington akan sangat memperhatikan langkah-langkah yang diambil UNRWA dalam menanggapi tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada konferensi pers, menggambarkan tuduhan tersebut sebagai "sangat kredibel" dan "sangat, sangat meresahkan."