China Naikkan Anggaran Pertahanan 2024 Jadi Rp3.645 Triliun, Sebut Reunifikasi dengan Taiwan Keniscayaan Sejarah

Liputan6.com, Beijing - China meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 7,2 persen menjadi 1,67 triliun yuan atau sekitar Rp3.645 triliun pada tahun 2024. Demikian menurut laporan anggaran yang dirilis oleh Kementerian Keuangan China pada Selasa (5/3/2024), sebagai bagian dari pertemuan tahunan parlemen negara itu di Beijing.

Pengumuman anggaran pertahanan China tahun ini terjadi ketika beberapa jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), termasuk menteri pertahanan sebelumnya, Li Shangfu, kehilangan posisi mereka di tengah penyelidikan anti-korupsi yang dilakukan Presiden Xi Jinping tahun lalu.

Ekspansi anggaran pertahanan China pada tahun 2024 mengikuti peningkatan sebesar 7,2 persen pada tahun lalu, lonjakan sebesar 7,1 persen pada tahun 2022, peningkatan sebesar 6,8 persen pada tahun 2021, kenaikan sebesar 6,6 persen pada tahun 2020, dan pertumbuhan sebesar 7,5 persen pada tahun 2019. Demikian seperti dilansir CNBC, Rabu (6/3).

Anggaran pertahanan resmi China berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat (AS) di dunia, meskipun beberapa perkiraan tidak resmi menunjukkan bahwa skala pengeluaran militer Beijing mungkin lebih besar daripada yang diklaim secara resmi.

China mempertahankan klaimnya atas Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan Presiden Xi Jinping menganggap reunifikasi sebagai keniscayaan sejarah. Dalam laporan kerja pemerintah yang juga dirilis pada Selasa, China berjanji untuk dengan tegas menentang kegiatan separatis yang bertujuan "memerdekakan Taiwan" dan campur tangan eksternal.

Mulai dari bentrokan perbatasan darat dengan India beberapa tahun lalu hingga konfrontasi di Laut China Selatan dengan negara-negara Asia Tenggara baru-baru ini, ketegangan meningkat antara China dan negara-negara tetangganya.

Pada Selasa, Filipina menuduh penjaga pantai China melakukan "manuver berbahaya" yang menyebabkan tabrakan antara kapal China dan salah satu kapalnya, yang dalam perjalanan ke Second Thomas Shoal di Laut China Selatan.

Ini bukan pertama kalinya kapal China bentrok dengan kapal Filipina dalam misi pengiriman pasokan ke pasukan Filipina yang ditempatkan di kapal perang tua yang dikandaskan Manila lebih dari satu dekade lalu.

Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional – sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.

China juga tersinggung dengan latihan dan patroli gabungan yang dilakukan AS dan kekuatan angkatan laut Barat lainnya dengan berbagai negara Asia di perairan internasional yang diklaim Beijing sebagai miliknya.