Junta Militer Myanmar Janjikan Gelar Pemilu pada Desember 2025 Atau Januari 2026

Liputan6.com, Naypyidaw - Junta militer Myanmar akan mengadakan pemilu pada Desember 2025 atau Januari 2026. Demikian menurut pengumuman resmi yang disampaikan melalui media negara pada Sabtu, (8/3/2025).

Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin junta militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang untuk pertama kalinya memberikan kerangka waktu spesifik mengenai pemilu yang telah lama dijanjikan di tengah situasi negara yang dilanda konflik.

Sejak awal 2021, Myanmar telah dilanda kekacauan setelah militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta memicu gelombang protes yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata melawan junta di berbagai wilayah di Myanmar.

Meski Jenderal Min Aung Hlaing telah berulang kali berjanji untuk mengadakan pemilu, pemerintahannya justru terus memperpanjang status darurat. Situasi ini terjadi di tengah semakin terdesaknya militer oleh serangan dari berbagai kelompok oposisi anti-junta.

Banyak pihak meragukan keabsahan pemilu yang dijanjikan junta militer, meyakini bahwa pemilu ini hanya upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan melalui perantara. Keraguan ini semakin kuat mengingat puluhan partai politik telah dilarang, sementara junta militer kehilangan kendali atas banyak wilayah di Myanmar.

Dalam kunjungannya ke Belarus seperti dikutip dari CNA, Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan, "Kami berencana mengadakan pemilu yang bebas dan adil secepat mungkin."

Seperti dilaporkan oleh surat kabar Global New Light of Myanmar, dia juga mengklaim bahwa 53 partai politik telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Persiapan pemilu sendiri menghadapi tantangan besar. Menurut laporan sensus yang dirilis pada Desember 2023, junta militer hanya berhasil melakukan sensus lengkap di 145 dari 330 kota di seluruh negeri untuk menyusun daftar pemilih. Hal ini menunjukkan keterbatasan kendali mereka atas wilayah Myanmar.

Di sisi lain, pemilu berpotensi memicu eskalasi kekerasan.

Junta militer dan kelompok oposisi terus berupaya memperluas pengaruh dan kendali atas wilayah-wilayah strategis. Konflik yang semakin meluas telah menyebabkan perekonomian Myanmar hancur dan memaksa lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.