GAKESLAB Siap Dukung Pemerintah Hadapi COVID-19

Liputan6.com, Jakarta Hingga 12 Maret 2020, pasien positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 34 orang. Kemungkinan jumlah tersebut masih akan terus bertambah. Pemerintah telah bekerja keras untuk menangani dan mencegah penyebaran wabah lebih lanjut.

Terkait situasi COVID-19 di Tanah Air, GAKESLAB Indonesia, selaku asosiasi yang mewadahi para penyalur resmi dan toko alat kesehatan serta laboratorium (Alkeslab), menyatakan akan memberikan usaha terbaik dalam mendukung Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI.

"Kami berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 dan--secara khusus--saat ini kami telah mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota Satugan Tugas (Satgas) Antisipasi Dampak COIVD-19 yang dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP)," jelas Ketua Umum GAKESLAB Drs H Sugihandi, HW. MM.

Sugihandi juga mengatakan, memenuhi amanat Menkes RI, GAKESLAB memastikan ketersediaan sarana perawatan untuk pasien-pasien lain, termasuk pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 serta pasien yang biasa berobat ke luar negeri, GAKESLAB Indonesia terus berkoordinasi dengan Kemenkes guna mendukung kebutuhan rumah sakit dalam hal ketersediaan alat kesehatan berkualitas sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan di dalam negeri.

"GAKESLAB Indonesia memiliki berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membantu penanganan wabah dan perawatan pasien lainnya, antara lain persediaan Alkeslab dan kapasitas untuk mendidik, memantau serta mengendalikan kegiatan anggota, dalam rangka mencegah tindakan penimbunan serta penjualan dengan harga yang tidak wajar," lanjutnya, mengutip siaran pers yang diterima Health Liputan6.com.

Pada Kesempatan yang sama, Ketua Dewan Etik GAKESLAB Indonesia Satrija Sumarkho menjelaskan bahwa organisasi tersebut merupakan penyalur Alkeslab yang kredibel. Pada praktiknya, GAKESLAB Indonesia mengadopsi konsep PROFIT (Profesional Berintegritas) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menerapkan kode etik yang sejalan dengan asosiasi alkeslab internasional.

"Kami berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam membina dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa anggota kami tidak melakukan penimbunan atau penjualan dengan harga yang tidak wajar," ujar Sugihadi.

Lebih lanjut Sugihadi mengatakan, organisasi tersebut bersedia memberi masukan mengenai proses pengendalian pasokan sehingga Pemerintah bisa melakukan inspeksi mendadak dan penindakan dengan tepat.

"Dalam hal ini, target sidak dan penindakan seyogyanya adalah para penyalur liar dan pengecer musiman yang mencoba mengambil kesempatan dari wabah ini. dengan demikian, sidak dan penindakan ini tidak akan salah sasaran kepada penyalur resmi, karena hal ini dalam mengompromikan ketersediaan di daerah sebagai akibat dari ketakutan penyalur resmi dalam menyimpan stok yang wajar. Ketakutan ini akan menyebabkan terputusnya pasokan kepada masyarakat, dan hal ini sangat kontra-produktif."

Sugihandi berharap Kemenkes RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bisa berkoordinasi untuk percepatan dan penyederhanaan pengadaan melalui Katalog Elektronik untuk memastikan ketersediaan Alkeslab dengan harga wajar dan jumlah memadai.

"Karena saat ini rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya perlu mendapat layanan pengadaan Alkeslab secepat mungkin, khususnya yang dibutuhkan dalam perawatan pasien COVID-19, mengingat bahwa pasien yang membutuhkan perawatan bertambah setiap harinya. Selain itu Alkeslab dalam jumlah yang memadai dan harga transparan secara otomatis akan mencegah penimbunan atau pasokan dengan harga tidak wajar," Sugihandi menerangkan.

Ia mengatakan, Katalog Elektronik merupakan instrumen pengendalian harga yang sangat efektif karena harga yang tercantum secara terbuka dapat menjadi acuan untuk menilai kewajaran harga.