WHO: Butuh Rp163 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza yang Hancur Akibat Konflik Israel-Hamas

Liputan6.com, Gaza - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan biaya pemulihan sistem kesehatan Gaza yang hancur akibat konflik (perang Israel vs Hamas) akan mencapai setidaknya USD10 miliar atau sekitar Rp163 triliun, dalam lima hingga tujuh tahun ke depan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan WHO untuk wilayah Palestina, Rik Peeperkorn, pada Kamis (16/1/2025).

Menurut Peeperkorn, estimasi awal biaya rekonstruksi sektor kesehatan saja mencapai lebih dari US$3 miliar atau sekitar Rp49 triliun untuk 1,5 tahun pertama.

"Di Gaza, kerusakannya begitu masif. Saya belum pernah melihat kehancuran sebesar ini di tempat lain sepanjang hidup saya," ungkapnya, seperti dikutip dari laman CNA, Sabtu (18/1). 

WHO juga melaporkan bahwa kurang dari separuh rumah sakit di Gaza saat ini yang berfungsi. Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebagai kabar yang sangat menggembirakan, tetapi dengan rasa duka mendalam bagi mereka yang telah menjadi korban konflik.

"Kami menyambut kabar ini dengan lega, tetapi juga dengan kehati-hatian. Kami pernah menghadapi harapan palsu sebelumnya. Jika kedua belah pihak berkomitmen pada gencatan senjata, hal itu harus dimulai segera," ujar Tedros.

Tedros menekankan bahwa perdamaian adalah langkah terbaik untuk penyembuhan, tidak hanya bagi Gaza, tetapi juga untuk Israel.

"Obat terbaik adalah perdamaian. Mari kita mulai penyembuhan ini demi kepentingan bersama," tambahnya.

WHO menyatakan kesiapannya untuk memperluas dukungan kemanusiaan di wilayah tersebut. Namun, Peeperkorn menegaskan bahwa hambatan keamanan dan politik dalam pengiriman bantuan harus segera diatasi.

"Kami membutuhkan akses cepat, bebas hambatan, dan aman untuk mempercepat aliran bantuan ke seluruh Gaza," tegasnya.

Gencatan senjata yang diumumkan para mediator diharapkan menjadi titik awal bagi rekonstruksi Gaza, namun tantangan besar dalam mengatasi kerusakan infrastruktur dan kebutuhan kemanusiaan tetap menjadi perhatian utama.