Pemerintah Jabar Akan Terapkan Proaktif Tes COVID -19 kepada ODP

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan otoritasnya segera menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dalam penanganan penyebaran COVID-19.

oleh Arie Nugraha diperbarui 13 Mar 2020, 19:00 WIB
Diterbitkan 13 Mar 2020, 19:00 WIB
Peneliti Laboratorium
Ilustrasi Foto Peneliti (iStockphoto)

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan otoritasnya segera menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dalam penanganan penyebaran COVID-19. Menurut Ridwan Kamil, pemerintah pusat telah mengizinkan pemerintah daerah menangani pasien yang terpapar COVID-19. 

Namun lanjut Emil, untuk pengumuman hasil tes ODP tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pada dua hari lalu kata Ridwan Kamil, Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan akan ada desentralisasi testing. 

“Sambil menunggu, kita bisa lebih dulu inisiatif karena kita punya alatnya baik di RS maupun lab di Unpad. Proaktif tes dapat membantu memastikan perluasan jangkauan orang dengan status ODP. Jadi definisi dipantau itu adalah orang yang tidak di ke rumah sakit tapi punya histori berdekatan dengan yang PDP. Jadi semua yang dicurigai berhubungan dengan yang PDP akan dites sesuai izin dari pemerintah pusat," ujar Emil di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Jumat, 13 Maret 2020.

Sebelumnya, proaktif tes COVID-19 dilakukan pemerintah pusat terhadap orang dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Emil menambahkan bahwa proaktif tes yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat menargetkan orang dengan status ODP. 

Permintaan adanya proaktif tes ini jelas Emil, merupakan langkah antisipatif yang diambil Pemerintah Jawa Barat.

"Dengan proaktif tes ini kita akan lihat kalau hasilnya negatif, ya, bagus. Tapi, kalau ternyata banyak positif, maka atas izin dari DPRD kita ada konsep Social Distancing yaitu mengurangi pergerakan-pergerakan sosial yang selama ini jadi arahan WHO," sebut Emil. 

 

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Ada 653 ODP di Jabar

Hingga tanggal 12 Maret 2020, total ODP di Jawa Barat mencapai 653 orang. Sebanyak 257 orang di antaranya telah selesai dipantau. Sementara total PDP mencapai 63 orang dan 36 orang di antaranya telah selesai diawasi.

Emil mengimbau agar masyarakat Jabar waspada tapi tetap rasional. Dia memastikan pihaknya akan merespons dampak COVID-19 dengan terukur. 

"Kita juga akan menghadapi bulan Ramadan, di mana pergerakan orang akan semakin banyak itu juga menjadi kekhawatiran yang harus kita respons dengan cara yang terukur. Jadi, harus waspada, tapi rasional, karena kita juga tidak ingin ekonomi tiba-tiba berhenti. Maka dari itu, kita juga siaga ketahanan pangan terutama untuk kaum duafa yang daya belinya kecil jangan sampai oleh gejolak harga mereka terbebankan dua kali," jelas Emil.

Tambah Rumah Sakit Rujukan

Selain menerapkan proaktif tes untuk ODP, Pemerintah Jawa Barat akan menguatkan sistem rumah sakit. Salah satunya menambah jumlah rumah sakit rujukan virus korona di lini dua dan menyalurkan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis di Jabar. 

"Kita menambahi rumah sakit yang sudah siap di ring dua menjadi sekitar 27. Kemudian kita sudah mengirimkan sesuai kebutuhan, seperti ke Tasikmalaya," terang Ridwan Kamil.

Proaktif tes dalam penanganan penyebaran COVID-19 mendapat dukungan DPRD Jabar. Salah satunya dari sisi anggaran. Menurut Kang Emil, jumlah anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga masih dalam pembahasan. 

"Dari sisi anggaran juga sudah didukung oleh DPRD, angkanya sedang dibahas jadi belum fix karena biaya itu kan bukan hanya untuk penanganan COVID-19, sisanya ada kebencanaan," katanya.

Imbauan Hindari Jabat Tangan

Emil juga mengimbau masyarakat Jabar untuk mengurangi aktivitas berjabat tangan. Dia meminta masyarakat untuk menggantinya dengan menggabungkan kedua telapak tangan di dada sambil sedikit membungkuk. Hal ini sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru'yat mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah cepat dan proaktif Pemda Provinsi Jabar dalam penanganan penyebaran COVID-19.

"Terkait dengan status siaga 1 dan penerapan proaktif tes ini tentu memerlukan anggaran dan kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah untuk tersedianya alokasi anggaran dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan berlaku," kata Achmad.

Achmad juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperkuat kekebalan tubuh karena COVID-19 sulit masuk kepada tubuh yang prima.

"Pada prinsipnya kami DPRD mengimbau seluruh masyarakat di Jabar untuk memperkuat kekebalan tubuh agar prima karena virus sulit menulari orang dengan kondisi yang prima," ucap Achmad. (Arie Nugraha) 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya