Sesuai Janji, PM Haiti Ariel Henry Mundur

PBB dalam laporannya menggambarkan situasi di Haiti sebagai bencana besar.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 26 Apr 2024, 08:03 WIB
Diterbitkan 26 Apr 2024, 08:03 WIB
Ariel Henry
Ariel Henry mengundurkan diri sebagai perdana menteri Haiti. (Dok. AP)

Liputan6.com, Port-au-Prince - Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mengundurkan diri pada hari Kamis (25/4/2024) ketika dewan baru dilantik untuk memimpin negara yang dilanda kekerasan geng-geng kriminal bersenjata mematikan.

Pecahnya kekerasan baru-baru ini memaksa para pejabat untuk memindahkan upacara dari Istana Nasional ke kantor perdana menteri. Demikian seperti dilansir BBC, Jumat (26/4).

Geng-geng kriminal bersenjata sekarang menguasai sebagian besar Port-au-Prince. Mereka memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan memperluas kendali atas sebagian besar wilayah di negara tersebut, yang pada dasarnya sudah tidak mempunyai hukum lagi.

Henry sebelumnya memang setuju mengundurkan diri setelah geng-geng kriminal bersenjata menghalangi kepulangannya ke negara tersebut dari Kenya, tempat dia menandatangani perjanjian untuk mengimpor pasukan keamanan multinasional dalam upaya memulihkan hukum dan ketertiban. Pengunduran dirinya secara resmi dituangkan dalam surat yang ditandatangani di Los Angeles, tertanggal 24 April.

Sembilan anggota dewan transisi kini telah dilantik, tujuh di antaranya memiliki hak suara. Menteri Keuangan Henry, Michel Patrick Boisvert, akan menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Boisvert mengatakan negaranya berada di "persimpangan jalan" dalam mencari solusi untuk mengatasi krisis politik, yang merugikan populasi, properti, dan infrastruktur.

Dewan tersebut akan berusaha memulihkan ketertiban dan pemerintahan demokratis di Haiti, dengan didukung oleh negara-negara Karibia lainnya dan Amerika Serikat (AS).

Mereka akan menetapkan agenda kabinet baru, membentuk dewan keamanan nasional, dan menunjuk komisi pemilihan untuk membuka jalan bagi pemungutan suara.

Mandatnya yang tidak dapat diperbarui akan berakhir pada 7 Februari 2026, ketika presiden baru diperkirakan akan dilantik.


Tuntutan Pimpinan Geng Kriminal Bersenjata

Warga melarikan diri dari kekerasan geng kriminal bersenjata di ibu kota Haiti.
Warga melarikan diri dari kekerasan geng kriminal bersenjata di ibu kota Haiti. (Dok. Richard Pierrin/ AFP)

Gedung Putih menyambut baik pengambilan sumpah dewan dan menyebutnya sebagai "langkah penting menuju pemilu yang bebas dan adil".

Upacara pada Kamis sendiri diwarnai dengan kekerasan geng yang melanda negara itu. Geng-geng kriminal bersenjata yang sebelumnya menyerang istana berjanji akan menggagalkan upacara tersebut. Pada hari Rabu, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan di jalan-jalan terdekat.

Salah satu pemimpin geng terkuat di Haiti, Jimmy Cherizier, mengeluarkan ancaman dalam video media sosial, "Entah Anda terpilih atau tidak, pesan ini untuk Anda: Bersiaplah."

Cherizier, yang juga dikenal sebagai Barbecue, adalah tokoh paling menonjol dalam aliansi geng yang dikenal sebagai Viv Ansanm (Live Together), yang menguasai sekitar 80 persen Port-au-Prince.

Bulan lalu, dia mengatakan akan mempertimbangkan untuk meletakkan senjata jika kelompok bersenjata diizinkan mengambil bagian dalam perundingan untuk membentuk pemerintahan baru.

Dia mengklaim dia "tidak bangga" dengan meningkatnya kekerasan di Haiti dan memperingatkan bahwa krisis ini dapat berlanjut jika kelompok seperti dia – yang menentang "politikus korup" – tidak menjadi bagian dari pemerintahan di masa depan.


Bencana Besar

Protes Haiti
Para demonstran menyatakan tekad mereka untuk terus melawan geng-geng yang telah bersumpah untuk menyerang daerah tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan lingkungan mereka di tangan para penjahat yang menyebarkan teror sepanjang waktu. (AP Photo/Odelyn Joseph)

Situasi di Haiti digambarkan sebagai "bencana besar" oleh PBB dalam laporan yang diterbitkan bulan lalu. Disebutkan bahwa lebih dari 1.500 orang telah terbunuh dan 800 lainnya terluka dalam tiga bulan pertama tahun 2024.

Laporan tersebut merinci praktik mengerikan yang dilakukan geng-geng kriminal bersenjata tersebut, yang dituduh menggunakan kekerasan ekstrem dan pelecehan seksual sebagai sarana hukuman dan kontrol.

Kelompok-kelompok bantuan telah melaporkan kesulitan untuk mendistribusikan makanan dan air ke ibu kota. Mereka memperingatkan bahwa jutaan orang tidak dapat memperoleh makanan – dan beberapa di antaranya berada di ambang kelaparan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya